Sumbardaily.com, Padang – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa uang pengganti kerugian negara senilai Rp13 triliun hasil pemulihan perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO) memiliki potensi besar untuk digunakan bagi pembangunan masyarakat.
Menurutnya, dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk merenovasi lebih dari 8.000 sekolah serta membangun ratusan kampung nelayan modern di berbagai daerah.
“Saudara-saudara, Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki, renovasi 8.000 sekolah lebih, 8.000 lebih sekolah. Kalau satu kampung nelayan, kita anggarkan Rp22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri, tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus,” ujar Prabowo dalam sambutannya di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri acara penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,25 triliun dari perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya. Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Kejagung yang berhasil memulihkan dana dalam jumlah besar tersebut.
Dana untuk Pembangunan Kampung Nelayan
Presiden menjelaskan, pembangunan kampung nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat pesisir. Melalui pengelolaan dana negara yang optimal, ia ingin memastikan hasil penegakan hukum dapat berdampak nyata bagi peningkatan taraf hidup rakyat.
“Sekarang kita memperbaiki, kita membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern, rencananya sampai akhir 2026 kita akan dirikan 1.100 desa nelayan, tiap desa itu anggarannya Rp22 miliar. Jadi Rp13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan,” lanjutnya.
Ia menilai, hasil pemulihan dana negara oleh Kejagung tidak sekadar menegakkan keadilan hukum, tetapi juga membuka peluang besar bagi pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi di berbagai sektor.
Peringatan terhadap Korupsi Sumber Daya Alam
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyoroti dampak besar praktik korupsi di sektor sumber daya alam (SDA) terhadap keuangan negara. Ia menilai praktik tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa yang selama ini memberikan izin dan fasilitas kepada pelaku usaha dengan itikad baik.
“Kegiatan-kegiatan ilegal sebagaimana dibuktikan oleh kita beberapa saat yang lalu dengan kita hentikan, penyelundupan timah dan turunan-turunannya dari Bangka Belitung oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan dibantu oleh TNI secara masif dan lembaga-lembaga lain, Kejaksaan, Polisi juga membantu, bea cukai semuanya. Itu kerugiannya juga cukup besar, diperkirakan kerugian itu Rp40 triliun setahun dan ini sudah berjalan kurang lebih hampir 20 tahun,” katanya.
Menurutnya, kegiatan ilegal seperti tambang tanpa izin, under invoicing, over invoicing, dan miss invoicing harus menjadi perhatian serius. Praktik-praktik tersebut menyebabkan kebocoran pendapatan negara dalam jumlah sangat besar.
“Kita bisa bayangkan Rp30 triliun atau Rp40 triliun, katakanlah kita ambil angka rendahnya. Katakanlah 20 triliun tiap tahun yang sebenarnya lebih, kurang lebih ya. Lembaga-lembaga internasional pun sudah mengkaji sekitar 3 miliar dolar setahun kerugiannya. Kalau dikali 20 tahun itu adalah ya 800 triliun,” ucap Prabowo.
Apresiasi untuk Kejaksaan Agung
Prabowo menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada Kejagung atas kerja keras dalam mengembalikan kerugian negara dari kasus korupsi ekspor CPO. Ia menilai langkah tersebut menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum dan memperjuangkan keadilan ekonomi.
“Keberhasilan ini menjadi momentum penting bagi kita semua untuk memastikan setiap rupiah yang dikembalikan benar-benar dikelola demi kepentingan rakyat,” tutur Prabowo.
Ia berharap sinergi antara lembaga penegak hukum, kementerian, dan lembaga terkait dapat terus diperkuat. Pemerintah, katanya, berkomitmen untuk menjadikan pengelolaan sumber daya alam yang transparan dan bebas korupsi sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi berkeadilan.
“Ini adalah bagian dari tugas besar kita sebagai bangsa untuk memastikan bahwa kekayaan alam dan hasil bumi Indonesia benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” tegasnya.
Dengan pemulihan dana mencapai Rp13 triliun, Prabowo optimistis Indonesia dapat mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pendidikan, serta menyejahterakan masyarakat pesisir melalui proyek-proyek nyata yang berdampak langsung bagi rakyat. (red)
