Sumbardaily.com, Padang - Langkah cepat penanganan pasca banjir bandang kembali menjadi sorotan di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar).
Di tengah aktivitas gotong royong yang digelar pada Minggu pagi (4/1/2026) di Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Pemerintah Kota (Pemko) Padang menegaskan dua prioritas, yakni membersihkan jalur air yang tertutup sedimen dan menyiapkan relokasi sementara bagi warga yang berada di zona berisiko.
Upaya ini menyasar persoalan yang lebih mendasar, mengurangi ancaman banjir bandang sekaligus memastikan warga memiliki tempat tinggal yang lebih aman.
Kegiatan gotong royong tersebut melibatkan masyarakat bersama aparatur Pemko Padang. Fokus pekerjaan diarahkan pada pengangkatan lumpur yang menumpuk di saluran drainase, sisa banjir susulan yang terjadi pada Jumat (2/1/2026).
Pemerintah menilai, normalisasi drainase menjadi langkah awal agar aliran air kembali lancar dan tidak menimbulkan genangan baru.
Dalam peninjauannya, Wali Kota Padang, Fadly Amran menegaskan pentingnya keterlibatan warga dan seluruh perangkat daerah untuk melanjutkan pembersihan secara berkala.
Pemko Padang, katanya, telah menyiapkan tindak lanjut teknis karena masih ada rumah warga yang terdampak. Ia menyebut pendangkalan Sungai Lapai dan persoalan pintu air sebagai faktor yang memengaruhi kondisi banjir di wilayah tersebut.
Pemerintah pun mendorong Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V mempercepat normalisasi sebagai solusi jangka menengah dan panjang.
Selain pembersihan, kecamatan diminta segera melakukan pendataan warga terdampak. Data tersebut akan menjadi rujukan penyaluran bantuan serta langkah penanganan berikutnya.
Fadly Amran juga mengapresiasi partisipasi masyarakat dan berbagai pihak yang turun bergotong royong, menilai kebersamaan sebagai kekuatan utama saat bencana.
Sejumlah instansi ambil bagian dalam kegiatan ini, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), PMI, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), relawan dan unsur terkait lainnya.
Untuk mempercepat pekerjaan, tiga armada Damkar dan armada dari DLH dikerahkan membersihkan sedimen yang menutup jalur air.
Opsi Relokasi
Di tengah aktivitas pembersihan, pemerintah kota juga membuka opsi relokasi sementara bagi warga yang tinggal di area rawan.
Fadly Amran mengimbau agar warga yang berada di zona bahaya bersedia menempati rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang disiapkan Pemko Padang.
Berdasarkan laporan BMKG, pertumbuhan awan hujan diperkirakan masih tinggi dalam beberapa hari, sehingga relokasi dinilai sebagai langkah pencegahan.
Pemko Padang telah menyediakan 10 unit Rusunawa untuk kebutuhan darurat tersebut. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) diminta melakukan perbaikan yang diperlukan agar unit layak dihuni selama masa relokasi.
Relokasi ini bersifat sementara sampai kondisi di kawasan terdampak dinilai lebih aman.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) Kota Padang, Raf Indria, memastikan pihaknya telah menerima instruksi wali kota. Saat ini, 10 unit siap ditempati sembari dilakukan perbaikan ringan.
"Ke depan, perbaikan juga akan berlanjut pada unit lain yang membutuhkan perhatian tambahan. Upaya ini diharapkan memberi ruang aman bagi warga, sekaligus memberi waktu bagi pemerintah melakukan penanganan infrastruktur di kawasan banjir," tuturnya.
Siaga Bencana
Sebelumnya, Wali Kota Padang, Fadly Amran menginstruksikan seluruh jajaran Pemerintah Kota (Pemko) untuk kembali bersiaga penuh. Menurutnya, kesiapsiagaan perlu diperkuat karena sebagian wilayah masih dalam tahap pemulihan.
“Data dari Pusdalops PB menunjukan pertumbuhan awan hujan sangat tinggi. Hal ini menimbulkan potensi hujan deras sejak hari ini sampai beberapa hari ke depan di Kota Padang. Kita yang belum pulih 100 persen kembali harus siaga bersama,” katanya.
Ia menambahkan, hujan yang berlangsung sejak malam hingga siang hari mengakibatkan akses menuju kawasan Batu Busuak, Kecamatan Pauh terputus.
Sejumlah warga telah dievakuasi oleh personel BPBD Kota Padang bersama relawan, sementara pemerintah menunggu laporan rinci terkait dampak dan kebutuhan lanjutan di lapangan.
“Akses terputus, beberapa warga sudah dievakuasi oleh BPBD Kota Padang dan relawan. Kami masih menunggu data lengkapnya, namun personil Pemko Padang sudah bersiaga dan melakukan evakuasi di lokasi,” katanya.
Bendera Putih
Terpisah, banjir bandang yang terus berulang membuat sebagian warga Kompleks Griya Permata II, Kelurahan Tabiang Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, menyerah pada keadaan.
Di tengah curah hujan ekstrem yang melanda Sumatera Barat (Sumbar) dua bulan terakhir, mereka memilih mengibarkan bendera merah putih di halaman rumah, sebuah simbol keputusasaan sekaligus pesan terbuka bahwa ancaman bencana sudah melewati batas kemampuan bertahan.
Dari data yang dihimpun, sedikitnya 12 rumah di kawasan itu dilaporkan hilang dan hanyut terseret luapan sungai. Arus deras yang dipicu hujan lebat membuat tanah di bantaran terkikis, sebelum akhirnya merobohkan satu per satu bangunan.
Video suasana tersebut pertama kali beredar di media sosial (medsos) melalui akun dengan nama pengguna @syfrhannisa, Minggu (4/1/2026), dan dengan cepat memantik perhatian publik.
Kondisi tersebut memunculkan keluhan warga yang merasa penanganan berjalan lambat. Mereka menilai setiap kali air surut, ancaman berikutnya sudah hadir kembali sebelum upaya mitigasi benar-benar terasa di lapangan.
Camat Nanggalo, Amrizal Rengganis, menyebut pihaknya telah mengirimkan surat resmi ke Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V guna meminta penanganan. "Kewenangan teknis terkait pengendalian sungai berada di BWS," katanya.
Selain itu, laporan lengkap dampak bencana beserta dokumentasi juga disampaikan kepada Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, untuk mendapatkan dukungan percepatan penanganan.
"Pelaporan dilakukan berlapis agar setiap lembaga yang memiliki kewenangan dapat bergerak lebih terkoordinasi. Harapannya, langkah darurat bisa dipercepat, sementara program jangka menengah tetap berjalan," ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Padang, Fadly Amran, bertemu Kepala BWS Sumatera V Padang, Naryo Widodo, di Kantor BWS, Selasa (30/12/2025) lalu.
Pertemuan tersebut membahas kerusakan infrastruktur sungai dan persoalan air baku yang terdampak cukup besar pascabencana.
Fadly menekankan pentingnya penanganan cepat, sistematis, dan lintas lembaga. Menurut dia, penundaan berpotensi memunculkan bencana susulan di titik rawan. BWS Sumatera V menyatakan siap mendukung percepatan.
"Kami telah menyiapkan peta prioritas penanganan, memastikan sumber daya diarahkan ke lokasi dengan tingkat kerawanan tertinggi," katanya.
Sejumlah titik prioritas yang dipetakan meliputi Batang Kuranji, Air Dingin, serta kawasan terdampak banjir bandang di Batu Busuak dan Nanggalo.
Fokus pekerjaan tidak hanya memperkuat badan sungai, tetapi juga memulihkan sumber air baku yang menopang layanan bagi masyarakat. Program akan berjalan melalui skema tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi.
Naryo mengungkapkan, target penanganan darurat diperkirakan rampung dalam tiga bulan. Program yang memiliki perencanaan teknis akan diusulkan untuk dipercepat, sementara kegiatan yang memerlukan kajian tambahan dimasukkan ke rencana tahun anggaran 2026.
"Arahan Pemerintah Pusat agar fase darurat diselesaikan dalam waktu tersebut, sembari memastikan tahapan berikutnya berjalan berkesinambungan," katanya.
Selain persoalan teknis konstruksi, keberhasilan program itu, kata Naryo, sangat bergantung pada dukungan Pemerintah Kota (Pemko) Padang dan masyarakat.
Ketersediaan lahan di sepanjang bantaran sungai dinilai krusial agar pekerjaan tidak terhambat. Tanpa kejelasan status lahan, proses penanganan berisiko tersendat di tengah jalan.
"Dukungan warga dibutuhkan agar relokasi terbatas maupun normalisasi sungai dapat berjalan lancar. Tanpa itu, ancaman banjir bandang yang menghantui kawasan rawan berpotensi kembali memicu kerusakan lebih berat," tuturnya. (red)
