Sumbardaily.com, Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang segera memulai penataan kawasan kumuh. Melalui dukungan pemerintah pusat, Kelurahan Pasia Nan Tigo di Kecamatan Koto Tangah menjadi salah satu lokasi prioritas yang akan segera ditata secara menyeluruh.
Bantuan anggaran sebesar Rp 9,9 miliar telah dikucurkan untuk tahap pertama proyek penataan kawasan tersebut. Program ini merupakan bagian dari agenda strategis nasional yang berfokus pada pengentasan permukiman kumuh di berbagai daerah. Di Sumatera Barat (Sumbar), hanya dua wilayah yang berhasil memperoleh program ini, yakni Kota Padang dan Kabupaten Dharmasraya.
Penataan tahap pertama akan mencakup area seluas 15 hektare dari total 30 hektare yang diajukan. Rencana pembangunan meliputi infrastruktur dasar seperti drainase, jalan lingkungan, fasilitas sanitasi, pengelolaan sampah, hingga ruang terbuka hijau. Pengerjaan fisik ditargetkan dimulai pertengahan September 2025 dan rampung dalam tiga bulan.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, dalam pertemuan bersama warga di Pasia Nan Tigo, Rabu (30/7/2025), menyampaikan apresiasi dan rasa syukurnya atas perhatian pemerintah pusat terhadap kawasan ini. Ia juga secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, yang telah mengawal usulan Pemko Padang hingga disetujui Kementerian PUPR.
"Alhamdulillah, kawasan Pasia Nan Tigo akan segera ditata dan diperbaiki. Ini merupakan bentuk sinergi nyata antara pusat dan daerah, dan tentu saja jadi kado spesial bagi Kota Padang yang merayakan hari jadi ke-356 tahun ini," ujar Maigus.
Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau seluruh elemen—RT, RW, LPM, dan tokoh masyarakat—untuk turut menjaga kelancaran proses pengerjaan agar tepat waktu dan tepat mutu.
Zigo Rolanda, dalam kesempatan yang sama, menegaskan bahwa penanganan kawasan kumuh merupakan salah satu prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Usulan dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang yang disampaikan langsung ke Komisi V DPR RI kemudian ditindaklanjuti ke Kementerian PUPR dan mendapat persetujuan.
"Hanya sepuluh daerah dari seluruh Indonesia yang lolos program ini. Sumatera Barat hanya mendapat dua slot, dan Padang termasuk salah satunya. Ini hasil kerja keras semua pihak," kata Zigo.
Ia menyebut, tahap awal akan menyasar 15 hektare. Jika pelaksanaan berjalan baik dan dampaknya dirasakan masyarakat, pihaknya akan memperjuangkan penambahan anggaran untuk menyelesaikan 15 hektare sisanya.
Dukungan teknis untuk program ini disampaikan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Sumatera III, Yenni Sofyan Mora. Ia merinci bahwa anggaran Rp 9,9 miliar akan digunakan untuk membangun sistem drainase, jalan lingkungan, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), 52 unit sanitasi, serta 12 unit rumah yang akan diperbaiki. Fasilitas pendukung lainnya termasuk ruang terbuka hijau, penerangan jalan umum, dan gapura sebagai penanda kawasan.
Program ini merupakan bagian dari proyek nasional 3 juta rumah yang menyasar kawasan pesisir, perkotaan, dan pedesaan secara merata. Yenni berharap agar kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dapat berjalan solid.
"Kami membutuhkan dukungan penuh warga agar program ini sukses. Kalau program ini berjalan baik, kita bisa tekan angka kawasan kumuh hingga nol," ujarnya. (red)
