Sumbardaily.com, Padang - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Barat (Sumbar) membantah framing yang mengaitkan penurunan elektabilitas calon gubernur Mahyeldi Ansharullah dengan kasus korupsi yang tengah bergulir.
Sekretaris DPW PKS Sumbar, Rahmat Saleh menyatakan bahwa tudingan tersebut tidak berdasar dan merupakan upaya untuk menjegal Mahyeldi yang dianggap sebagai kandidat kuat dari PKS pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumbar 2024.
"Penurunan elektabilitas Buya Mahyeldi yang dikaitkan dengan kasus korupsi ini adalah framing yang tidak benar," kata Rahmat Saleh.
Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada bukti konkret yang menunjukkan keterlibatan langsung Mahyeldi dalam kasus korupsi yang terjadi di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumbar.
"Sampai saat ini, belum ada fakta yang menunjukkan keterlibatan Buya (Mahyeldi) secara langsung. Kasus ini masih dalam proses hukum, dan kami menghormati proses tersebut," ujarnya.
Pernyataan ini menegaskan sikap PKS yang mendukung proses hukum yang sedang berjalan, namun juga menolak adanya upaya mengaitkan kasus tersebut dengan elektabilitas Mahyeldi.
Lebih lanjut, Rahmat Saleh mempertanyakan metodologi survei yang mengaitkan elektabilitas dengan kasus korupsi, terutama menjelang masa pendaftaran calon kepala daerah.
"PKS menghargai semua hasil survei, namun patokan kami tetap survei internal kami," ujarnya menekankan bahwa partai memiliki mekanisme penilaian tersendiri terhadap elektabilitas calon yang diusungnya.
Menanggapi situasi politik yang semakin memanas menjelang Pilgub Sumbar 2024, Rahmat Saleh mengimbau kepada seluruh pihak untuk melakukan politik yang cerdas dan profesional.
"Kita berharap semua aktor politik bermain politik yang cerdas dan profesional. Jangan sampai momentum Pilkada ini dijadikan ajang untuk menyebarkan isu-isu yang tidak benar," ungkapnya. (red)
