Sumbardaily.com, Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memperkuat pengawasan terhadap praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) di wilayah perairan daerah itu.
Langkah ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), seiring meningkatnya aktivitas penangkapan ikan dengan alat tidak ramah lingkungan yang merugikan nelayan kecil dan merusak ekosistem laut.
Dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Mengantisipasi Illegal Mining, Illegal Fishing, dan Kelangkaan BBM di Sumatera Barat yang digelar di Istana Gubernur, Jumat (24/10/2025), Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menegaskan pentingnya langkah strategis dan terukur untuk menangani persoalan tersebut.
“Semua harus bergerak. Kita susun langkah-langkahnya dengan jelas, ada tahapan dan tindak lanjutnya,” tegas Mahyeldi.
Mahyeldi menilai bahwa illegal fishing kini menjadi salah satu masalah paling mendesak di Sumbar selain tambang ilegal dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM).
Ia menekankan dua hal penting yang harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum yang tegas.
“Kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum menjadi kunci dalam penanganan masalah ini,” tegasnya.
Dorong Nelayan Gunakan Alat Tangkap Ramah Lingkungan
Mahyeldi juga menyoroti praktik penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan di sejumlah perairan Sumbar. Praktik ini tidak hanya merugikan nelayan lokal, tetapi juga mengancam kelestarian laut dan berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial ekonomi di daerah pesisir.
Untuk mengatasinya, Pemprov Sumbar melalui Dinas Kelautan dan Perikanan terus melakukan pendekatan edukatif dengan mendorong para nelayan agar beralih ke alat tangkap ramah lingkungan.
“Kalau nelayan didukung dengan alat tangkap yang sesuai dan hasil tangkapannya pun layak. Saya yakin, mereka pasti memilih cara yang benar. Itulah yang sedang dan perlu terus kita upayakan bersama,” sebut Mahyeldi.
Upaya edukasi ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam memperkuat pengawasan laut, sekaligus membangun kesadaran masyarakat pesisir untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan di Sumbar.
DPRD dan TNI Dukung Langkah Pemprov Sumbar
Dalam forum yang sama, Ketua DPRD Sumbar Muhidi menilai pentingnya penyusunan rencana strategis jangka panjang agar upaya penanganan masalah perikanan ilegal tidak berhenti pada forum diskusi semata. Ia mendorong agar kebijakan pengawasan laut disertai indikator yang jelas dan dapat diukur.
“Rencana strategis jangka panjang yang terukur penting agar penyelesaian masalah perikanan ilegal tidak berhenti di diskusi semata,” ujar Muhidi.
Sementara itu, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Arief Gajah Mada menyatakan bahwa TNI siap mendukung langkah Pemprov Sumbar dalam menjaga sumber daya alam dan laut dari praktik ilegal yang merusak lingkungan.
“TNI siap membantu langkah Gubernur. Alam Sumatera Barat ini indah dan subur, jangan sampai dirusak oleh aktivitas-aktivitas ilegal,” tegasnya.
Melalui pengawasan yang diperketat dan koordinasi lintas lembaga, Pemprov Sumbar berharap praktik illegal fishing dapat ditekan secara signifikan. Pemerintah menargetkan kolaborasi antara aparat penegak hukum, masyarakat nelayan, dan instansi terkait mampu menciptakan sistem pengawasan laut yang efektif serta berkelanjutan. (red)
