Sumbardaily.com, Padang – Polda Sumatera Barat (Sumbar) bersama jajaran satuan wilayah aktif menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menjaga ketersediaan bahan pokok sekaligus menekan gejolak harga di tengah masyarakat. Program ini telah berlangsung sejak awal Agustus 2025 dengan total distribusi mencapai 1.523.080 kilogram yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Sumbar.
Langkah tersebut merupakan bagian dari dukungan Polda Sumbar terhadap kebijakan nasional terkait stabilisasi pasokan dan harga pangan. Beras SPHP yang disalurkan berasal dari gudang Perum Bulog dan dijual dengan harga jauh di bawah pasar. Paket berisi 5 kilogram dipasarkan seharga Rp60.000–Rp62.000, sedangkan harga beras di pasaran saat ini berkisar Rp15.000 hingga Rp18.000 per kilogram.
Dengan selisih harga cukup besar, program ini menyasar rumah tangga miskin (RTM) serta keluarga penerima manfaat (KPM) yang masuk dalam daftar program bantuan sosial pemerintah.
Direktur Pembinaan Masyarakat (Dir Binmas) Polda Sumbar, Kombes Pol Tedy Rayendra, menegaskan bahwa penyaluran beras ini merupakan bukti kepedulian Polri terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, distribusi SPHP tidak hanya sekadar menjaga stok pangan, melainkan juga bagian dari tugas kepolisian untuk melindungi warga dari dampak kenaikan harga yang tidak terkendali.
“Penyaluran beras SPHP ini bukan hanya soal distribusi, tetapi juga wujud nyata kepedulian Polri terhadap kesejahteraan rakyat. Seluruh jajaran Satwil kami libatkan agar beras benar-benar sampai kepada pihak yang berhak menerimanya, tanpa celah penyelewengan. Dari total 1.523.080 kilogram, distribusi mencakup seluruh kabupaten dan kota di Sumbar, dan kami terus melakukan pemantauan agar program berjalan sesuai target,” kata Tedy di Padang, Rabu (17/9/2025).
Selain menjaga keterjangkauan harga, program ini juga dianggap mampu mencegah potensi gejolak sosial akibat lonjakan kebutuhan pokok. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, menyampaikan bahwa inisiatif tersebut merupakan bentuk sinergi Polri dengan Bulog serta pemerintah daerah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.
“Melalui penyaluran ini, Polda Sumbar berkomitmen penuh mendukung kebijakan pemerintah. Kami mengapresiasi kerja sama dengan Bulog dan pemda yang mempermudah pelaksanaan di lapangan. Kami juga mengimbau masyarakat untuk segera melapor bila menemukan indikasi penyalahgunaan distribusi,” ujar Susmelawati.
Sejauh ini, proses distribusi beras SPHP di Sumbar sudah mencapai 95 persen dari target awal. Sisanya dijadwalkan tuntas sebelum akhir September 2025. Meskipun sempat terkendala kondisi cuaca di sejumlah wilayah pegunungan, Polda Sumbar memastikan penyaluran tetap berjalan tanpa hambatan berarti.
Program SPHP sendiri merupakan bagian dari strategi Kementerian Perdagangan untuk mengendalikan inflasi pangan melalui suplai langsung dari Bulog. Dengan harga yang lebih rendah, daya beli masyarakat berpenghasilan rendah tetap terjaga, sekaligus membantu menekan disparitas harga antara pasar dan distribusi resmi pemerintah.
Polda Sumbar berharap program serupa dapat terus berlanjut di masa mendatang. Selain meringankan beban masyarakat, sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, dan Bulog diyakini mampu memperkuat ketahanan pangan daerah serta menjaga stabilitas sosial di tengah fluktuasi harga bahan pokok. (red)
