Sumbardaily.com, Jakarta – Pemerintah Perketat Distribusi Subsidi LPG, Pastikan Tepat SasaranJakarta - Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen melakukan reformasi menyeluruh pada mekanisme subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Langkah strategis ini ditempuh untuk memastikan bahwa anggaran subsidi senilai Rp87 triliun per tahun benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (4/2/2025), Presiden secara langsung memberikan arahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Fokus utama pertemuan tersebut adalah evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi LPG bersubsidi yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade. Menteri Bahlil mengungkapkan bahwa selama ini terdapat sejumlah permasalahan dalam distribusi LPG.
"Kenyataannya, saat ini harga LPG di tingkat masyarakat bisa mencapai Rp25.000 per tabung. Bahkan, praktik pengoplosan pun masih terjadi," paparnya usai pertemuan dilansir dari Sekretariat Kabinet, Rabu (5/2/2025).
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mengambil langkah terobosan dengan merubah status pengecer menjadi subpangkalan. Melalui skema baru ini, setiap subpangkalan akan dilengkapi fasilitas serupa pangkalan resmi dan dapat diawasi menggunakan teknologi informasi.
"Kami akan memasang fasilitas IT untuk mengontrol harga. Tujuannya agar distribusi LPG bersubsidi bisa transparan dan tepat sasaran," jelas Bahlil.
Pendekatan ini diharapkan dapat mencegah praktik penyimpangan dan memastikan masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan haknya.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan mencegah kebocoran dalam proses distribusi. "Tugas utama kami adalah memastikan subsidi tepat sasaran, dikelola dengan baik, dan masyarakat dapat segera memenuhi kebutuhannya," tegasnya.
Bahlil meyakinkan bahwa pemerintah akan terus melakukan pendampingan kepada pelaku usaha selama proses transisi. Tidak ada biaya tambahan yang akan dibebankan kepada subpangkalan dalam skema baru ini.
"Kami menyadari ini adalah terobosan baru yang membutuhkan penyesuaian. Kami akan terus melakukan asistensi dan memonitor perkembangannya," sambungnya. (red)
