Sumbardaily.com – Percepatan investasi dan pembangunan infrastruktur strategis menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Langkah tersebut diperkuat melalui rapat koordinasi antara Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah bersama para bupati dan wali kota se-Sumbar dengan COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, di Kantor BP BUMN, Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Dalam pertemuan itu, seluruh pihak sepakat bahwa investasi dan ketersediaan infrastruktur menjadi dua faktor krusial yang saling berkaitan dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Tanpa keduanya, laju pertumbuhan ekonomi Sumbar dinilai berpotensi mengalami perlambatan.
COO Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumbar sangat dipengaruhi oleh tingkat investasi yang masuk. Namun, hingga saat ini investasi yang terealisasi dinilai belum optimal, khususnya pada sektor-sektor produktif yang mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Ia menyebutkan bahwa percepatan investasi menjadi langkah penting agar Sumbar tidak tertinggal dibandingkan daerah lain dalam pertumbuhan ekonomi regional. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta untuk lebih proaktif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi para investor.
Dony juga menekankan bahwa investasi yang didorong harus bersifat padat karya, sehingga mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, investasi tidak boleh hanya berorientasi pada modal besar, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.
Selain itu, aspek hilirisasi turut menjadi perhatian. Keseriusan dalam mengembangkan hilirisasi, membuka akses infrastruktur, serta memastikan kepastian ekosistem investasi disebut sebagai kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia juga menyoroti pentingnya memastikan bahwa investasi yang masuk memberikan dampak langsung bagi Sumbar, termasuk dengan melibatkan tenaga kerja lokal serta memastikan badan usaha tercatat di daerah tersebut.
“Investasi tidak cukup hanya hadir di atas kertas, tetapi harus membuka lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, serta menambah penerimaan daerah,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Dony memaparkan sejumlah sektor potensial yang dapat dikembangkan untuk menarik investor. Di antaranya hilirisasi komoditas kelapa dan gambir, akuisisi pabrik kelapa, pengembangan kawasan kuliner tematik, sektor pariwisata, hingga dukungan terhadap proyek-proyek infrastruktur strategis.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan proyek strategis nasional di Sumbar. Menurutnya, ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi faktor utama yang dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan harapan agar Danantara dan BP BUMN dapat mendukung percepatan realisasi investasi serta pembangunan infrastruktur strategis di Sumbar.
Mahyeldi menjelaskan bahwa Pemprov Sumbar telah melakukan pemetaan potensi dan menetapkan sejumlah prioritas pembangunan, baik yang sudah berjalan maupun yang masih dalam tahap perencanaan.
Beberapa proyek strategis yang telah menunjukkan progres antara lain pengembangan energi panas bumi, pembangunan Jalan Tol Sicincin–Pangkalan, pembangunan Flyover Sitinjau Lauik, serta penanganan infrastruktur pascabencana di kawasan Lembah Anai.
Namun demikian, ia mengungkapkan bahwa pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang masih mengalami perlambatan akibat keterbatasan anggaran daerah. Untuk itu, pihaknya membutuhkan dukungan dari Danantara guna mempercepat realisasi proyek tersebut.
Selain itu, terdapat sejumlah program yang masih dalam tahap perencanaan, seperti penyusunan peta jalan Sumbar Hijau, reaktivasi jalur kereta api, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Mentawai dan Mandeh, serta pelebaran ruas jalan Bukittinggi–Payakumbuh.
Mahyeldi optimistis bahwa jika seluruh rencana strategis tersebut dapat direalisasikan, maka investasi akan meningkat dan pertumbuhan ekonomi Sumbar akan semakin positif.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Danantara, BUMN, serta pemerintah kabupaten dan kota dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di Sumbar secara berkelanjutan. (*)
