Sumbardaily.com, Padang Panjang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang mengintensifkan upaya penanggulangan kemiskinan melalui penguatan koordinasi lintas sektor.
Langkah strategis ini dibahas dalam Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang digelar di Ruang Rapat Lantai III Gedung BKPSDM/Bappeda, Kamis (19/12/2024).
Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra, memimpin langsung pertemuan yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan BUMN, BUMD, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), camat, dan lurah.
Data historis menunjukkan dinamika angka kemiskinan ekstrem di Padang Panjang. Setelah mencapai 0% pada 2022, angka tersebut mengalami kenaikan menjadi 1,07% di tahun 2023.
Berdasarkan pendataan ulang hingga Juli 2024, persentase kemiskinan ekstrem tercatat pada angka 0,17%.
"Penanggulangan kemiskinan membutuhkan pendekatan kolaboratif. Pemko tidak bisa bergerak sendiri, dibutuhkan sinergi aktif dengan BUMN, BUMD, Baznas, dan berbagai pihak terkait," tegas Sonny.
Pemko Padang Panjang telah mengalokasikan bantuan sebesar Rp1,5 juta per orang yang dikategorikan miskin, dengan mekanisme pencairan Rp500 ribu per bulan selama tiga bulan.
Lebih lanjut, anggaran APBD 2025 juga telah disiapkan untuk program penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting.
"Kami telah menyiapkan skema bantuan, baik untuk warga yang sudah terdaftar maupun yang belum. Untuk yang belum terdaftar, kami membuka ruang kontribusi dari BUMN melalui dana CSR, program Baznas, serta bantuan dari berbagai pihak lainnya," jelas Sonny.
Dalam implementasinya, penanggulangan kemiskinan akan didasarkan pada data yang akurat dan komprehensif.
"Data menjadi kunci. Kami perlu mengetahui secara detail kondisi rumah, situasi orang tua, perekonomian, pendidikan anak, dan aspek lainnya. Dengan demikian, bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran sesuai kebutuhan," papar Sonny.
Bank Nagari sebagai BUMD telah menyiapkan dana CSR, sementara Baznas berkontribusi melalui empat program unggulan. Seluruh OPD juga diminta merancang program yang sesuai dengan kebutuhan peningkatan ekonomi masyarakat.
Sonny menekankan pentingnya pengawasan dalam implementasi program. "TKPK dikumpulkan untuk memastikan program berjalan efektif tanpa tumpang tindih. Kami juga mengharapkan peran aktif tokoh masyarakat dalam pengawasan dan pembinaan," ujarnya.
Target utama dari rangkaian program ini adalah menurunkan kembali angka kemiskinan ekstrem ke level 0%.
Pemko Padang Panjang optimistis target tersebut dapat tercapai melalui kolaborasi yang solid antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, disertai dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang tepat sasaran. (red)
