Sumbardaily.com - Kasus tuberkulosis (TB) di Sumatera Barat mencapai angka 25.037 kasus pada 2025. Namun dari jumlah tersebut, baru sekitar 15.599 kasus atau 62 persen yang berhasil ditemukan dan diobati.
Sisanya masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah dan pusat dalam upaya mengejar target eliminasi TB tahun 2030.
Data tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Eliminasi Tuberkulosis yang digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Auditorium Gubernur Sumbar, Padang, Selasa (12/5/2026).
Rakor itu dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P., FISR, SesDitjen Deslan Kemenkes, Direktur Penyakit Menular Kemenkes, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Anggota DPR RI Komisi IX dr. H. Suir Syam, M.Kes, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota se-Sumbar, pimpinan rumah sakit, organisasi profesi, serta berbagai mitra strategis kesehatan.
Tingginya angka kasus TB di Sumbar menjadi perhatian serius pemerintah. Apalagi, dari seluruh kabupaten dan kota di Sumbar, baru Kota Bukittinggi dan Kota Solok yang berhasil mencapai target penemuan kasus TB.
Wakil Menteri Kesehatan dr. Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, percepatan eliminasi TB membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan deteksi dini hingga pendampingan pasien.
“Percepatan eliminasi TB membutuhkan komitmen bersama dari seluruh pihak. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam penguatan deteksi dini, pengobatan, edukasi masyarakat, dan pendampingan pasien,” ujarnya.
Ia menyebut, percepatan eliminasi TB telah menjadi bagian dari program Prioritas Nasional sekaligus Quick Win Presiden periode 2024–2029. Pemerintah menargetkan angka penemuan kasus TB nasional mencapai 95 persen pada 2025.
Namun hingga kini, capaian penemuan kasus TB nasional masih berada di kisaran 80 persen. Sementara capaian pengobatan secara nasional telah mencapai 93 persen dari target pemerintah.
Kondisi di Sumbar dinilai masih memerlukan perhatian lebih karena angka penemuan kasus baru berada di angka 62 persen. Artinya, masih ada ribuan kasus TB yang belum tertangani secara optimal.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan, sisa kasus TB yang belum ditemukan dan diobati menjadi sasaran utama pemerintah daerah dalam percepatan eliminasi TB.
“Kasus di Sumbar sebanyak 25.037 dan yang sudah ditangani sekitar 15 ribuan atau 62 persen. Sisanya inilah yang menjadi sasaran kita bersama,” kata Mahyeldi.
Menurutnya, Pemprov Sumbar terus melakukan berbagai langkah percepatan untuk menekan penyebaran TB di tengah masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan yakni membentuk Nagari, Desa, dan Kelurahan Siaga TB.
Mahyeldi menjelaskan, saat ini sudah terbentuk 18 Nagari, Desa, dan Kelurahan Siaga TB di Sumbar. Jumlah itu akan terus ditingkatkan melalui penguatan kader-kader TB di lapangan.
Selain itu, pemerintah daerah juga telah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk mendukung percepatan eliminasi TB di Sumbar.
“Kami juga telah menerbitkan Surat Keputusan Tim Percepatan Eliminasi TB, menyusun Rencana Aksi Daerah, serta menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Tuberkulosis,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dr. Aklima, MPH mengatakan, rakor tersebut menjadi forum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus mengevaluasi penanggulangan TB di setiap daerah.
“Rakor ini bertujuan melakukan koordinasi lintas sektoral dan menjadi bagian dari strategi percepatan eliminasi TB, sekaligus implementasi komitmen pemerintah pusat dan daerah. Kegiatan ini juga menjadi forum evaluasi bagi Kabupaten/Kota terhadap penanggulangan TB di masing-masing daerah,” ujar dr. Aklima.
Ia menjelaskan, penanganan TB di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Di antaranya kasus Tuberkulosis Resisten Obat (TB RO), stigma masyarakat terhadap penderita TB, serta kepatuhan pasien menjalani pengobatan yang belum optimal.
Direktur Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI menambahkan, pemerintah terus mendorong berbagai strategi percepatan eliminasi TB. Mulai dari investigasi kontak, skrining menggunakan X-Ray, pemanfaatan Tes Cepat Molekuler (TCM), hingga penguatan Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB).
Pemerintah pusat juga memberikan dukungan melalui pembangunan rumah sakit berkualitas, program pemeriksaan kesehatan gratis (CKG), serta bantuan alat kesehatan seperti portable X-Ray untuk mendukung skrining TB di daerah.
Dalam rakor tersebut, Wamenkes juga mendorong penguatan riset dan inovasi diagnostik TB melalui pengembangan tes Interferon Gamma Releasing Assay (IGRA) hasil kolaborasi Universitas Andalas dan RSUP Dr. M. Djamil Padang.
Program percepatan eliminasi TB di Sumbar turut mendapat dukungan dari berbagai mitra strategis seperti KOPI TB, STPI Penabulu, dan RSSH ADINKES yang selama ini aktif mendukung penguatan layanan dan pendampingan pasien TB di daerah.
Melalui rakor itu, pemerintah berharap sinergi seluruh pihak semakin kuat untuk mengejar target Sumatera Barat bebas tuberkulosis pada 2030. (*)
