Sumbardaily.com, Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memperkuat pola penyaluran bantuan bencana dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah ini diambil menyusul meningkatnya volume bantuan yang terus berdatangan dari berbagai pihak, 17 hari setelah bencana melanda sejumlah wilayah di Sumbar.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menegaskan, bantuan yang masuk tidak boleh dibiarkan menumpuk di posko. Ia meminta seluruh OPD berperan aktif memastikan distribusi bantuan berjalan cepat, merata, dan tepat sasaran ke daerah terdampak bencana.
“Bantuan tidak boleh menumpuk, setiap yang masuk harus didistribusikan segera. Seluruh OPD harus ikut membantu pendistribusiannya,” ujar Mahyeldi dikutip Sabtu (13/12/2025).
Mahyeldi menjelaskan, selama ini pendistribusian bantuan lebih banyak ditangani oleh OPD teknis seperti Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Namun, dengan semakin besarnya jumlah bantuan yang masuk, skema tersebut dinilai tidak lagi efektif untuk diterapkan.
Menurutnya, keterbatasan sumber daya di OPD teknis menjadi pertimbangan utama perubahan pola distribusi. “Tidak mungkin semuanya kita bebankan kepada Dinsos dan BPBD, mereka juga punya keterbatasan. Itulah alasan kenapa polanya sekarang kita ubah,” ungkap Mahyeldi.
Selain mempercepat distribusi bantuan, Mahyeldi juga menyoroti pentingnya percepatan validasi data korban bencana. Proses tersebut dilakukan melalui Posko Terpadu Penanggulangan Darurat Bencana Alam Sumbar, yang menjadi pusat pengumpulan dan pembaruan data dampak bencana.
Ia menekankan, data yang akurat dan tervalidasi menjadi dasar penting dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Karena itu, proses rekapitulasi terus dipantau secara berkala agar tidak terjadi kesalahan data. “Proses rekapitulasi data terus kita pantau secara berkala. Agar akurasi dan validasinya terjaga,” kata Mahyeldi.
Berdasarkan rekapitulasi sementara hingga Jumat (12/12/2025), dampak bencana di Sumbar tercatat cukup besar. Jumlah korban meninggal dunia mencapai 241 orang, sementara 93 orang dilaporkan hilang. Selain itu, sebanyak 382 orang mengalami luka-luka akibat bencana tersebut.
Jumlah masyarakat yang terdampak secara keseluruhan mencapai 296.307 jiwa. Angka ini mencerminkan luasnya wilayah dan besarnya dampak bencana yang melanda Sumatera Barat dalam beberapa pekan terakhir.
Kerusakan infrastruktur dan permukiman juga tercatat signifikan. Sebanyak 5.421 unit rumah mengalami kerusakan ringan, 1.132 unit rusak sedang, dan 1.539 unit rusak berat. Kondisi ini menjadi tantangan besar dalam upaya pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.
Selain permukiman, sektor pertanian turut terdampak cukup luas. Bencana menyebabkan kerusakan pada 7.227 hektar sawah, 7.284 hektar lahan pertanian, serta 1.125 hektar kebun milik masyarakat. Dampak ini diperkirakan akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi warga dalam jangka menengah.
Pemprov Sumbar berharap, dengan keterlibatan seluruh OPD, penyaluran bantuan bencana dapat berjalan lebih cepat dan merata. Langkah tersebut diharapkan mampu meringankan beban masyarakat terdampak sekaligus mempercepat proses pemulihan pascabencana di Sumbar. (red)
