Sumbardaily.com - Proses pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Nagari Tanjung Alam, Kabupaten Tanah Datar, memasuki tahapan pembahasan teknis bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI.
Pembahasan tersebut difokuskan pada penyesuaian desain kawasan karena lokasi pembangunan berada di wilayah perbukitan yang memerlukan penanganan khusus sebelum proyek dapat direalisasikan.
Pembahasan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Tanah Datar berlangsung di Jakarta, Kamis (9/7/2026). Dalam pertemuan itu, Bupati Tanah Datar Eka Putra didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tanah Datar Ten Feri. Rombongan diterima oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kuswara bersama Plt Direktur Infrastruktur Dukungan Pendidikan Dendy Kurniady dan jajaran.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah aspek teknis yang menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan Sekolah Rakyat. Salah satu fokus utama ialah kondisi topografi dan kontur lahan di kawasan perbukitan yang membutuhkan penyesuaian terhadap desain bangunan, tata letak fasilitas, hingga sistem pengamanan kawasan.
Sebelum memasuki tahap pembahasan teknis, proses pembebasan lahan telah selesai dilaksanakan. Penyelesaian tersebut merupakan hasil sinergi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama DPRD Tanah Datar yang dikoordinasikan Ketua DPRD Anton Yondra serta mendapat dukungan masyarakat setempat.
Setelah pembebasan lahan rampung, tahapan berikutnya yang akan dilakukan adalah penerbitan sertifikat tanah sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat.
Plt Direktur Infrastruktur Dukungan Pendidikan Dendy Kurniady mengatakan hasil survei lapangan dan analisis citra satelit menunjukkan terdapat sejumlah aspek teknis yang harus menjadi perhatian dalam proses pembangunan.
"Karena lokasi berada di kawasan berbukit, maka desain dan tata letak bangunan harus dirancang secara matang. Faktor keamanan menjadi prioritas utama agar nantinya fasilitas ini benar-benar aman dan nyaman digunakan dalam proses belajar mengajar," ujarnya.
Menurut Dendy, kondisi lahan tersebut membuat perencanaan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik bangunan, tetapi juga memperhatikan sistem pengamanan kawasan agar seluruh fasilitas pendidikan dapat berfungsi secara optimal.
Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kuswara menyampaikan sebagian besar Sekolah Rakyat yang telah dibangun di Indonesia berada pada lahan dengan kontur relatif datar. Kondisi lahan di Tanah Datar yang berbukit memang membutuhkan penanganan teknis yang lebih kompleks.
Meski demikian, ia menilai kondisi tersebut juga dapat memberikan nilai tambah terhadap lingkungan sekolah apabila proses pembangunan dilakukan sesuai perencanaan.
"Secara teknis memang memerlukan perhatian lebih, tetapi kami optimistis pembangunan ini dapat direalisasikan dengan baik melalui kolaborasi seluruh pihak," kata Kuswara.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Tanah Datar Eka Putra menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama DPRD dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Sekolah yang direncanakan memiliki kapasitas sekitar 3.000 siswa tersebut diharapkan menjadi pusat pendidikan yang mampu memberikan layanan pendidikan berkualitas dengan dukungan fasilitas yang lengkap.
"Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo ini diperuntukkan bagi masyarakat miskin pada kelompok desil 1 sampai desil 5. Ke depan, sekolah ini tidak hanya berpotensi melayani siswa dari Tanah Datar, tetapi juga dari daerah lain sesuai regulasi yang akan ditetapkan pemerintah," ujar Eka Putra.
Menutup pertemuan tersebut, Eka Putra berharap seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana sehingga Sekolah Rakyat segera hadir di Kabupaten Tanah Datar. Ia juga mengajak masyarakat yang berada di kampung halaman maupun para perantau untuk bersama-sama memberikan dukungan agar program strategis tersebut dapat segera terwujud. (*)
