Sumbardaily.com, Aceh - Upaya menjaga pasokan energi di tengah kondisi darurat menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan badan usaha.
Di Aceh, rangkaian bencana alam yang melanda sejak akhir November 2025 lalu tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga menguji ketahanan sistem distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya di wilayah pegunungan yang sulit dijangkau.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama PT Pertamina Patra Niaga mengambil langkah-langkah luar biasa untuk memastikan distribusi BBM tetap berjalan, terutama di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah yang menjadi wilayah terdampak paling signifikan.
Hingga pertengahan Januari 2026, BPH Migas mencatat bahwa secara umum pasokan BBM di Aceh berada dalam kondisi aman. Bahkan, sebanyak 97 persen Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah terdampak telah kembali beroperasi.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas menegaskan bahwa meskipun banyak ruas jalan dan jembatan mengalami kerusakan parah akibat longsor, distribusi BBM tetap diupayakan menjangkau masyarakat hingga ke daerah terpencil.
"Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Desa Uning Mas, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, yang akses jalannya masih sangat terbatas," katanya, Minggu (18/1/2026).
Dalam kunjungan kerja ke Aceh, Wahyudi memastikan bahwa ketersediaan energi menjadi prioritas utama selama masa tanggap darurat. Pemerintah memberikan keringanan pembelian BBM bersubsidi secara manual atau tanpa sistem barcode di seluruh wilayah Aceh.
"Kebijakan ini diharapkan dapat mencegah kepanikan masyarakat serta mendukung aktivitas harian warga, termasuk pengoperasian generator listrik sementara yang disediakan pemerintah," katanya.
Masa tanggap darurat bencana di Aceh sendiri telah berlangsung dalam beberapa tahap. Periode pertama ditetapkan sejak 28 November hingga 11 Desember 2025, kemudian diperpanjang hingga 25 Desember 2025.
Selanjutnya, masa tanggap darurat ketiga berlangsung dari 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026.
Saat ini, sesuai Keputusan Gubernur Aceh, status tanggap darurat keempat berlaku mulai 9 Januari hingga 22 Januari 2026.
Berdasarkan hasil pemantauan BPH Migas, kebijakan keringanan pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dinilai berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak bencana.
Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi pemulihan pasca bencana agar aktivitas ekonomi dan sosial warga tidak terhenti.
Tantangan utama dalam distribusi BBM terletak pada kondisi akses jalan menuju Bener Meriah dan Aceh Tengah yang masih dalam proses perbaikan.
Kerusakan infrastruktur menyebabkan armada mobil tangki besar tidak dapat melintas. Akibatnya, kapasitas maksimal mobil tangki yang bisa digunakan hanya sekitar 8 kiloliter (KL).
Kondisi tersebut mendorong diterapkannya skema distribusi khusus di lapangan. Pertamina menyiapkan jeriken dan drum BBM yang kemudian diangkut menggunakan kendaraan double cabin berpenggerak empat roda (4x4). Metode ini memungkinkan BBM menjangkau desa-desa yang terisolasi akibat bencana.
Untuk mempercepat penyaluran, suplai BBM dari Integrated Terminal (IT) Lhokseumawe juga disiapkan melalui hub suplai atau fuel terminal bayangan di Blang Rakal, Kabupaten Bener Meriah.
Skema ini dirancang agar distribusi tetap berjalan meskipun wilayah sasaran berada di kawasan pergunungan dan perbukitan dengan kondisi jalan yang sulit.
BBM dari IT Lhokseumawe diangkut menggunakan truk tangki berkapasitas 16 KL, kemudian dipindahkan ke truk berkapasitas 8 KL.
Selanjutnya, distribusi dilakukan secara estafet hingga ke titik-titik terjauh dengan bantuan jeriken dan drum. Skema ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menjamin kebutuhan energi masyarakat di wilayah bencana.
Dari sisi kebutuhan, sepanjang 2025 konsumsi BBM jenis biosolar di Provinsi Aceh, termasuk untuk penanganan bencana alam, tercatat mencapai 428.324 KL.
Sementara itu, realisasi penyaluran Pertalite mencapai 576.147 KL. Selama periode bencana pada akhir November hingga Desember 2025, terjadi peningkatan kebutuhan BBM sekitar 8 persen.
Meski demikian, secara nasional realisasi penyaluran masih berada di bawah kuota yang ditetapkan, yakni sekitar 95 hingga 98 persen.
Wahyudi mengungkapkan upaya luar biasa PT Pertamina Group untuk menormalisasi penyediaan dan penyaluran BBM di Aceh, terutama di daerah terdampak bencana.
“PT Pertamina Patra Niaga yang memiliki tanggung jawab penuh untuk melakukan normalisasi penyediaan dan penyaluran BBM di aceh, terutama di wilayah terdampak bencana. Kami juga berupaya membantu memperlancar penyaluran BBM untuk masyarakat dan tentunya implementasinya sesuai dengan tata kelola sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Bencana Sumatera ini juga diharapkan menjadi pelajaran agar skema distribusi Reguler, Alternatif, dan Emergency (RAE) selalu diaktifkan untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat terpenuhi.
Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto turut mengapresiasi kerja keras PT Pertamina Patra Niaga yang mampu menjaga kelancaran penyaluran BBM melalui berbagai moda transportasi.
Distribusi dilakukan tidak hanya melalui jalur darat, tetapi juga memanfaatkan jalur laut dan udara, termasuk penggunaan pesawat hercules untuk menjangkau wilayah tertentu.
“Keadaan di lapangan secara umum kami lihat kondisinya hampir pulih, meski akses jalan ada yang belum bisa dilewati. Mengenai keringanan yang diberikan dalam pembelian BBM, pada awal pemberlakuan telah dilakukan sosialisasi dan nanti sejalan berakhirnya masa tanggap darurat, juga perlu dilakukan sosialisasi supaya masyarakat tidak kaget,” kata pria yang akrab disapa Baher tersebut.
Bambang menekankan pentingnya pemanfaatan keringanan pembelian BBM selama masa tanggap darurat sesuai peruntukannya.
Menurutnya, kondisi lapangan secara umum mulai menunjukkan pemulihan, meskipun masih terdapat beberapa ruas jalan yang belum dapat dilalui.
"Perlu sosialisasi lanjutan menjelang berakhirnya masa tanggap darurat agar masyarakat tidak mengalami kebingungan," katanya.
Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Sunardi menegaskan, pasokan BBM di Aceh dalam keadaan aman.
Integrated Terminal Lhokseumawe merupakan salah satu fasilitas terbesar yang mendistribusikan BBM ke wilayah Aceh Utara, Aceh Timur, Lhokseumawe, dan sekitarnya.
"Kondisi stok saat ini Bio solar mencapai 5 hari, Pertalite 5,6 hari. Kondisi akan bertambah dengan akan datangnya kapal berisi BBM dalam waktu dekat," katanya.
Sunardi juga menyampaikan bahwa berkat skema distribusi estafet ini, pemulihan pasokan energi di Bener Meriah dan Aceh tersebut berangsur membaik pasca bencana.
Di lokasi hub suplai BBM ke Bener Meriah dan Aceh Tengah, saat ini dioperasikan 8 unit mobil 16 KL sebagai feeder dan 10 unit mobil 8 KL untuk menyuplai 4 SPBU di Bener Meriah dan 4 SPBU di Aceh Tengah.
Adapun jenis BBM yang dipasok adalah Biosolar dan Pertalite, yang merupakan BBM subsidi dan kompensasi negara, mengingat wilayah ini masuk dalam kategori area semi-3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Melalui skema distribusi estafet, pemulihan pasokan energi di Bener Meriah dan Aceh Tengah berangsur membaik.
Di lokasi hub suplai, dioperasikan delapan unit mobil tangki berkapasitas 16 KL sebagai feeder dan sepuluh unit mobil tangki 8 KL untuk menyuplai delapan SPBU, masing-masing empat SPBU di Bener Meriah dan Aceh Tengah.
Jenis BBM yang disalurkan meliputi Biosolar dan Pertalite, mengingat wilayah tersebut masuk kategori area semi-3T.
Saat ini, suplai BBM ke Kabupaten Bener Meriah telah mampu memenuhi sekitar 85 persen dari kebutuhan normal, sementara Aceh Tengah mencapai sekitar 75 persen.
"Pertamina berharap kondisi ini terus membaik seiring terbukanya akses jalan, sehingga distribusi dapat kembali dilakukan secara normal langsung dari Depot Lhokseumawe," imbuh Sunardi. (adl)
