Sumbardaily.com - Berbagai modus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang selama ini diduga menjadi salah satu penyebab terganggunya distribusi energi di Sumatera Barat (Sumbar) akhirnya terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP).
Temuan tersebut menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan antrean kendaraan yang sempat terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), termasuk di Kota Padang.
Kondisi itu tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari, tetapi juga berdampak terhadap pergerakan perekonomian daerah.
Persoalan tersebut mengemuka dalam Rakor Pengawasan Pendistribusian JBT dan JBKP yang berlangsung di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (4/6/2026) dan dihadiri Wali Kota Padang, Fadly Amran bersama sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Dalam forum yang dipimpin Gubernur Sumbar, Mahyeldi itu, Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar memaparkan sejumlah pola penyimpangan yang ditemukan di lapangan.
Modus yang teridentifikasi cukup beragam. Mulai dari penggunaan kendaraan dengan nomor polisi (nopol) ganda, modifikasi tangki kendaraan untuk menampung BBM lebih banyak, pengisian berulang menggunakan beberapa QR Code, hingga dugaan penyaluran BBM subsidi untuk mendukung aktivitas pertambangan ilegal.
Temuan tersebut memperlihatkan masih adanya celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh BBM bersubsidi secara tidak semestinya.
Akibatnya, distribusi energi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak berpotensi tidak tepat sasaran.
Menanggapi kondisi tersebut, Wali Kota Padang, Fadly Amran menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Padang dalam mendukung penguatan pengawasan distribusi BBM subsidi.
Menurutnya, langkah pengawasan yang lebih ketat sangat diperlukan agar pendistribusian JBT dan JBKP berjalan sesuai peruntukan serta tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.
"Kota Padang mendukung penuh upaya pengawasan distribusi JBT dan JBKP agar penyalurannya berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi," katanya.
Fadly menilai pengawasan distribusi BBM bersubsidi harus terus diperkuat, terutama setelah dalam beberapa pekan terakhir antrean kendaraan di sejumlah SPBU sempat menjadi perhatian publik.
"Penyempurnaan regulasi dan sistem pengawasan perlu segera dilakukan untuk menutup berbagai celah penyalahgunaan yang selama ini masih ditemukan," ucapnya.
Langkah tersebut dinilai penting agar distribusi BBM subsidi dapat berjalan lebih efektif sekaligus mencegah terulangnya antrean panjang yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat maupun sektor ekonomi.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumbar, Mahyeldi menegaskan bahwa subsidi energi merupakan bantuan negara yang harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Karena itu, ia meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumbar bersama unsur terkait meningkatkan koordinasi dan pengawasan di lapangan guna mencegah berbagai bentuk penyimpangan distribusi.
"Subsidi energi yang diberikan pemerintah harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan perlu terus diperkuat melalui koordinasi dan sinergi seluruh pihak terkait," ucap Gubernur.
Penguatan pengawasan yang dilakukan di Sumatera Barat juga mendapat apresiasi dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Direktur BBM BPH Migas, Chrisnawan Anditya, menilai langkah yang dilakukan Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar menunjukkan hasil positif.
Menurutnya, pengawasan yang semakin intensif berhasil menekan konsumsi solar subsidi secara signifikan. Penurunan tersebut sekaligus menjadi indikasi berkurangnya praktik penyaluran BBM kepada pihak yang tidak berhak menerima subsidi.
Selain pengawasan di lapangan, BPH Migas juga tengah mengkaji penguatan sistem berbasis teknologi guna mempersempit peluang terjadinya penyalahgunaan.
"BPH Migas juga tengah mengkaji penguatan sistem digital, termasuk penerapan PIN atau OTP pada QR Code untuk mempersempit peluang penyalahgunaan," ujar Chrisnawan.
Penerapan sistem digital tersebut diharapkan dapat menjadi lapisan pengamanan tambahan sehingga penggunaan QR Code tidak mudah disalahgunakan oleh oknum tertentu.
Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga Sumbar memastikan kondisi pasokan BBM di provinsi tersebut tetap aman.
Sales Area Manager (SAM) PT Pertamina Patra Niaga Sumbar, Fakhri Rizal Hasibuan mengatakan, dampak pengawasan yang diperketat mulai terlihat dari menurunnya konsumsi solar subsidi serta berkurangnya antrean di sebagian besar SPBU.
"Kami bersyukur, setelah pengawasan diperketat dan operasi lapangan digencarkan, konsumsi solar subsidi tercatat menurun signifikan dan antrean di sebagian besar SPBU mulai berkurang. Kita ingin kondisi ini terus terjaga melalui pengawasan yang konsisten dan kolaborasi dari seluruh pihak," katanya.
Penurunan konsumsi solar subsidi tersebut menjadi indikator bahwa langkah pengawasan yang dilakukan berbagai pihak mulai menunjukkan efektivitas dalam mengendalikan distribusi BBM bersubsidi.
Melalui Rakor tersebut, seluruh peserta sepakat memperkuat sinergi dalam pengawasan distribusi JBT dan JBKP.
Pengawasan yang lebih efektif diharapkan mampu memastikan subsidi energi benar-benar diterima masyarakat yang berhak, sekaligus mendukung kelancaran aktivitas ekonomi daerah.
Di tengah berbagai modus penyalahgunaan yang berhasil terungkap, penguatan pengawasan BBM tertentu kini menjadi pekerjaan bersama.
Bagi Pemko Padang, langkah tersebut bukan sekadar penegakan aturan, melainkan upaya menjaga hak masyarakat agar subsidi energi tidak jatuh ke tangan yang salah. (*)
