Sumbardaily.com, Padang – Maraknya aktivitas tambang ilegal dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Sumatera Barat (Sumbar) menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa dua persoalan tersebut harus segera ditangani melalui langkah konkret dan terukur, karena berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
“Semua harus bergerak. Kita susun langkah-langkahnya dengan jelas, ada tahapan dan tindak lanjutnya,” tegas Mahyeldi saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) mengantisipasi Illegal Mining, Illegal Fishing, dan Kelangkaan BBM di Sumbar, yang digelar di Istana Gubernur, Jumat (24/10/2025).
Menurut Mahyeldi, tambang ilegal tidak hanya merusak alam, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi daerah. Karena itu, pemerintah provinsi bersama aparat hukum akan memperkuat koordinasi lintas sektor agar pengawasan terhadap aktivitas pertambangan berjalan lebih efektif.
Ia menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum harus menjadi fondasi dalam penanganan dua persoalan utama tersebut. “Kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum menjadi kunci dalam penanganan masalah ini,” ujarnya menegaskan.
Pengawasan BBM Diperketat
Selain tambang ilegal, kelangkaan BBM juga mendapat perhatian khusus. Menurut Mahyeldi, konsumsi BBM di Sumbar termasuk yang tertinggi di Indonesia. Pemerintah pusat telah menambah kuota sebesar 70 ribu kiloliter, namun jumlah itu dinilai masih berisiko tidak mencukupi apabila distribusi dan penggunaannya tidak diawasi secara ketat.
“Sudah ada tambahan kuota 70 ribu kiloliter, tapi itu pun bisa tidak cukup jika peruntukannnya tidak kita awasi. Karena itu, pengawasan harus kita perketat agar penyaluran subsidi tepat sasaran,” jelasnya.
Mahyeldi juga menegaskan agar seluruh SPBU mematuhi aturan pembatasan pembelian BBM bersubsidi maksimal 125 liter per kendaraan, sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Gubernur. Ia menilai, kepatuhan SPBU dalam menerapkan aturan tersebut menjadi faktor penting untuk mencegah krisis energi di daerah.
“Kalau amanat Surat Edaran Gubernur itu dijalankan dengan baik, kelangkaan bisa kita tekan. Tapi kalau dibiarkan, pasokan bisa habis sebelum akhir tahun,” ujarnya memperingatkan.
DPRD dan TNI Dukung Langkah Tegas
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menilai bahwa pemerintah perlu menyiapkan rencana strategis jangka panjang yang berkelanjutan agar penanganan tambang ilegal dan BBM tidak berhenti pada wacana. Ia menekankan pentingnya sinergi antarlembaga untuk mengoptimalkan pengawasan dan menegakkan aturan di lapangan.
“Rencana strategis yang terukur sangat dibutuhkan agar solusi tidak berhenti pada diskusi. Pemerintah harus menindaklanjuti dengan kebijakan nyata,” kata Muhidi.
Dukungan juga datang dari Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Arief Gajah Mada, yang menyatakan kesiapan TNI membantu langkah-langkah Pemprov dalam menjaga sumber daya alam Sumbar.
“TNI siap membantu langkah Gubernur. Alam Sumbar ini indah dan subur, jangan sampai dirusak oleh aktivitas-aktivitas ilegal,” tegasnya.
Upaya terpadu antara pemerintah daerah, DPRD, dan aparat keamanan diharapkan mampu menghentikan praktik tambang ilegal dan memastikan ketersediaan BBM bersubsidi tepat sasaran.
Pemerintah Provinsi menegaskan bahwa langkah pengawasan, edukasi, dan penegakan hukum akan terus diperkuat untuk menjaga keberlanjutan ekonomi dan lingkungan di Sumbar. (red)
