Sumbardaily.com, Padang – Seluruh kelurahan di Kota Padang telah menyelesaikan proses pembentukan Koperasi Merah Putih. Capaian ini menandai selesainya tahap awal dari inisiatif strategis pemerintah dalam membangun sistem ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan di tingkat lokal.
Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Harce Novarina, menyampaikan bahwa pembentukan koperasi ini telah rampung 100 persen. "Pembentukan Koperasi Merah Putih telah dilaksanakan di seluruh 104 kelurahan yang tersebar di 11 kecamatan," ujarnya pada Jumat (13/6/2025).
Setiap kelurahan telah menggelar musyawarah khusus untuk menetapkan struktur kepengurusan koperasi. Struktur tersebut terdiri dari lima posisi, yakni Ketua, Wakil Ketua Bidang Usaha, Wakil Ketua Bidang Anggota, Sekretaris, dan Bendahara.
Selain itu, sistem pengawasan koperasi turut melibatkan perangkat pemerintahan setempat. Lurah bertindak sebagai Ketua Pengawas secara ex-officio, dengan didampingi oleh perwakilan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Forum RT/RW.
"Sejauh ini, dari 104 Koperasi Merah Putih yang terbentuk, 20 di antaranya telah berbadan hukum. Sementara 81 koperasi lainnya masih dalam proses notarisasi," jelas Harce.
Ia menambahkan bahwa pihaknya menargetkan seluruh koperasi di Kota Padang telah memperoleh status badan hukum sebelum peluncuran nasional yang akan dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada 12 Juli mendatang.
"Dengan akta notaris ini, koperasi memperoleh pengakuan hukum formal sehingga dapat menjalankan kegiatan usaha secara sah, serta memiliki hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan," katanya.
Menurut Harce, program ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan serta pemerataan ekonomi hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Lebih jauh, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi warga, mulai dari pengelolaan bahan pokok murah hingga distribusi pangan, yang disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah.
"Koperasi ini nantinya akan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat, seperti pengelolaan bahan pokok murah dan distribusi pangan dengan memanfaatkan potensi wilayah masing-masing. Dengan begitu, diharapkan mampu memperkuat perekonomian warga," tutupnya.
Dengan telah rampungnya pembentukan koperasi di seluruh kelurahan, Pemerintah Kota Padang kini berfokus menyelesaikan proses legalisasi hukum, sehingga koperasi-koperasi tersebut siap beroperasi optimal sebagai motor penggerak ekonomi lokal. (red)
