Sumbardaily.com, Padang – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Audy Joinaldy menyoroti pentingnya antisipasi potensi gangguan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Perhatian khusus diberikan pada kawasan yang teridentifikasi memiliki tingkat kerawanan pelanggaran dan potensi konflik yang tinggi.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Provinsi Sumbar yang digelar di Padang, Audy memaparkan pemetaan detail wilayah berdasarkan tingkat kerawanannya.
"Pemetaan menunjukkan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman berada dalam kategori kerawanan tinggi. Sementara Kota Padang Panjang dan Kabupaten Mentawai tercatat dalam daftar kerawanan rendah. Lima belas kabupaten/kota lainnya masuk dalam kategori kerawanan sedang," ungkap Audy.
Pengalaman Pemilu sebelumnya menjadi pembelajaran berharga, terutama terkait kendala teknis yang terjadi di wilayah terpencil.
"Kita tidak ingin mengulang kejadian seperti di utara Siberut, Kabupaten Mentawai, di mana terjadi keterlambatan distribusi surat suara," tegas Audy.
Audy juga menekankan pentingnya prinsip "one man one vote" dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Setiap suara berharga, tanpa memandang lokasi pemilih atau besarnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) di suatu daerah.
"Ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan," jelasnya.
Untuk mendukung kelancaran Pilkada 2024, Pemprov Sumbar telah mengalokasikan dana hibah lebih dari Rp760 miliar.
"Selain pendanaan, kami juga menyelenggarakan program pendidikan politik yang telah menjangkau 14.000 peserta sepanjang 2023 dan ditargetkan mencapai 3.500 peserta di tahun 2024," papar Audy.
Koordinasi intensif antar lembaga menjadi kunci kesuksesan Pilkada 2024. Audy menggarisbawahi peran vital institusi penyelenggara dan pengawas pemilu.
"KPU, Bawaslu, DKPP, TNI, Polri, dan Kesbangpol sebagai leading sector harus memaksimalkan peran dan tanggung jawabnya," tegasnya.
Rakor tersebut dihadiri oleh seluruh elemen penting penyelenggaraan Pilkada, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumbar, Komisioner KPU dan Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Sumbar, jajaran TNI/Polri, DKPP, serta berbagai lembaga dan instansi terkait lainnya.
Melalui pertemuan koordinasi ini, Pemprov Sumbar berharap dapat mengidentifikasi dan mengantisipasi berbagai potensi kendala dalam pelaksanaan Pilkada 2024.
Fokus utama diarahkan pada upaya preventif di daerah-daerah yang masuk kategori rawan, sambil tetap memastikan hak pilih setiap warga dapat tersalurkan dengan baik.
"Kesuksesan Pilkada bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang proses yang aman, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Detail terkecil dalam persiapan dan pelaksanaan harus mendapat perhatian serius dari seluruh pihak," kata Audy. (red)
