Sumbardaily.com, Padang – Kajian Risiko Bencana Kota Padang Tahun 2023 mengungkap potensi ancaman besar yang dihadapi ibu kota Sumatera Barat tersebut. Sebanyak 242.750 jiwa penduduk tercatat berada di wilayah terpapar tsunami yang meliputi 8 kecamatan dan 55 kelurahan. Dari jumlah itu, 77.014 jiwa termasuk kelompok rentan dan 637 jiwa merupakan penyandang disabilitas.
Temuan ini menjadi dasar Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk memperkuat sistem kesiapsiagaan masyarakat. Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan, pemetaan risiko bencana bukan sekadar dokumen teknis, melainkan peringatan nyata bagi seluruh pihak agar bersiap menghadapi kemungkinan terburuk.
“Berdasarkan data Kajian Risiko Bencana 2023, kita bisa melihat bahwa ancaman tsunami di Padang sangat serius. Pertanyaannya, seberapa siap kita jika bencana itu benar-benar terjadi? Jawabannya adalah latihan dan simulasi,” ujar Fadly dalam Workshop Drill Menghadapi Gempa Bumi Berpotensi Tsunami di Gedung Youth Centre, Selasa (21/10/2025).
Ia mengutip data dari National Geographic Indonesia edisi pertama yang menyebut Kota Padang termasuk wilayah dengan risiko tsunami tertinggi di dunia bila dilihat dari jumlah penduduk yang bermukim di kawasan pesisir. Dari sekitar satu juta penduduk, lebih dari 60 persen beraktivitas di area yang diperkirakan terdampak gelombang tsunami.
“Untuk itu, kesiapsiagaan menjadi sangat penting. Workshop hari ini bertujuan menggambarkan rencana evakuasi masing-masing unsur agar masyarakat tahu harus melakukan apa ketika peringatan dini dikeluarkan,” kata Fadly.
Workshop tersebut merupakan bagian dari persiapan Drill Menghadapi Gempa Bumi Berpotensi Tsunami yang dijadwalkan berlangsung pada 5 November 2025. Latihan besar ini diproyeksikan menjadi simulasi kebencanaan terbesar di Sumatera Barat, melibatkan sekitar 200.000 warga di 55 kelurahan Kota Padang.
“Insya Allah, pada 5 November nanti kita akan melaksanakan tsunami drill terbesar yang pernah dilakukan. Mohon dukungan semua pihak agar pelaksanaannya berjalan aman, tertib, dan tanpa kecelakaan,” tambah Fadly.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, menjelaskan bahwa workshop diikuti 921 peserta dari berbagai unsur, mulai dari satuan pendidikan, masyarakat, instansi pemerintah, dunia usaha, hingga perbankan dan rumah sakit.
Secara rinci, peserta terdiri atas 217 tenaga pendidik dari TK, SD, dan SMP, 492 perwakilan masyarakat dari delapan kelurahan terdampak tsunami, 124 perwakilan lembaga dan instansi, serta 88 pejabat dari organisasi perangkat daerah (OPD).
“Fokus utama workshop adalah memastikan setiap lembaga memiliki rencana dan peta evakuasi yang jelas. Bila belum ada, akan kami bantu penyusunannya. Jika sudah, kami review bersama agar tidak terjadi tumpang tindih jalur evakuasi atau penumpukan di titik aman,” ujar Hendri.
Ia menegaskan, hasil dari kegiatan ini akan digunakan untuk menyempurnakan rencana kontinjensi dan peta evakuasi tsunami Kota Padang, yang diharapkan menjadi model bagi daerah lain di pesisir barat Sumatera.
Dengan kesiapan berbasis data ilmiah dari Kajian Risiko Bencana 2023, Pemko Padang berupaya memastikan bahwa setiap warga memahami langkah penyelamatan diri ketika bencana datang. Kegiatan simulasi bukan hanya menjadi agenda seremonial, tetapi investasi keselamatan bagi masa depan warga kota yang hidup di garis rawan bencana. (red)
