Sumbardaily.com, Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang menemukan fakta mencengangkan dalam evaluasi program BPJS Kesehatan Gratis. Sebanyak 255 perusahaan tercatat belum mendaftarkan 3.386 karyawannya ke dalam program jaminan kesehatan tersebut. Temuan ini memicu langkah tegas dari Pemko Padang yang berkomitmen menindak perusahaan nakal agar hak pekerja tetap terjamin.
Hal itu terungkap dalam rapat evaluasi BPJS Gratis yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, di Kantor Dinas Kesehatan Kota Padang, Selasa (21/10/2025). Evaluasi dilakukan setelah program berjalan lebih dari enam bulan sejak diluncurkan oleh Wali Kota Fadly Amran dan Maigus Nasir.
“Di satu semester pelaksanaan BPJS Gratis kita lakukan evaluasi dan cukup banyak informasi yang didapatkan,” ujar Maigus Nasir saat membuka rapat tersebut.
Temuan utama, kata Maigus, menunjukkan masih rendahnya kesadaran sebagian perusahaan terhadap kewajiban mendaftarkan karyawan pada BPJS. Padahal, perusahaan tersebut sudah beroperasi dan teregistrasi secara resmi di Kota Padang.
“Sampai saat ini ada 255 perusahaan yang belum mendaftarkan 3.386 karyawannya di BPJS,” tegasnya.
Pemko Padang tidak tinggal diam. Seluruh perusahaan yang belum patuh akan dipanggil untuk memberikan klarifikasi. Jika setelah dipanggil tetap tidak menunjukkan itikad baik, sanksi keras siap dijatuhkan.
“Kita akan undang seluruhnya untuk hadir, apabila setelah itu perusahaan masih nakal (tidak mendaftarkan karyawan), tentunya perusahaan akan kami tutup,” ujar Maigus Nasir menegaskan.
Selain perusahaan, pemerintah kota juga akan memanggil puskesmas dan rumah sakit mitra BPJS untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan. Langkah ini diambil demi menjaga integritas program BPJS Kesehatan Gratis yang bertujuan memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga, terutama masyarakat kurang mampu.
Maigus juga mengungkapkan adanya praktik penyalahgunaan program di sejumlah fasilitas kesehatan. Beberapa oknum pasien diketahui memanfaatkan BPJS Kesehatan Gratis untuk mendapatkan layanan kelas I, padahal program tersebut hanya berlaku bagi kelas III.
“Ada oknum pasien yang naik kelas I, tetapi mendapatkan fasilitas gratis yang seharusnya untuk kelas III,” katanya.
Ia menambahkan, pasien yang menggunakan fasilitas kelas I seharusnya menanggung biaya tambahan secara pribadi.
“Obat dan pelayanan dokter didapatkannya secara gratis, sementara untuk fasilitas kamar kelas I dibayar secara pribadi atau mandiri. Tentu ini menyalahi dan kufur nikmat namanya,” ucapnya.
Terkait hal itu, Pemko Padang akan memanggil para direktur rumah sakit di wilayah kota untuk mengklarifikasi dugaan penyalahgunaan layanan. Pemerintah berkomitmen menegakkan aturan agar program sosial ini tidak diselewengkan.
Langkah tegas ini menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam menegakkan hak pekerja sekaligus memastikan bahwa program BPJS Kesehatan Gratis benar-benar berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. (red)
