Sumbardaily.com, Padang - Dinamika birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padang kembali bergerak. Sekretaris Daerah (Sekda) Padang Panjang, Sonny Budaya Putra, akhirnya resmi masuk ke Kota Padang setelah dilantik sebagai Inspektur Kota Padang. Pelantikan tersebut menjadi sorotan karena posisi Inspektorat telah cukup lama kosong sejak ditinggal purna tugas oleh Arfian.
Sonny dilantik dan diambil sumpah jabatannya langsung oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, dalam prosesi yang berlangsung di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Senin (2/3/2026).
Momentum ini menjadi bagian dari pelantikan empat pejabat pimpinan tinggi pratama serta 50 kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
Selain Sonny Budaya Putra sebagai Inspektur Kota Padang, pejabat lain yang dilantik yakni Tri Hadiyanto sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bobby Firman sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), serta Raf Indria sebagai Staf Ahli Pemerintahan Hukum dan Politik.
Pengisian jabatan Inspektorat dinilai strategis karena selama ini kursi Inspektur definitif belum terisi. Kehadiran Sonny diharapkan memperkuat fungsi pengawasan internal pemerintahan, sekaligus menutup kekosongan yang telah berlangsung sejak Arfian memasuki masa pensiun.
Sementara itu, Tri Hadiyanto yang kini memimpin Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang.
Hingga kini belum diumumkan secara resmi siapa yang akan menggantikannya di Dinas PUPR, meski sejumlah nama beredar, salah satunya Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Kabag PBJ) Setda Kota Padang, Malvi Hendri.
Di sisi lain, Bobby Firman meninggalkan kursi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) untuk mengisi jabatan baru sebagai Kepala DP3AP2KB.
Ia menggantikan Eri Sendjaya yang telah berpindah tugas sebagai Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Padang. Posisi Kadis Kominfo sendiri hingga kini belum diisi pejabat definitif.
Dalam sambutannya, Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa cita-cita besar mewujudkan visi kejayaan Kota Padang bukan hanya menjadi tanggung jawab pimpinan daerah, tetapi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Padang. Ia menilai, konsistensi dan kredibilitas pemerintahan menjadi kunci tumbuhnya kepercayaan masyarakat.
“Pertama, jadilah pribadi yang amanah dalam pekerjaan. Kedua, berikan kontribusi terbaik di tempat yang baru. Jabatan boleh berubah, tetapi komitmen tidak boleh berubah. Di mana pun ditempatkan, tetaplah bekerja untuk kemajuan Kota Padang,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang profesional dan akuntabel di setiap OPD. Para kepala OPD yang baru dilantik diminta memperkuat pengawasan internal, mendorong inovasi di bidang masing-masing, serta memastikan setiap program memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur.
“Kepada para kepala sekolah yang baru dilantik, Bapak dan Ibu adalah ujung tombak pendidikan. Untuk itu, saya titip bagaimana menyukseskan program unggulan (Progul) di bidang pendidikan, khususnya Padang Juara dan Smart Surau,” pungkasnya.
Selain empat pejabat pimpinan tinggi pratama, sebanyak 50 kepala sekolah juga dilantik, terdiri dari 36 kepala SDN dan 14 kepala SMPN. Sementara 30 kepala sekolah lainnya dirotasi ke sekolah berbeda karena telah cukup lama dan beberapa kali menjabat di posisi yang sama.
Meski sejumlah jabatan telah terisi, dinamika rotasi dan mutasi di lingkungan Pemko Padang diperkirakan masih akan berlanjut.
Sejumlah kursi strategis lain seperti Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Dinas Perdagangan (Kadisdag), Kadis Kominfo hingga Camat Bungus Teluk Kabung masih belum memiliki pejabat definitif.
Selain itu, beberapa pejabat juga disebut akan memasuki masa pensiun, salah satunya Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang, Mairizon.
Dengan masuknya Sekda Padang Panjang ke Pemko Padang melalui jabatan Inspektur, peta birokrasi Kota Padang kini memasuki babak baru. Penguatan fungsi pengawasan dan penyegaran struktur organisasi menjadi sinyal bahwa restrukturisasi pemerintahan masih terus berjalan. (adl)
