Sumbardaily.com, Padang – Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI, Dody Hanggodo, melakukan peninjauan langsung terhadap sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat (Sumbar).
Kunjungan lapangan pada Senin (8/12/2025) tersebut difokuskan pada percepatan perbaikan jalan dan jembatan di titik-titik yang mengalami kerusakan paling parah. Upaya ini menjadi bagian dari langkah cepat Pemerintah Pusat untuk memastikan pemulihan akses masyarakat dapat berlangsung tanpa hambatan.
Peninjauan diawali dari ruas jalan Malalak di Kabupaten Agam, salah satu lokasi dengan dampak terbesar akibat jembatan yang terputus. Kemudian dilanjutkan ke kawasan Lembah Anai yang terdampak longsor, sebelum menutup agenda di titik jalan amblas di Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar.
Di lokasi Malalak, Dody Hanggodo menyampaikan dua opsi penanganan yang ditawarkan kepada Pemerintah Daerah. Menurutnya, arahan Presiden jelas: keselamatan warga dan kelancaran mobilitas masyarakat harus menjadi fokus utama.
Pilihan pertama adalah pembangunan jembatan permanen yang membutuhkan waktu antara delapan bulan hingga satu tahun. Adapun opsi kedua berupa pembangunan jembatan bailey sebagai jalur sementara. Dody menegaskan, keputusan akhir berada di tangan Pemerintah Daerah, dengan mempertimbangkan urgensi dan kebutuhan warga setempat.
Pada peninjauan ke kawasan Lembah Anai, ia menyebutkan bahwa ruas jalan di wilayah tersebut kini memasuki tahap uji coba untuk kendaraan roda dua. Tahapan pemulihan terus dipercepat agar akses dapat dibuka kembali dalam waktu dekat.
“Insyaallah, jika tidak ada kendala, pada 15–16 Desember nanti mobil sudah bisa melintas,” ujar Dody. Kendati demikian, ia mengingatkan warga agar tetap berhati-hati karena potensi longsor masih mungkin terjadi, terutama saat kondisi cuaca tidak stabil. Untuk itu, Kementerian PU telah menginstruksikan percepatan pengamanan tebing di jalur tersebut.
Sebagai bagian dari langkah mitigasi tambahan, Kementerian PU juga berkoordinasi dengan BNPB dan BMKG untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC). Upaya ini diharapkan dapat mendukung percepatan penanganan dan memperkecil risiko gangguan cuaca ekstrem terhadap proses perbaikan.
Setiba di Nagari Sumpur, Dody menegaskan bahwa seluruh data terkait kerusakan infrastruktur di Sumbar telah dihimpun jajarannya. Usulan pembiayaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi juga telah disampaikan kepada Presiden.
Ia menyebutkan, data kerusakan yang dihimpun meliputi jalan, jembatan, sekolah, rumah ibadah, irigasi, hingga bangunan pemerintahan. “Total usulan awal yang diajukan ke Presiden sekitar Rp13 triliun. Semua ini menjadi prioritas penanganan Pemerintah Pusat,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menekankan bahwa percepatan pendataan di tingkat kabupaten dan kota sangat diperlukan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dimulai. “Pendataan harus disegerakan, jangan lama-lama. Kasihan masyarakat menunggu,” tegasnya.
Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian PU dan berharap persetujuan anggaran dapat segera dikeluarkan Presiden agar proses pemulihan bisa berlangsung lebih cepat. “Semakin cepat anggaran diputuskan, semakin cepat pula kita membangun kembali. Masyarakat butuh kepastian, dan kami ingin kerja-kerja pemulihan berjalan tanpa jeda,” ujarnya.
