Sumbardaily.com - Banjir bandang atau galodo menerjang Nagari Batang Barus dan Koto Gaek Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Bencana tersebut tidak hanya berdampak terhadap permukiman warga, tetapi juga kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Solok.
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah turun langsung meninjau penanganan bencana yang terjadi pada Senin malam (21/9/2026) kemarin. Dalam peninjauan itu, perhatian pemerintah diarahkan pada keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan logistik, serta percepatan pendataan kerusakan akibat banjir bandang.
Mahyeldi menyampaikan pemerintah daerah terus berupaya menangani korban dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak. Di lokasi bencana, dia juga menyampaikan duka atas musibah yang terjadi di dua nagari tersebut.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami menyampaikan duka cita mendalam atas musibah di Nagari Batang Barus dan Koto Gaek Guguak. Tadi ada dua orang yang hilang, alhamdulillah satu sudah ditemukan. Mudah-mudahan satu korban lagi juga dapat segera ditemukan,” ujar Mahyeldi di lokasi bencana, Selasa (22/9/2026).
Selain persoalan korban dan kebutuhan masyarakat, pendataan kerusakan menjadi bagian penting dalam penanganan bencana. Mahyeldi meminta proses tersebut dilakukan secara cepat sekaligus akurat agar pemerintah memiliki data yang dapat digunakan untuk menentukan langkah berikutnya.
Data hasil pendataan dan validasi itu nantinya menjadi dasar dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal tersebut mencakup rumah warga maupun fasilitas pemerintahan yang mengalami kerusakan akibat banjir bandang.
“Melalui Pak Sekda, validasi data harus segera disiapkan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi, baik rumah warga maupun kantor pemerintahan bisa segera dilakukan,” tegasnya.
Banjir bandang tersebut membawa material lumpur dari kawasan perbukitan. Material itu kemudian berdampak cukup luas terhadap permukiman warga dan fasilitas pelayanan pemerintahan di kawasan terdampak.
Kerusakan juga terjadi pada sejumlah kantor pemerintah daerah. Sebanyak 12 kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Solok dilaporkan mengalami kerusakan berat akibat bencana tersebut.
Kondisi itu membuat kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Solok menjadi salah satu wilayah yang terdampak paling parah. Pemerintah Kabupaten Solok kemudian mengambil langkah penanganan dengan menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari.
Keputusan tersebut disampaikan Bupati Solok Jon Firman Pandu setelah melakukan koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.
“Ini duka kita bersama. Pusat pemerintahan Kabupaten Solok hampir bisa dikatakan lumpuh total karena berada di kawasan terdampak paling parah. Setelah berkoordinasi dengan Forkopimda, kami menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari ke depan,” ujar Jon Firman Pandu.
Selama masa tanggap darurat berlangsung, pemerintah menyiapkan sejumlah fasilitas untuk mendukung warga yang terdampak. Rumah Dinas Wakil Bupati Solok dialihfungsikan menjadi posko evakuasi sementara bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
Selain tempat evakuasi, pemerintah juga menyiagakan dapur umum. Dapur umum tersebut disiapkan di tingkat kabupaten dan provinsi untuk memastikan kebutuhan pangan serta logistik masyarakat terdampak tetap dapat terpenuhi selama masa tanggap darurat.
Penanganan bencana juga diarahkan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya dampak lanjutan. Pemerintah menyiagakan alat berat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) bersama dinas terkait.
Alat berat tersebut akan digunakan untuk melakukan pengerukan sedimen sungai. Upaya itu dilakukan sebagai bagian dari mitigasi untuk mengantisipasi potensi banjir susulan di wilayah terdampak.
Langkah antisipasi tersebut dilakukan seiring adanya peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi curah hujan tinggi di wilayah Solok.
Mahyeldi menekankan agar seluruh unsur pemerintah tetap bergerak cepat dan bekerja secara terkoordinasi selama penanganan bencana. Keselamatan masyarakat menjadi perhatian utama, disertai pemenuhan kebutuhan dasar warga yang terdampak selama status tanggap darurat berlangsung. (*)
