Sumbardaily.com – Lambannya penanganan sawah terdampak bencana di Sumatera Barat (Sumbar) mendapat sorotan langsung dari Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Ia bahkan mengingatkan kemungkinan penarikan anggaran pusat senilai sekitar Rp450 miliar jika percepatan rehabilitasi tidak segera dilakukan.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Amran meninjau langsung lokasi terdampak di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (14/4/2026). Dalam kunjungan itu, ia menegaskan bahwa anggaran telah disalurkan sejak awal tahun sehingga tidak ada alasan bagi pelaksanaan di daerah berjalan lambat.
“Anggaran sudah kami kirim sejak awal tahun. Tidak ada alasan untuk lambat,” tegas Amran di lokasi peninjauan.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana ratusan miliar rupiah untuk rehabilitasi sekitar 7.000 hektare sawah terdampak bencana di Sumbar. Namun, hingga saat ini realisasi di lapangan dinilai belum optimal dan belum menunjukkan percepatan signifikan.
Menurut Amran, salah satu kendala utama terletak pada panjangnya proses birokrasi serta belum efektifnya koordinasi antar pemerintah daerah. Kondisi tersebut dinilai memperlambat eksekusi program yang seharusnya bisa segera berjalan.
“Pusat begitu ada permintaan langsung kami cairkan. Tapi di bawah ini mungkin masih berproses terlalu lama,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa percepatan penanganan menjadi kunci agar lahan pertanian dapat segera kembali produktif. Oleh karena itu, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diminta segera mempercepat pekerjaan di lapangan.
Amran bahkan menetapkan target tegas agar seluruh proses rehabilitasi dapat diselesaikan dalam waktu maksimal satu bulan. Ia menyebut komitmen tersebut telah disepakati bersama dalam kunjungan tersebut.
“Target satu bulan harus selesai. Tadi sudah berjanji,” katanya.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa pemerintah pusat dapat menarik atau mengalihkan anggaran ke daerah lain jika pelaksanaan di Sumbar tidak menunjukkan progres nyata dalam waktu dekat.
“Kalau tidak serius, bantuan berikutnya bisa kita tarik dan dialihkan ke daerah yang lebih siap,” tegasnya.
Dalam peninjauan tersebut, Amran turut menyoroti kondisi di lapangan, di mana sebagian petani baru mulai menggarap sawah saat kunjungan berlangsung. Ia mengingatkan agar hal serupa tidak terulang karena menunjukkan kurangnya kesiapan dalam pelaksanaan program.
“Jangan sampai alat berat turun hanya saat kita datang. Ini tidak boleh terjadi lagi,” ujarnya.
Amran menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi lahan pertanian merupakan bagian dari instruksi Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan seluruh sawah terdampak bencana dapat kembali produktif dalam waktu singkat guna menjaga stabilitas sektor pertanian.
Amran menambahkan, pemerintah pusat telah menyiapkan dukungan penuh untuk mempercepat penanganan, termasuk bantuan alat dan mesin pertanian serta perbaikan jaringan irigasi melalui kolaborasi lintas sektor.
Meski demikian, ia kembali menekankan bahwa percepatan di tingkat daerah menjadi faktor penentu utama keberhasilan program tersebut. Dengan eksekusi yang cepat, diharapkan para petani dapat segera kembali berproduksi dan mendukung ketahanan pangan di Sumbar.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, menyampaikan bahwa kendala di lapangan lebih banyak terkait aspek teknis dan administrasi, meskipun anggaran telah tersedia dari pemerintah pusat.
“Kendala di lapangan lebih banyak terkait aspek teknis dan administrasi, meski anggaran telah tersedia,” ujar Vasko.
Berdasarkan data, total lahan pertanian yang terdampak bencana di Sumbar mencapai sekitar 6.443 hektare. Dari jumlah tersebut, lebih dari 1.200 hektare berada di Kabupaten Padang Pariaman dengan kondisi kerusakan yang beragam. (*)
