Sumbardaily.com, Padang – Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat (Sumbar) mencatat penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 menjadi 5,62 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa dari setiap 100 orang angkatan kerja di Sumbar, sekitar enam orang masih menganggur.
Kepala BPS Sumbar, Sugeng Arianto, menyebutkan penurunan ini menandakan kondisi ketenagakerjaan di daerah tersebut terus membaik.
“Jika dibandingkan Agustus 2024, TPT Sumbar turun sebesar 0,13 persen poin,” kata Sugeng di Padang, Rabu (5/11/2025).
Meski begitu, perbedaan tingkat pengangguran masih terlihat antara laki-laki dan perempuan. Pada Agustus 2025, TPT laki-laki tercatat sebesar 5,18 persen, sementara perempuan mencapai 6,24 persen.
“Dibandingkan tahun lalu, TPT laki-laki naik 0,28 persen poin, sedangkan perempuan justru turun 0,73 persen poin,” tambahnya.
Berdasarkan daerah tempat tinggal, pengangguran di wilayah perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan perdesaan. BPS mencatat TPT perkotaan mencapai 6,53 persen, sementara di perdesaan sebesar 4,51 persen.
Kedua wilayah sama-sama mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2024, masing-masing turun 0,14 dan 0,23 persen poin.
Jika dilihat dari tingkat pendidikan, tamatan Diploma I/II/III mencatat TPT tertinggi sebesar 8,03 persen, diikuti lulusan Diploma IV/S1/S2/S3 sebesar 7,82 persen.
Sebaliknya, pengangguran terendah justru berasal dari kelompok pendidikan SD ke bawah dengan TPT 3,09 persen, serta lulusan SMP sebesar 4,16 persen.
Sugeng menambahkan, pola ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar justru dialami oleh tenaga kerja berpendidikan tinggi yang belum terserap pasar kerja.
“Fenomena ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja,” ujarnya.
Penurunan angka pengangguran Sumbar dinilai sebagai capaian positif, meski BPS tetap mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas tenaga kerja, khususnya di sektor formal yang mampu menyerap lebih banyak pekerja berpendidikan menengah dan tinggi.
Dengan tren penurunan TPT ini, BPS berharap pemerintah daerah terus memperkuat program pelatihan vokasi dan pengembangan keterampilan berbasis industri, agar keseimbangan antara pendidikan dan penyerapan tenaga kerja dapat tercapai. (fru)
