Sumbardaily.com, Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap belanja daerah berdampak langsung bagi masyarakat. Hal ini disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang yang berlangsung di ruang sidang utama pada Senin (30/6/2025).
Rapat tersebut mengagendakan penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Dalam pidatonya, Fadly menekankan bahwa perubahan anggaran bukan sebatas penyesuaian administratif, melainkan upaya strategis untuk memperkuat dampak kebijakan fiskal terhadap masyarakat.
"Pendapatan memang meningkat, tetapi lebih penting dari itu adalah bagaimana setiap rupiah digunakan secara optimal untuk sektor-sektor yang langsung menyentuh kehidupan warga. Kita tidak sekadar mengejar serapan anggaran, melainkan kebermanfaatan," ujarnya.
Pendapatan Meningkat, Belanja Diarahkan ke Sektor Prioritas
Dalam dokumen yang disampaikan, total pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar Rp14,6 miliar, dari sebelumnya Rp2,81 triliun menjadi Rp2,82 triliun. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi Rp897,6 miliar, serta penyesuaian dana transfer pusat sebesar Rp11,2 miliar, menjadikan total pendapatan transfer sebesar Rp1,92 triliun.
Di sisi belanja, Pemko Padang mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,98 triliun. Dari jumlah tersebut, porsi terbesar atau sekitar Rp2,51 triliun dialokasikan untuk belanja operasional.
"Belanja operasional menyasar layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan lingkungan, dan pengendalian inflasi," papar Fadly.
Ia menambahkan, anggaran belanja modal yang mencapai Rp466,9 miliar diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk jalan, drainase, dan fasilitas umum.
Pengelolaan Pembiayaan Daerah Tetap Hati-hati
Dalam aspek pembiayaan, Pemko Padang menetapkan defisit anggaran sebesar Rp162,2 miliar. Defisit tersebut ditutup dari surplus pembiayaan netto senilai Rp162,6 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya dan rencana pinjaman daerah.
Fadly Amran menegaskan bahwa pembiayaan tidak diarahkan untuk belanja konsumtif, melainkan difokuskan pada investasi produktif yang akan memperkuat layanan dasar dan infrastruktur publik.
"Pinjaman yang kita ambil bukan untuk pemborosan, tapi untuk mempercepat pembangunan layanan yang dibutuhkan warga. Ini adalah bagian dari pembangunan yang bertanggung jawab," ujarnya.
Selain itu, Pemko Padang juga menganggarkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp10,7 miliar yang digunakan untuk pelunasan pokok utang tahun 2023 kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Legislatif Beri Dukungan Penuh
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menyampaikan bahwa seluruh fraksi di DPRD telah menyetujui laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
"Ini adalah wujud sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel," kata Muharlion.
Ia menambahkan, DPRD berharap arah kebijakan perubahan APBD 2025 dapat benar-benar memberikan manfaat luas bagi masyarakat Kota Padang, terutama dalam pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, dan penguatan ekonomi lokal.
Dengan fokus pada efisiensi dan keberpihakan terhadap kebutuhan warga, perubahan APBD 2025 ini diharapkan mampu memperkuat fondasi pembangunan kota yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (red)
