Sumbardaily.com, Mentawai – Bank Indonesia (BI) memperkuat langkah konkret dalam menjaga kedaulatan mata uang nasional melalui penguatan penggunaan Rupiah di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat (Sumbar).
Komitmen ini diwujudkan lewat kunjungan kerja Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumbar pada Jumat (3/10/2025), yang dihadiri langsung oleh Kepala Perwakilan BI Sumbar, Mohamad Abdul Majid Ikram.
Dalam kunjungan tersebut, BI bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Mentawai menandatangani komitmen bersama untuk memastikan seluruh aktivitas ekonomi di wilayah kepulauan itu menggunakan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.
Kesepakatan itu juga mencakup larangan bagi pelaku usaha menerima transaksi menggunakan mata uang asing serta kewajiban bagi wisatawan mancanegara menukarkan uangnya ke Rupiah sebelum melakukan transaksi di Mentawai.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya BI dalam menjaga kedaulatan moneter nasional, sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi daerah, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
“Rupiah adalah lambang kedaulatan bangsa. Melalui penguatan pemahaman dan komitmen bersama ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi di Mentawai berjalan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai nasional,” ujar Mohamad Abdul Majid Ikram di hadapan Forkopimda Mentawai, dalam siaran pers, Jumat (17/10/2025).
Majid menegaskan bahwa BI tidak hanya mendorong penggunaan Rupiah sebagai alat transaksi, tetapi juga memperkuat kesadaran masyarakat terhadap makna dan simbol yang terkandung di dalamnya. Rupiah, katanya, merupakan wujud kebanggaan dan identitas bangsa yang harus dijaga bersama.
Sebagai bagian dari kampanye Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah, BI Sumbar juga memperluas literasi kepada pelaku usaha, pelajar, dan masyarakat umum di Mentawai. Edukasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman bahwa setiap bentuk transaksi, baik di sektor pariwisata maupun perdagangan, wajib menggunakan Rupiah sebagai mata uang resmi.
Selain memperkuat literasi keuangan, BI Sumbar turut mendorong pemanfaatan transaksi digital melalui sistem Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Inisiatif ini dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi pembayaran, memperluas inklusi keuangan, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah terhadap ketergantungan pada uang tunai.
Langkah Bank Indonesia mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Mentawai. Bupati Mentawai, Rinto Wardana, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kontribusi nyata BI dalam memperkuat sistem keuangan serta mendukung pembangunan infrastruktur daerah.
Pada kesempatan yang sama, BI juga menyerahkan bantuan dua unit mesin pembangkit listrik (genset) berkapasitas masing-masing 500 KVA kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Genset merek Deutz yang diserahkan merupakan pengadaan tahun 2006, namun masih dalam kondisi baik dan siap dioperasikan.
Penyerahan dilakukan dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Mentawai ke-26 di Gedung Serbaguna Bappeda KM 4 Tuapejat. Bantuan ini diharapkan dapat mendukung ketersediaan energi listrik di wilayah kepulauan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur energi.
Bupati Rinto Wardana mengungkapkan, kerja sama antara BI, PLN Sumbar, dan pemerintah daerah akan membantu mempercepat pengoperasian genset serta memperluas akses energi untuk masyarakat. Ia juga mengimbau warga agar ikut menjaga jaringan listrik dan tidak menanam pohon tinggi di sekitar jalur tegangan tinggi.
Dalam penutupan kunjungan tersebut, Majid menegaskan kembali komitmen BI untuk memperkuat sinergi antara kedaulatan moneter dan pemerataan pembangunan ekonomi di daerah. “Mari kita jadikan Mentawai bukan hanya destinasi wisata dunia, tetapi juga teladan nasional dalam menjaga Rupiah,” ujarnya.
Ia menambahkan, upaya memperkuat ekonomi dan infrastruktur daerah harus berjalan seiring, sejalan dengan semangat DAUN — Dari Nagari Untuk Negeri. Melalui kerja sama lintas lembaga, BI berharap Mentawai dapat menjadi contoh sukses penguatan nilai Rupiah sekaligus ketahanan ekonomi di kawasan 3T Indonesia. (red)
