Sumbardaily.com, Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang menyiapkan dua lokasi lahan aset daerah untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga terdampak bencana. Langkah ini menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana, terutama bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal maupun yang bermukim di kawasan rawan bencana.
Rencana penyediaan hunian tersebut disampaikan Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat mendampingi Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Sestama BNPB), Rustian, meninjau langsung lokasi lahan yang disiapkan, Senin (15/12/2025). Peninjauan lapangan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan sekaligus mendukung proses perencanaan pembangunan hunian bagi warga terdampak.
Dua lokasi yang direncanakan untuk pembangunan hunian berada di belakang Pasar Simpang Haru, Kelurahan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, serta di kawasan Bumi Perkemahan Air Dingin, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Kedua lahan tersebut merupakan aset Pemko Padang yang dinilai strategis untuk mendukung program relokasi dan pemulihan pascabencana.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa penyediaan hunian menjadi fokus utama Pemko Padang dalam penanganan dampak bencana. Upaya tersebut ditujukan untuk memastikan warga terdampak dapat segera menempati hunian yang layak dan aman.
“Hingga saat ini, sebanyak 80 kepala keluarga telah direlokasi ke Hunian Sementara Rumah Khusus Nelayan di Lubuk Buaya. Selain itu, Pemko Padang juga tengah menyiapkan pembangunan sekitar 500 unit Hunian Tetap sebagai solusi jangka panjang,” ujar Fadly Amran.
Menurut Fadly, pembangunan Huntara dan Huntap tidak semata-mata bertujuan menyediakan tempat tinggal, tetapi juga untuk menghadirkan rasa aman serta mendukung pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana. Hunian yang layak diharapkan dapat menjadi fondasi awal bagi warga untuk kembali menjalani kehidupan secara normal.
Fadly Amran juga menyampaikan apresiasi kepada BNPB atas pendampingan yang telah diberikan sejak masa tanggap darurat hingga tahap persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dukungan tersebut dinilai sangat penting agar proses pemulihan pascabencana di Kota Padang dapat berjalan secara cepat dan tepat sasaran.
“Kami mengapresiasi dukungan BNPB yang terus memberikan pendampingan sejak masa tanggap darurat hingga persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dukungan ini sangat penting agar proses pemulihan berjalan cepat dan tepat,” kata Fadly.
Sementara itu, Sestama BNPB Rustian menegaskan komitmen BNPB untuk mendukung langkah-langkah Pemko Padang dalam mempercepat pemulihan pascabencana, khususnya dalam penyediaan Huntara dan Huntap bagi warga terdampak.
“Kami siap membantu terkait penyediaan Hunian Sementara dan Hunian Tetap ini, sehingga proses pemulihan pascabencana di Kota Padang dapat berjalan cepat dan berkelanjutan,” ujar Rustian.
Dari sisi teknis lahan, Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang, Desmon Danus, menjelaskan bahwa lahan di belakang Pasar Simpang Haru memiliki luas sekitar 5.000 meter persegi dengan status Hak Pakai Pemko Padang Nomor 12. Lahan tersebut dinyatakan clean and clear serta layak untuk pembangunan sekitar 100 unit Huntara.
Adapun lahan di kawasan Bumi Perkemahan Balai Gadang memiliki luas sekitar 2,98 hektare. Di atas lahan tersebut direncanakan pembangunan sekitar 300 hingga 400 unit Huntap yang akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas umum guna menunjang kebutuhan dasar warga. (red)
