Sumbardaily.com – Kebutuhan Hunian Tetap (huntap) bagi korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Agam masih menyisakan persoalan mendasar, yakni ketersediaan lahan.
Hingga kini, ratusan unit rumah permanen bagi warga terdampak belum dapat direalisasikan sepenuhnya karena keterbatasan area relokasi yang memenuhi syarat keamanan dan kelayakan.
Persoalan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Persiapan dan Laporan Pembangunan Huntap yang digelar secara daring dari Mess Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam, Rabu (25/2/2026).
Forum ini mempertemukan pemerintah pusat dengan daerah terdampak untuk mengevaluasi progres rehabilitasi sekaligus mempercepat pembangunan kawasan relokasi yang lebih aman bagi masyarakat.
Secara nasional, kebutuhan huntap di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat (Sumbar) tercatat mencapai 17.969 unit. Namun, dari jumlah tersebut, baru 1.445 unit yang memasuki tahap pembangunan, sementara 16.524 unit lainnya belum terealisasi.
Di Kabupaten Agam sendiri, kebutuhan huntap yang telah diverifikasi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI mencapai 704 unit rumah. Angka ini menjadi target yang harus dipenuhi secara bertahap oleh Pemkab Agam.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah daerah telah menyiapkan empat lokasi relokasi dengan kapasitas sementara 460 unit. Lokasi tersebut meliputi Dama Gadang di Nagari Dalko dengan kapasitas 325 unit.
Kemudian BBI Gumarang di Nagari Tigo Koto Silungkang sebanyak 60 unit, Padang Tarok di Nagari Salareh Aia Utara sebanyak 75 unit yang saat ini masih dalam proses sertifikat hibah, serta Lapangan SDN 05 Kayu Pasak di Nagari Salareh Aia yang difungsikan sebagai hunian sementara.
Selain itu, lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Palalu Raya dan PT Inang Sari masing-masing sekitar delapan hektare juga dipersiapkan sebagai alternatif pengembangan kawasan relokasi baru.
Meski demikian, ketersediaan lahan yang ada belum sepenuhnya mampu menutup kebutuhan. Pemerintah daerah masih kekurangan sekitar 3,75 hektare lahan untuk merealisasikan sisa 244 unit huntap.
Bupati Agam, Benni Warlis, menegaskan bahwa percepatan pembangunan Huntap Korban Bencana menjadi prioritas agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara.
Menurutnya, pembangunan hunian tetap bukan sekadar mengganti rumah yang rusak, melainkan memastikan warga menempati kawasan yang aman serta memiliki kepastian hidup di masa mendatang.
Ia mengakui bahwa tantangan utama saat ini adalah keterbatasan lahan strategis yang memenuhi aspek keamanan dari risiko bencana sekaligus dekat dengan pusat aktivitas masyarakat.
“Kita tidak hanya mencari lahan yang tersedia, tetapi juga lahan yang aman dari risiko bencana serta dekat dengan aktivitas masyarakat. Opsi pembelian lahan pun memerlukan dukungan anggaran yang jelas,” ujar Benni.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam, Roza Syafdefianti, menyampaikan bahwa percepatan pembangunan huntap membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, kesiapan lahan harus dibarengi dengan kepastian status hukum tanah serta dukungan infrastruktur dasar.
Ia juga menyoroti bahwa minat sebagian warga terhadap lokasi di kawasan Dalko masih menjadi tantangan karena dinilai cukup jauh dari pusat ekonomi.
Sebagai langkah transisi, Pemkab Agam menargetkan penyelesaian hunian sementara pada awal 2026. Tahap ini menjadi pijakan menuju pembangunan hunian tetap secara bertahap, sembari terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat realisasi di lapangan.
Dengan masih adanya kekurangan lahan dan kebutuhan ratusan unit yang belum terpenuhi, percepatan huntap di Kabupaten Agam menjadi pekerjaan rumah besar yang menuntut dukungan kebijakan, anggaran, dan koordinasi lintas lembaga secara berkelanjutan. (*)
