Sumbardaily.com, Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mendesak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V untuk segera menurunkan alat berat guna menormalisasi sungai-sungai yang mengalami pendangkalan akibat bencana hidrometeorologi. Langkah ini dinilai mendesak untuk mengurangi potensi banjir susulan di sejumlah wilayah terdampak.
Dorongan tersebut disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menyusul kesepakatan lintas instansi dalam Focus Group Discussion (FGD) percepatan penanganan infrastruktur pascabencana yang digelar pada Senin (5/1/2026). Dalam forum itu, BWS Sumatera V menyatakan telah menyiapkan 50 unit alat berat yang dapat dimobilisasi untuk mendukung kegiatan normalisasi sungai di daerah terdampak bencana.
Mahyeldi menegaskan, percepatan pengerukan dan pembersihan sungai perlu segera direalisasikan di lapangan. Upaya tersebut mencakup pembersihan material kayu yang tersangkut serta pengerukan endapan sedimen di sepanjang aliran sungai.
“Saya berharap BWS Sumatera V segera melakukan pembersihan material kayu dan pengerukan di sungai-sungai terdampak agar risiko banjir susulan dapat diminimalkan,” ujar Mahyeldi saat meninjau sejumlah daerah aliran sungai yang terdampak banjir bandang di Kota Padang, Selasa (6/1/2026).
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, Mahyeldi mengungkapkan masih banyak material kayu yang menumpuk dan tersangkut di badan sungai. Selain itu, pendangkalan alur sungai dinilai memperbesar risiko meluapnya air saat debit meningkat, terutama ketika hujan dengan intensitas tinggi kembali terjadi.
Ia menyebut Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Kuranji sebagai salah satu titik yang membutuhkan penanganan prioritas. Kondisi sungai di kawasan tersebut dinilai cukup mengkhawatirkan karena berada di wilayah permukiman padat penduduk. Selain Batang Kuranji, Sungai Tabiang Banda Gadang dan kawasan Lubuk Minturun juga disebut memerlukan perhatian serius.
“Material kayu dan pendangkalan di Batang Kuranji cukup berisiko karena dekat dengan permukiman warga. Sungai Tabiang Banda Gadang dan Lubuk Minturun juga perlu segera ditangani,” kata Mahyeldi.
Dalam kesempatan yang sama, Mahyeldi juga menyampaikan bahwa material kayu yang terbawa arus banjir bandang dan mengendap di permukiman, lahan pertanian, maupun bantaran sungai dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, sepanjang tetap mematuhi ketentuan yang berlaku.
Untuk itu, ia meminta peran aktif aparatur kewilayahan, mulai dari camat, lurah, hingga wali nagari, untuk berkoordinasi dengan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan material kayu tersebut.
“Saya minta camat, lurah, dan wali nagari berkoordinasi dengan masyarakat agar material kayu bisa dimanfaatkan secara tertib. Harapannya, sungai menjadi lebih bersih dan masyarakat terdampak juga memperoleh manfaat,” ujarnya. (red)
