Sumbardaily.com, Padang - Menjelang aksi demonstrasi besar yang direncanakan berlangsung pada Senin (1/9/2025), kebijakan dunia pendidikan di Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menunjukkan perbedaan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang mengambil langkah mengalihkan seluruh siswa PAUD hingga SMP untuk belajar dari rumah secara daring, sementara Dinas Pendidikan (Disdik) Sumbar tetap memutuskan sekolah berjalan normal untuk siswa SMA, SMK, dan SLB.

Keputusan yang berbeda ini menjadi perbincangan publik, terutama di kalangan orang tua siswa yang memiliki anak di dua jenjang berbeda.

Pada Minggu (31/8/2025), Disdikbud Kota Padang resmi menerbitkan surat edaran bernomor 400.3/45/Dikbud-Pdg/VIII/2025.

Surat itu menyebutkan bahwa seluruh siswa PAUD, SD, dan SMP di Kota Padang akan belajar dari rumah pada Senin, 1 September 2025.

Kepala Dinas (Kadis) Dikbud Kota Padang, Yopi Krislova, mengatakan keputusan ini diambil untuk melindungi siswa dari potensi risiko di jalan raya akibat aksi demonstrasi besar yang diperkirakan akan memusatkan massa di beberapa titik utama kota.

“Besok siswa PAUD, SD, dan SMP belajar dari rumah. Keputusan ini diambil sehubungan dengan adanya informasi akan dilaksanakannya aksi demonstrasi besar pada Senin (1/9/2025), di beberapa titik pusat Kota Padang yang diperkirakan akan menimbulkan kepadatan arus lalu lintas serta potensi terganggunya kenyamanan dan keamanan peserta didik,”
ujar Yopi.

Yopi menekankan bahwa kegiatan belajar mengajar tetap harus berjalan. Oleh karena itu, sistem pembelajaran dialihkan secara daring. Guru diwajibkan menyiapkan materi sesuai jadwal pelajaran, dan orang tua diminta memastikan anak-anaknya mengikuti pembelajaran.

“Khusus bagi siswa SMP, meskipun pembelajaran dilakukan secara daring, tetap berada dalam pengawasan pihak sekolah dan orang tua untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” tambahnya.

Disdik Sumbar: Sekolah Tetap Berjalan Normal

Berbeda dengan kebijakan Kota Padang, Disdik justru memastikan bahwa sekolah di bawah kewenangan provinsi, yakni SMA, SMK, dan SLB tetap buka.

Kadisdik Sumbar, Habibul Fuadi, mengatakan alasan utama adalah lokasi sekolah yang jauh dari titik aksi massa. Menurutnya, tidak ada sekolah provinsi yang berdekatan langsung dengan Gedung DPRD Sumbar maupun titik konsentrasi massa lainnya.

“Siswa tetap sekolah karena sekolah kita tidak ada yang berdekatan dengan lokasi aksi yang akan dilakukan di DPRD Sumbar,”
kata Habibul, Minggu (31/8/2025).

Habibul menegaskan, pembelajaran tatap muka tetap berjalan seperti biasa. Namun, ia juga mengingatkan siswa agar tidak terlibat dalam aksi demonstrasi.

“Kami minta siswa untuk tetap berada di sekolah. Jika ada yang ikut demo, kami imbau jangan sampai melakukan tindakan vandalisme atau perbuatan yang bisa merugikan orang lain,” ujarnya.

Perbedaan kebijakan ini mencerminkan perbedaan kewenangan dan pertimbangan risiko. Disdikbud Kota Padang lebih fokus pada potensi kemacetan dan keamanan di jalur perkotaan yang dilalui anak-anak. Sementara Disdik Sumbar melihat lokasi sekolah-sekolah SMA/SMK/SLB relatif aman dari konsentrasi massa.

Namun, bagi sebagian masyarakat, perbedaan ini menimbulkan kebingungan. Dalam satu keluarga, ada anak SMP yang belajar dari rumah dan anak SMA yang tetap masuk sekolah. Situasi ini dianggap tidak praktis, apalagi jika orang tua bekerja dan harus mengawasi anak yang belajar daring.

Banyak orang tua memahami keputusan Pemko Padang. Leni, seorang wali murid di Kecamatan Kuranji, mengaku lebih lega jika anaknya tidak perlu ke sekolah pada hari aksi.

“Lebih baik belajar dari rumah daripada harus terjebak macet atau malah tidak sengaja berada di tengah demo. Anak-anak kan rawan,” katanya.

Namun, bagi orang tua siswa SMA, kebijakan Disdik Sumbar dianggap realistis. Dedi, orang tua siswa SMA di Koto Tangah, menyebut sekolah anaknya jauh dari DPRD Sumbar, sehingga tetap aman.

“Kalau sekolah jauh dari lokasi demo, yah tidak masalah tetap masuk. Yang penting jangan sampai ada siswa yang keluar sekolah untuk ikut-ikutan,” ujarnya.

Ada juga orang tua yang merasa repot dengan perbedaan kebijakan ini. “Anak saya dua, yang kecil SMP belajar daring, yang besar SMA tetap masuk. Jadi saya harus atur dua pola sekaligus. Agak ribet juga,” kata Yuliana, warga Ulak Karang.

Bagi guru di Kota Padang, keputusan mendadak ini mengingatkan pada pengalaman masa pandemi Covid-19. “Kami sudah terbiasa menyiapkan kelas daring. Tantangannya ada di sinyal internet, terutama untuk anak-anak di pinggiran kota,” ujar Rina, salah satu guru di Kota Padang.

Sementara guru SMA di bawah Disdik Sumbar mengaku tetap waspada. “Kami tetap buka sekolah, tapi tetap koordinasi dengan orang tua agar siswa tidak keluar ke jalan. Kalau ada situasi mendesak, kami siap mengambil keputusan cepat,” kata Meilisa.

Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Padang, Fitri Arsih, menilai kedua kebijakan sama-sama punya alasan kuat. Namun, ia mengingatkan pentingnya koordinasi komunikasi agar masyarakat tidak bingung.

“Ketika ada perbedaan, masyarakat perlu diberi penjelasan yang lebih gamblang. Jangan hanya sekadar edaran. Misalnya, dijelaskan bahwa SMP dikhawatirkan terganggu akses jalannya, sementara SMA relatif aman karena lokasinya jauh,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa situasi ini bisa jadi momentum untuk menata sistem pembelajaran darurat. “Kalau nanti ada bencana alam, cuaca ekstrem, atau situasi sosial-politik seperti demo, kita harus punya protokol pendidikan yang jelas. Jangan setiap kali mendadak,” katanya.

Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi siswa ikut terlibat dalam aksi demonstrasi. Beberapa kali di berbagai daerah, aksi massa diwarnai keterlibatan pelajar. Tidak jarang, mereka terjebak dalam situasi anarkis yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Itulah sebabnya Habibul Fuadi menegaskan larangan bagi siswa SMA/SMK untuk terlibat dalam demo. “Kalau mau menyampaikan aspirasi, lakukan dengan cara yang santun, bukan dengan vandalisme atau kekerasan,” katanya.

Tantangan Pembelajaran Daring

Kembali ke kebijakan Kota Padang, belajar dari rumah juga bukan tanpa masalah. Meski guru dan siswa pernah terbiasa dengan sistem daring saat pandemi, kesenjangan fasilitas tetap ada.

Di beberapa daerah pinggiran, jaringan internet masih lemah. Ada pula siswa yang tidak memiliki perangkat memadai. “Kalau mendadak seperti ini, anak-anak sering kesulitan. Kadang harus pakai HP orang tua yang juga dipakai bekerja,” kata Junaidi, orang tua siswa di Lubuk Begalung.

Guru pun harus beradaptasi cepat. “Kami harus ringkas materi, buat lebih sederhana supaya bisa tersampaikan lewat WhatsApp atau Google Classroom. Tidak semua bisa tatap muka daring dengan Zoom karena sinyal tidak stabil,” ujar Fitri, guru SD di Anduring.

Meski situasi ini dianggap darurat, sejumlah pihak berharap kebijakan semacam ini menjadi pelajaran untuk masa depan. Pemerintah daerah dinilai perlu menyiapkan rencana kontinjensi pendidikan yang lebih matang.

“Kalau bencana banjir, gempa, atau demo besar terjadi lagi, kita tidak perlu bingung. Ada SOP jelas kapan sekolah diliburkan, kapan dialihkan daring, dan bagaimana teknisnya. Itu penting,” kata Fitri.

Perbedaan sikap Dinas Pendidikan Kota Padang dan Dinas Pendidikan Sumatra Barat jelang demo besar 1 September 2025 mencerminkan dinamika pengambilan kebijakan di tengah situasi darurat.

Kota Padang memilih langkah aman dengan mengalihkan siswa PAUD-SMP ke pembelajaran daring, sementara Sumbar menilai SMA/SMK tetap bisa bersekolah tatap muka karena relatif jauh dari lokasi aksi.

Meski berbeda, keduanya menegaskan satu hal, keselamatan siswa tetap menjadi prioritas. Masyarakat pun diimbau tetap tenang, menjaga anak-anak agar fokus belajar, dan tidak ikut terseret arus politik jalanan yang berpotensi berbahaya. (adl)