Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Supardi mengatakan lambatnya proses pengerjaan tol Padang-Pekanbaru merupakan tanggung jawab Gubernur Sumbar sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.
“Tol itu proyek strategis nasional yang merupakan program dari presiden. Sekarang yang jadi persoalan lambatnya pengerjaan tol adalah pembebasan lahan,” kata Supardi.
Menurut Supardi, persoalan pembebasan lahan yang masih belum bebas itu tanggung jawab gubernur. Sementara bupati dan wali kota hanya sebagai eksekutor saja.
“Penugasan untuk pembebasan lahan itu dilakukan gubernur tanpa meminta persetujuan kepada DPRD. Kita DPRD hanya melakukan pengawasan terhadap langkah yang diambil gubernur,” ujar Supardi.
Supardi menegaskan DPRD Sumbar tentu mendorong agar proyek ini berjalan sesuai perencanaan karena jalan tol ini vital dalam membangun perekonomian Sumbar.
Sumbar akan semakin ketinggalan jika pengerjaan tol ini tidak juga rampung karena akses jalan yang lancar akan memutar roda perekonomian.
Saat ini pertumbuhan ekonomi Sumbar nomor enam dari 10 provinsi di Pulau Sumatera dan ini mengindikasikan daerah ini semakin tertinggal.
Baca Juga:
Imigrasi se-Indonesia Layani Paspor Simpatik dan Eazy Passport Hingga 25 Januari
“Kita tentu mendorong agar pembangunan tol ini dapat terus dilanjutkan dan saya yakin tidak ada satupun orang Sumbar yang menolak tol. Kelemahan Pemprov hanya soal komunikasi dengan masyarakat,” ungkap Supardi.
Sumbar memiliki hasil pertanian, perkebunan dan peternakan yang dapat dibawa ke provinsi lain dan akan semakin lancar dengan tol karena distribusi menggunakan jalur darat akan lebih efektif.
“Saya percaya kita akan konsentrasi masalah tol. Selama ini kita belum fokus selesaikan tol,” sebut Supardi.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo tak dapat memastikan kapan selesainya tol dari Pekanbaru-Padang saat meresmikan tol Bangkinang pada Rabu (4/10/2022).
Presiden mengingatkan Tol Pekanbaru-Bangkinang tersambung dengan Jalan Tol Lingkar Luar Pekanbaru.
“Sehingga Dumai-Pekanbaru-Bangkinang akan sambung terus ke arah Padang. Selesainya kapan? Saya tidak bisa bicara, karena memang masih panjang,” ujar Jokowi. (ril)
