Sumbardaily.com, Padang – Menjelang akhir tahun anggaran 2025, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat menekankan pentingnya ketelitian dalam pengelolaan dan realisasi anggaran di seluruh Bawaslu kabupaten dan kota. Pimpinan Bawaslu Sumbar, Alni, meminta agar kolaborasi antara anggota Bawaslu dan jajaran kesekretariatan di tingkat daerah diperkuat, guna memastikan capaian kinerja berjalan optimal.
Penegasan itu disampaikan Alni dalam rapat evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan serta program kerja tahun anggaran 2025 yang digelar secara daring bersama seluruh jajaran Bawaslu kabupaten dan kota se-Sumatera Barat, Kamis (23/10/2025).
Menurut Alni, rapat tersebut digelar untuk memastikan pelaksanaan evaluasi kinerja berjalan tepat sasaran, terutama menyangkut realisasi anggaran dan capaian output program yang masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Sumbar.
“Target utama dari pelaksanaan pelaporan ini adalah persentase realisasi anggaran. Karena kini sudah memasuki awal triwulan keempat, maka semua rekan di kabupaten dan kota harus segera memaksimalkan serapan anggarannya,” ujar Alni.
Ia menuturkan, masih terdapat sejumlah program Bawaslu kabupaten dan kota yang belum terlaksana. Beberapa di antaranya merupakan anggaran reguler yang sudah direncanakan sejak triwulan pertama namun belum terealisasi hingga kini. Kondisi itu, kata Alni, perlu segera dituntaskan agar laporan pertanggungjawaban akhir tahun dapat tersusun sesuai target waktu.
“Apalagi kita sudah memasuki periode yang krusial. Waktu efektif kerja tinggal sekitar dua bulan lagi. Pertengahan Desember, seluruh jajaran sudah akan disibukkan dengan penyusunan laporan realisasi anggaran,” kata Alni menegaskan.
Selain itu, Alni juga menyoroti adanya relaksasi anggaran tahap kedua, yang menambah sejumlah program baru di beberapa daerah. Menurutnya, setiap tambahan kegiatan harus memiliki output yang jelas agar tidak menimbulkan tumpang tindih pada pelaksanaan dan pelaporannya.
Di sisi lain, Alni juga mengingatkan pentingnya penguatan koordinasi antarunit, terutama dalam hal perjalanan dinas (perjadin). Ia menilai, masih ada potensi miskomunikasi antara anggota Bawaslu dengan jajaran kesekretariatan di kabupaten dan kota.
“Perlu ada elaborasi dan komunikasi yang baik agar substansi program sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Posisi dan alokasi anggaran harus dipahami bersama,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar, Rinaldi, menambahkan bahwa arahan pimpinan perlu mendapat perhatian serius dari seluruh jajaran kesekretariatan daerah. Ia mengungkapkan masih ditemukannya ketidaksesuaian antara program dan alokasi anggaran di beberapa daerah.
“Atensi ini penting karena ada beberapa program yang masuk dalam perubahan anggaran dan harus diperjelas. Saya menemukan adanya disparitas antara program yang dibuat dengan alokasi anggaran yang tersedia,” kata Rinaldi.
Untuk itu, Rinaldi mengimbau agar jajaran sekretariat di tingkat kabupaten dan kota lebih aktif berkoordinasi serta menyesuaikan program dengan kebutuhan riil lembaga. “Ada beberapa hal yang mungkin bisa direvisi agar sesuai dengan kebutuhan kinerja Bawaslu di masing-masing daerah,” ujarnya menambahkan.
Baik Alni maupun Rinaldi menekankan, pengelolaan anggaran yang efektif dan transparan menjadi fondasi utama bagi peningkatan kinerja kelembagaan Bawaslu di semua tingkatan. Dengan waktu yang semakin sempit, keduanya berharap seluruh Bawaslu daerah dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan agar serapan anggaran dan capaian kinerja bisa optimal menjelang tutup tahun. (red)
