Sumbardaily.com, Jakarta – Upaya penguatan ketahanan energi nasional terus digalakkan pemerintah Indonesia melalui intensifikasi pemanfaatan bioenergi.
Fokus utama diarahkan pada pengembangan biodiesel sebagai komponen campuran bahan bakar minyak (BBM), yang kini telah mencapai tingkat pencampuran 35 persen atau B35.
Program mandatori B35 menjadi langkah strategis dalam mewujudkan transisi energi berkelanjutan di Indonesia. Implementasi program ini tidak hanya berdampak pada pengurangan ketergantungan impor BBM, tetapi juga memberikan multiplier effect bagi sektor pertanian dan perekonomian nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyoroti keberhasilan uji coba B40 sebagai tonggak baru dalam pengembangan bioenergi nasional.
"Kita akan terus mendorong pemanfaatan hingga B50 dan B60, mengingat melimpahnya pasokan kelapa sawit di Indonesia," ungkapnya.
Terkait ketersediaan bahan baku, Bahlil menegaskan bahwa konsumsi biodiesel B35 hingga B40 saat ini mencapai sekitar 14 juta kiloliter.
"Dengan mempertimbangkan volume ekspor yang masih tinggi, kapasitas Crude Palm Oil (CPO) kita sangat mencukupi. Fokus selanjutnya adalah pengembangan teknologi melalui serangkaian uji coba untuk memastikan implementasi B50-B60 dapat berjalan optimal," jelasnya.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, dalam pertemuan di Jakarta, Sabtu (26/10), mengonfirmasi peningkatan signifikan dalam realisasi pemanfaatan biodiesel.
"Tren kenaikan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil. Peningkatan rasio campuran dari B35 menuju B40, B50, hingga B60 akan terus kami dorong," paparnya.
Data Kementerian ESDM menunjukkan trajectory positif realisasi biodiesel, dari 9,3 juta KL pada 2021 meningkat menjadi 10,45 juta KL di 2022.
Implementasi mandatori B35 yang dimulai Agustus 2023 mendorong peningkatan realisasi hingga 12,2 juta KL pada tahun 2023.
Dampak ekonomi dari program biodiesel 2023 mencatatkan hasil menggembirakan, dengan penghematan devisa negara mencapai Rp120,54 triliun.
Program ini juga menghasilkan peningkatan nilai tambah CPO sebesar Rp15,82 triliun, serta membuka lapangan kerja bagi lebih dari 11.000 pekerja di sektor off-farm dan 1,5 juta orang di sektor on-farm. (red)
