Sumbardaily.com, Padang - Pemerintah Kota (Pemko) Padang mengambil langkah strategis dalam mendorong ekonomi kerakyatan melalui program bantuan subsidi margin yang disalurkan kepada 33 Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat fondasi perekonomian masyarakat grassroot.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, secara simbolis menyerahkan bantuan subsidi margin tersebut di Bagindo Aziz Chan Youth Centre pada Selasa (27/5/2025). Acara yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) Padang ini menandai implementasi program strategis untuk tahun anggaran 2025.
Fadly Amran menegaskan bahwa koperasi yang berkualitas adalah institusi yang konsisten menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan. Visi Pemko Padang adalah melahirkan koperasi-koperasi yang tidak hanya sehat secara finansial, tetapi juga modern dan memiliki daya saing tinggi.
"Pemko Padang memiliki komitmen kuat untuk terus mendorong tumbuhnya koperasi yang sehat, modern, dan berdaya saing. Kami membuka kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan dialog dan membangun sinergi dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan koperasi dan UMKM," tegas Fadly Amran.
Menurutnya, optimalisasi fungsi koperasi memegang peranan vital dalam mengangkat potensi ekonomi anggota dan masyarakat luas, sekaligus memperkuat struktur perekonomian daerah. Dalam konteks tantangan ekonomi kontemporer, koperasi memiliki posisi strategis sebagai penyedia akses pembiayaan yang berkeadilan, terjangkau, dan berkelanjutan.
"Salah satu manifestasi keberpihakan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kerakyatan adalah melalui penguatan permodalan koperasi. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, koperasi memiliki peran strategis dalam menyediakan akses pembiayaan yang adil, terjangkau, dan berkelanjutan," papar Fadly Amran.
Komitmen Pemko Padang dalam pengembangan sektor koperasi tidak terbatas pada bantuan finansial. Berbagai program pendukung telah disiapkan, termasuk penyediaan sertifikasi bagi pengurus koperasi, pembukaan forum komunikasi antar koperasi, dan dorongan bagi pelaku UMKM untuk memanfaatkan sentra rendang sebagai potensi unggulan daerah.
"Ekonomi kerakyatan harus mendapat dukungan penuh, pertumbuhan dan perkembangan usaha mereka akan kami fasilitasi melalui berbagai program seperti rumah wirausaha dan koperasi berjaya. Harapan kami, inisiatif ini dapat meringankan operasional koperasi dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya," ungkap Fadly Amran.
Kepala Diskop UKM Padang, Fauzan Ibnovi, menjelaskan bahwa program subsidi margin dirancang khusus untuk mendorong ekonomi kerakyatan, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta meringankan beban finansial pelaku usaha mikro dalam pembayaran margin pembiayaan syariah.
"Program subsidi margin ini bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha mikro dalam menjalankan aktivitas bisnisnya," jelas Fauzan Ibnovi.
Target benefisiari program ini adalah pelaku usaha mikro yang terdaftar sebagai anggota KSPPS di wilayah Kota Padang. Alokasi dana subsidi margin untuk tahun anggaran 2025 mencapai Rp578.800.410 yang akan didistribusikan kepada 33 KSPPS yang tersebar di berbagai kecamatan di Kota Padang.
Ketua KSPPS BMT Korong Gadang, Ali Umar, menyampaikan apresiasi positif terhadap program bantuan ini. Menurutnya, subsidi margin tidak hanya memberikan relief finansial, tetapi juga mencerminkan kepedulian nyata pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat ekonomi bawah.
"Kami sangat mengapresiasi bantuan ini karena menunjukkan bahwa pemerintah hadir dan peduli terhadap kondisi kami. Harapan kami, bantuan ini dapat memberikan manfaat optimal dan meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota," kata Ali Umar.
Program subsidi margin ini merupakan bagian integral dari strategi jangka panjang Pemko Padang dalam membangun ekosistem ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Dengan melibatkan institusi keuangan syariah seperti KSPPS, pemerintah daerah berupaya menciptakan akses pembiayaan yang tidak hanya mudah dijangkau, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengedepankan keadilan dan keberkahan.
Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan sektor UMKM di Kota Padang, sekaligus memperkuat posisi koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang tangguh dan berkelanjutan. (red)
