Sumbardaily.com, Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang secara resmi mengajukan permohonan normalisasi sungai darurat kepada pemerintah pusat menyusul kondisi sungai yang semakin dangkal dan memicu ancaman bencana bagi warga yang bermukim di zona rawan. Langkah tersebut ditempuh sebagai upaya mendesak untuk menekan risiko banjir dan kerusakan permukiman akibat luapan sungai di sejumlah wilayah Kota Padang.
Pengajuan normalisasi sungai darurat itu disampaikan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, dalam rapat koordinasi bersama Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang digelar di Kota Padang, baru-baru ini. Dalam forum tersebut, Pemko Padang menekankan perlunya keterlibatan aktif pemerintah pusat, khususnya Balai Wilayah Sungai (BWS), dalam penanganan sedimentasi sungai.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, unsur DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para bupati dan wali kota, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Agenda utama rapat mencakup pembaruan situasi pascabencana setelah pembentukan Satgas melalui Keputusan Presiden, sekaligus evaluasi penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat (Sumbar).
Dalam pemaparannya, Maigus Nasir mengungkapkan bahwa kondisi alur sungai di Kota Padang saat ini mengalami kedangkalan yang signifikan. Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama ketika curah hujan meningkat karena potensi luapan air semakin besar.
Menurut Maigus Nasir, dampak dari kedangkalan sungai sudah dirasakan secara langsung oleh warga. Pada awal Januari 2026, tercatat tujuh rumah warga hanyut terbawa arus sungai akibat tingginya debit air yang tidak tertampung oleh badan sungai yang menyempit.
“Kami memohon bantuan melalui pemerintah pusat agar Balai Wilayah Sungai dapat lebih cepat melakukan penanganan darurat dan sedimentasi,” ujar Maigus Nasir dalam rapat tersebut, dikutip Kamis (15/1/2026).
Selain mendorong percepatan normalisasi sungai, Pemko Padang juga menyiapkan langkah lanjutan berupa penataan permukiman warga terdampak. Pemko Padang saat ini tengah melakukan pembersihan dan pembaruan data warga di Kecamatan Pauh, Nanggalo, dan Koto Tangah yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam skema penanganan pascabencana.
Maigus Nasir menegaskan bahwa relokasi warga yang bermukim di bantaran sungai menjadi bagian penting dari strategi mitigasi jangka panjang. Relokasi dinilai sebagai langkah preventif untuk menghindari korban jiwa dan kerugian material apabila bencana serupa kembali terjadi.
Sebagai bentuk kesiapan, Pemko Padang telah menyiapkan lahan relokasi bagi warga terdampak. Lokasi relokasi dirancang agar tidak terlalu jauh dari tempat tinggal semula, sehingga warga tetap dapat mempertahankan aktivitas sosial dan ekonomi yang telah berjalan.
Menanggapi usulan Pemko Padang, pihak Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi bersama kementerian terkait menginstruksikan agar data warga yang akan direlokasi segera disusun secara rinci dengan sistem by name by address. Pendataan detail tersebut diperlukan untuk memastikan program relokasi berjalan tepat sasaran.
Penanganan rumah warga akan dibagi ke dalam dua skema. Skema pertama berupa pembangunan rumah di kawasan relokasi baru yang ditangani oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Skema kedua adalah pembangunan hunian tetap di atas lahan pribadi melalui mekanisme Bantuan Pendanaan Perumahan (BPP).
Seluruh langkah penanganan tersebut diharapkan dapat masuk dalam program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) atau melalui skema hibah bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dengan dukungan pemerintah pusat, Pemko Padang berharap keselamatan warga dapat lebih terjamin sebelum bencana serupa kembali berulang. (red)
