Sumbardaily.com - Upaya mempercepat pemulihan pascabencana banjir bandang di Kabupaten Padang Pariaman terus menjadi perhatian serius pemerintah. Kondisi sejumlah infrastruktur yang masih rusak, lahan pertanian yang belum pulih, hingga terbatasnya akses masyarakat di beberapa wilayah menjadi fokus dalam kunjungan kerja Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Sumatera.
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sekaligus melihat secara langsung perkembangan pembangunan infrastruktur serta bantuan kemasyarakatan di kawasan terdampak.
Tim supervisi Satgas PRR dipimpin Wakil II Pos Komando Satgas PRR, Kolonel Inf. Tamimi Hendra Kesuma dari Mabesad. Turut mendampingi Anggota Pos Komando Analisis dan Evaluasi Satgas PRR Gatot Satria Wijaya, Analis Kebencanaan Ahli Madya Kedeputian Bidang Penanganan Darurat BNPB, serta Anggota Pos Komando Data Satgas PRR Sertu Tri Wahyu Hadiyanto. Kegiatan tersebut juga melibatkan unsur Kodim 0308/Pariaman dan Polres Pariaman.
Rombongan diterima langsung oleh Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis di Pendopo Bupati pada Kamis (11/6/2026). Pertemuan diawali dengan rapat koordinasi sebelum dilanjutkan dengan peninjauan lapangan ke sejumlah lokasi terdampak bencana.
Dalam pemaparannya, John Kenedy Azis menjelaskan bahwa dampak banjir bandang yang melanda Padang Pariaman pada akhir 2024 masih dirasakan masyarakat hingga saat ini. Kerusakan yang terjadi tidak hanya menyasar infrastruktur publik, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan kehidupan warga.
"Banyak infrastruktur vital yang lumpuh, mulai dari jembatan putus hingga jalan rusak berat. Lahan pertanian warga juga tidak lagi bisa digarap akibat perubahan aliran sungai. Sejumlah fasilitas pendidikan rusak dan tidak dapat digunakan. Kondisi ini berdampak besar terhadap kehidupan dan perekonomian masyarakat," ungkapnya dilansir resmi Sabtu (13/6/2026).
Menurutnya, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan kebutuhan yang mendesak karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat serta keberlangsungan aktivitas sosial dan ekonomi warga.
John Kenedy Azis juga mengungkapkan sebuah peristiwa yang menggambarkan beratnya kondisi masyarakat akibat rusaknya infrastruktur. Ia menceritakan seorang warga yang nekat menyeberangi sungai menggunakan seutas tali karena jembatan yang biasa digunakan telah putus akibat bencana.
Warga tersebut sempat hanyut setelah pegangan talinya terlepas. Beruntung, masyarakat sekitar berhasil memberikan pertolongan sehingga korban dapat diselamatkan.
"Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa keterlambatan pembangunan infrastruktur bukan hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga dapat mengancam keselamatan jiwa," tegas JKA.
Atas kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap berbagai kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi yang masih mendesak dapat masuk dalam skala prioritas nasional sehingga proses pemulihan dapat berlangsung lebih cepat dan menyeluruh.
Rapat koordinasi itu turut dihadiri jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur TNI-Polri, Kejaksaan, serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan pascabencana.
Usai rapat, rombongan Satgas PRR bersama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) langsung melakukan peninjauan ke sejumlah titik terdampak.
Lokasi pertama yang dikunjungi adalah kawasan Asam Pulau. Di lokasi tersebut, tim melihat langsung dampak perubahan aliran sungai serta kondisi jalan penghubung menuju PLTA Singkarak yang terputus akibat bencana.
Selanjutnya, rombongan bergerak menuju Tanah Taban untuk meninjau lahan pertanian yang terdampak banjir bandang. Kawasan ini dinilai memerlukan penanganan lanjutan agar kembali produktif dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
Peninjauan kemudian berlanjut ke Jembatan Anduriang yang mengalami kerusakan parah hingga putus akibat bencana. Kerusakan jembatan tersebut berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat karena menghambat konektivitas antarwilayah, aktivitas ekonomi, akses pendidikan, serta mobilitas warga sehari-hari.
Hingga saat ini, masyarakat masih mengandalkan rakit sebagai sarana penyeberangan darurat untuk melintasi Sungai Batang Anai.
Selain melihat kondisi jembatan, tim juga meninjau dampak kerusakan yang terjadi pada lahan pertanian di sekitar kawasan tersebut. Kondisi aliran Sungai Batang Anai yang berubah akibat bencana juga menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap aktivitas dan kehidupan masyarakat setempat.
Rangkaian kunjungan lapangan ditutup dengan peninjauan ke Jembatan Sikabu yang menjadi salah satu infrastruktur prioritas dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Kunjungan Satgas PRR ke Padang Pariaman menunjukkan kuatnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat proses pemulihan wilayah terdampak banjir bandang. Melalui monitoring, evaluasi, serta peninjauan langsung ke lapangan, diharapkan berbagai kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera terealisasi sehingga masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. (*)
