Sumbardaily.com - Pemulihan wilayah pascabencana di Kota Pariaman tidak hanya berkaitan dengan pembangunan kembali bangunan yang rusak. Di balik proses tersebut, terdapat kebutuhan warga untuk kembali mendapatkan tempat tinggal, akses infrastruktur, serta lingkungan yang aman dari ancaman bencana berikutnya.
Upaya percepatan pemulihan itu menjadi salah satu pembahasan dalam kunjungan Marsma TNI Ridha Hermawan, S.H., M.Han, yang merupakan Wakil Kepala Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, ke Kota Pariaman, Rabu (16/9/2026) pagi.
Marsma TNI Ridha Hermawan diterima Wali Kota Pariaman Yota Balad di ruang kerja Wali Kota, Kantor Balaikota Pariaman. Pertemuan tersebut diawali dengan diskusi dan pemaparan mengenai sejumlah bangunan yang terdampak bencana di Kota Pariaman.
Pembahasan kemudian diarahkan pada upaya mencapai tujuan bersama dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah yang terdampak bencana.
Yota Balad menyampaikan ucapan selamat datang kepada jenderal bintang satu di TNI AU tersebut. Ia berharap kedatangan tim Satgas Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam dapat memperkuat sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Menurut Yota, sinkronisasi tersebut penting untuk mempercepat pembangunan di Kota Pariaman sekaligus daerah lainnya yang berada di tiga wilayah provinsi di Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dalam pertemuan itu, Yota juga melaporkan perkembangan pembangunan pascabencana di Kota Pariaman. Sejumlah aspek pembangunan disebut telah mulai dikerjakan dan progresnya hampir mencapai 75 persen.
Namun, masih terdapat beberapa usulan tambahan yang belum terakomodasi. Yota menyebut kondisi tersebut berkaitan dengan faktor sosial dan kekeluargaan yang masih harus diselesaikan.
Ia mengatakan persoalan tersebut akan segera dituntaskan sehingga pembangunan dapat kembali dilanjutkan. Salah satu pekerjaan yang menjadi perhatian adalah pembangunan hunian tetap atau huntap serta relokasi jembatan gantung di Desa Rambai dan Kampung Apar.
Bagi masyarakat yang terdampak bencana, pembangunan tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari. Hunian tetap menjadi bagian penting dari proses pemulihan kehidupan warga setelah bencana, sementara infrastruktur penghubung dibutuhkan agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan.
Selain bangunan dan jembatan, Yota juga menyampaikan persoalan yang menyangkut keselamatan warga di sepanjang aliran sungai.
Ia mengusulkan revitalisasi aliran Sungai Batang Mangua atau Batang Mangor yang memiliki panjang kurang lebih 12 kilometer. Aliran sungai tersebut menjadi batas wilayah antara Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman.
Menurut Yota, kondisi sungai itu perlu mendapat perhatian karena kerap mengalami amblas dan terkikis akibat aliran air ketika hujan lebat. Kondisi tersebut berpotensi membahayakan permukiman penduduk yang berada di sepanjang pinggir aliran sungai.
Usulan tersebut menjadi bagian dari pembahasan percepatan penanganan pascabencana. Tidak hanya memulihkan bangunan yang telah terdampak, pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi lingkungan dan infrastruktur yang dapat memengaruhi keamanan masyarakat.
Menanggapi berbagai hal yang disampaikan Wali Kota Pariaman, Marsma TNI Ridha Hermawan mengatakan pihaknya akan mendorong percepatan pembangunan di Kota Pariaman.
Ia juga menyampaikan usulan tersebut kepada Ketua Satgas Nasional, yang dalam hal ini diketuai langsung oleh Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian.
“Karena memang kegiatan kunjungan ini menjadi bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam memulihkan kondisi wilayah yang terdampak bencana secara menyeluruh dan berkelanjutan sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi penanganan bencana serta percepatan realisasi dana TKD agar tepat sasaran dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” sebutnya.
Ridha bersama tim selanjutnya akan melakukan survei langsung ke lapangan. Survei tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh indikator dan usulan yang disampaikan dapat menjadi prioritas utama.
Hal itu terutama berkaitan dengan kebutuhan sarana dan prasarana umum serta sarana pendidikan dan kesehatan yang ada di Kota Pariaman.
Pemantauan di lapangan tersebut juga melibatkan sejumlah instansi di Kota Pariaman. Instansi yang terlibat antara lain BPBD, BAPPEDA Kota Pariaman, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, Dinas PUPR, Inspektorat, Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, serta bagian pemerintahan.
Kunjungan tim Satgas PRR tersebut menjadi bagian dari proses pemantauan sekaligus penyelarasan penanganan pascabencana. Bagi Kota Pariaman, proses tersebut tidak hanya menyangkut penyelesaian pembangunan yang telah berjalan, tetapi juga memastikan berbagai kebutuhan yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan aktivitas warga dapat diperhatikan.
Dengan progres pembangunan yang telah mencapai hampir 75 persen, sejumlah pekerjaan masih membutuhkan penyelesaian. Di sisi lain, usulan tambahan seperti revitalisasi Batang Mangua menjadi perhatian karena menyangkut permukiman warga yang berada di sekitar aliran sungai.
Melalui survei dan monitoring lapangan, pemerintah daerah bersama tim Satgas Nasional PRR akan melihat langsung kondisi berbagai sarana dan prasarana yang membutuhkan penanganan. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi sekaligus memastikan pembangunan pascabencana benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kota Pariaman. (*)
