Kendalikan Inflasi, Pemkab Tanah Datar Jaga Produksi hingga Pasar Hasil Pertanian

Sumbardaily.com – Tanah Datar memperkuat pengendalian inflasi dengan mengamankan ketersediaan pangan dan menjaga stabilitas harga komoditas. Pemerintah daerah menyiapkan sejumlah strategi, mulai dari mendukung petani sejak pengolahan lahan hingga panen, memantau harga setiap hari, membuka pasar untuk produksi surplus, hingga mengembangkan hilirisasi hasil pertanian.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar menjaga pengendalian inflasi agar tidak hanya bertumpu pada intervensi harga. Pemerintah daerah menilai kesinambungan produksi dan ketersediaan pangan juga menjadi faktor penting dalam menjaga kestabilan harga di tengah masyarakat.

Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan hal itu saat menerima wartawan dalam kunjungan lapangan dalam rangka Lomba Karya Jurnalistik Bank Indonesia (BI) 2026 di Kantor Bupati Tanah Datar, Senin (5/10/2026).

Menurut Eka, pengendalian inflasi perlu dilakukan sejak dari sisi produksi. Karena itu, pemerintah daerah memberikan dukungan kepada petani mulai dari tahap persiapan lahan hingga masa panen.

Salah satu bentuk dukungan tersebut yakni layanan pengolahan lahan secara gratis dengan menyediakan peralatan sekaligus operator. Pemerintah daerah juga memberikan dukungan perbaikan alat dan mesin pertanian (alsintan) agar sarana produksi petani tetap dapat digunakan.

Selain itu, dukungan diberikan untuk biaya tanam, penguatan ketersediaan pupuk, hingga perlindungan bagi petani melalui program asuransi pertanian.

"Kita membantu petani dari mulai mengolah lahan sampai panen. Jadi bukan hanya satu tahap, tetapi bagaimana petani bisa terus berproduksi," ujar Eka.

Harga Pangan Dipantau Setiap Hari

Selain menjaga produksi, Pemkab Tanah Datar melakukan pemantauan harga komoditas pangan secara rutin. Perkembangan harga bahan pangan dipantau setiap hari dan dilaporkan kepada pemerintah daerah untuk menjadi bahan evaluasi sekaligus menentukan langkah yang perlu dilakukan bersama.

"Harga kita pantau setiap hari," kata Eka.

Pemantauan tersebut menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi. Dengan mengetahui perkembangan harga secara berkala, pemerintah daerah dapat melihat kondisi komoditas pangan dan melakukan evaluasi terhadap situasi yang berkembang.

Namun, menurut pemerintah daerah, menjaga harga tidak cukup hanya dengan memantau pergerakannya. Ketersediaan pasokan juga menjadi faktor penting agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan harga dapat dijaga.

Karena itu, ketika hasil produksi pertanian di Tanah Datar mengalami surplus, pemerintah daerah berupaya membuka akses pasar bagi hasil produksi tersebut. Langkah ini dilakukan agar kelebihan produksi tidak justru menjadi persoalan bagi petani karena kesulitan menjual hasil panennya.

"Kalau produksi kita berlebih, jangan sampai petani kesulitan menjual. Surplus itu harus kita carikan pasarnya," ujarnya.

Strategi tersebut sekaligus diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pangan masyarakat dan keberlanjutan pendapatan petani. Produksi yang cukup perlu diikuti dengan distribusi dan pemasaran yang baik sehingga hasil pertanian dapat terserap pasar.

Dorong Hilirisasi Komoditas Pertanian

Upaya pengendalian inflasi di Tanah Datar juga diarahkan pada pengembangan hilirisasi produk pertanian. Pemerintah daerah mendorong komoditas hortikultura tidak hanya dipasarkan dalam bentuk hasil pertanian segar, tetapi juga dapat diolah menjadi produk bernilai tambah.

Beberapa komoditas seperti tomat dan cabai menjadi bagian dari upaya pengembangan produk olahan tersebut. Dengan mendorong pengolahan hasil pertanian, pemerintah daerah berupaya meningkatkan nilai ekonomi komoditas yang dihasilkan petani.

Dalam pelaksanaan berbagai program tersebut, Bank Indonesia menjadi salah satu mitra Pemkab Tanah Datar. Kerja sama tidak hanya berkaitan dengan pengendalian inflasi, tetapi juga mencakup pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk melalui dukungan pelatihan dan pengembangan usaha.

Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor pangan sekaligus meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengembangkan hasil produksi.

Enam Kali Mendapat Pengakuan

Upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Pemkab Tanah Datar sebelumnya telah mendapatkan pengakuan sebanyak enam kali secara berturut-turut. Meski demikian, Eka menegaskan bahwa penghargaan bukan menjadi tujuan utama pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program tersebut.

Pemerintah daerah lebih menitikberatkan pada keberlanjutan program dan inovasi agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kita lebih fokus bagaimana program dan inovasi ini berjalan serta memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan semata-mata mengejar penghargaan," kata Eka.

Menurutnya, keberhasilan pengendalian inflasi harus dilihat dari bagaimana kebijakan dan program yang dijalankan mampu menjaga kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi petani untuk terus berproduksi.

Antisipasi Gangguan Produksi Akibat Bencana

Tantangan dalam menjaga ketersediaan pangan juga datang dari kondisi lahan pertanian yang terdampak bencana. Gangguan terhadap sebagian lahan pertanian dapat memengaruhi kesinambungan produksi sehingga pemerintah daerah perlu mengambil langkah untuk menjaga pasokan.

Untuk lahan yang terdampak, Pemkab Tanah Datar melakukan normalisasi. Setelah kondisi lahan dapat dipulihkan, penanaman kembali dipercepat agar kegiatan produksi dapat segera berjalan.

Sementara lahan pertanian yang tidak terdampak tetap dijaga produktivitasnya. Strategi tersebut dilakukan agar produksi pangan tetap berlangsung dan ketersediaan pasokan dapat dipertahankan.

"Yang terdampak kita fokuskan untuk dinormalisasi, kemudian kita percepat tanam kembali. Yang tidak terdampak juga tetap kita jaga produksinya," jelasnya.

Pengendalian Inflasi Butuh Kolaborasi

Eka menilai pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah seorang diri. Upaya menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pangan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, petani, pelaku usaha, perbankan, Bank Indonesia, hingga pihak terkait lainnya.

Kolaborasi diperlukan mulai dari menjaga produksi, memastikan distribusi berjalan, menyediakan pasar ketika terjadi surplus, hingga mengembangkan produk pertanian agar memiliki nilai tambah.

Dengan pendekatan tersebut, Pemkab Tanah Datar berupaya menempatkan pengendalian inflasi sebagai bagian dari kebijakan yang terintegrasi dengan ketahanan pangan. Produksi petani dijaga sejak tahap awal, perkembangan harga dipantau secara rutin, hasil produksi surplus dicarikan pasar, sementara komoditas pertanian didorong untuk dapat dikembangkan menjadi produk olahan.

Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat sekaligus mempertahankan keberlanjutan pendapatan petani. Dengan demikian, pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan ketika terjadi perubahan harga, tetapi dibangun melalui penguatan produksi dan pasokan pangan secara berkelanjutan. (*)