Idul Fitri 1447 Hijriah Jatuh 21 Maret 2026, Kemenag: Hilal tak Terlihat di 117 Titik

Sumbardaily.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) resmi menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026 jatuh pada Sabtu (21/3/2026).

Keputusan ini diambil melalui Sidang Isbat yang digelar di kantor Kemenag, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (19/3/2026) malam.

Penetapan tersebut menjadi sorotan publik karena kembali menghadirkan potensi perbedaan perayaan Lebaran antara pemerintah dan Muhammadiyah.

Di tengah dinamika itu, Kemenag menegaskan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berbasis tradisi, tetapi juga pertimbangan ilmiah dan hasil pemantauan lapangan secara menyeluruh.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar dalam konferensi pers usai sidang menyampaikan bahwa hasil penetapan 1 Syawal 1447 H didasarkan pada dua indikator utama, yakni perhitungan astronomi (hisab) dan hasil pengamatan hilal (rukyat).

“Berdasarkan hasil hisab dan tidak adanya laporan rukyat hilal, disepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu, 21 Maret 2026,” ujar Menag.

Ia menjelaskan, secara hisab, posisi hilal pada 29 Ramadan 1447 H atau bertepatan dengan 19 Maret 2026 masih belum memenuhi kriteria visibilitas hilal yang telah disepakati negara-negara anggota MABIMS (Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa tinggi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada pada kisaran 0 derajat 54 menit 27 detik (0,91 derajat) hingga 3 derajat 7 menit 52 detik (3,13 derajat), dengan sudut elongasi antara 4 derajat 32 menit 40 detik (4,54 derajat) hingga 6 derajat 6 menit 11 detik (6,1 derajat).

Sementara itu, standar terbaru MABIMS mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.

"Secara hisab, posisi hilal tersebut belum memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura)," katanya.

Selain faktor hisab, keputusan juga diperkuat oleh hasil pemantauan langsung hilal di berbagai wilayah Indonesia. Kemenag melakukan rukyat di 117 titik yang tersebar di seluruh Indonesia.

Namun, hasilnya menunjukkan tidak satu pun lokasi yang berhasil melihat hilal.

"Pengamatan hilal telah dilakukan di 117 titik di seluruh Indonesia, dan laporan yang diterima serta dikonfirmasi menunjukkan bahwa tidak ada satu pun titik yang berhasil melihat hilal," ujar Menag.

Dengan mengacu pada dua pendekatan tersebut, pemerintah akhirnya menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Sabtu (21/3/2026).

Menag berharap keputusan ini dapat menjadi landasan kebersamaan umat Islam di Indonesia dalam merayakan Idul Fitri secara serentak.

"Demikian hasil sidang isbat yang telah kita laksanakan dan sepakati bersama. Kita berharap keputusan ini dapat menjadi dasar kebersamaan umat Islam Indonesia dalam merayakan Idulfitri secara serentak, serta menjadi simbol persatuan dalam menyongsong masa depan yang lebih baik," kata Menag.

Sidang Isbat sendiri dihadiri oleh berbagai pihak, mulai dari perwakilan duta besar negara sahabat, Mahkamah Agung, hingga sejumlah lembaga seperti BMKG, Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Planetarium Jakarta.

Hadir pula para pakar falak dari organisasi masyarakat Islam dan perguruan tinggi, serta Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama.

Keterlibatan berbagai unsur ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan proses penetapan awal bulan Hijriah berlangsung transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun syar’i.

Menag menegaskan bahwa negara memiliki peran sebagai fasilitator dalam penentuan awal bulan kamariah, khususnya yang berkaitan dengan ibadah dan hari besar keagamaan yang berdampak luas bagi masyarakat.

Dalam konteks regulasi, Kemenag juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 1 tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sidang Isbat. Aturan ini menjadi dasar hukum baru dalam penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.

Regulasi tersebut menegaskan integrasi antara metode hisab dan rukyatulhilal, sekaligus memperkuat aspek kepastian hukum, transparansi, serta kesatuan penetapan awal bulan Hijriah secara nasional. Selain itu, terdapat pula fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 yang menjadi rujukan dalam penetapan awal bulan Hijriah.

"Sidang ini menjadi sarana musyawarah sekaligus upaya menjaga persatuan umat, agar terdapat ruang bersama dalam menentukan waktu pelaksanaan ibadah dan hari raya," tandas Menag.

Di sisi lain, penetapan pemerintah ini berbeda dengan keputusan Muhammadiyah yang lebih dulu menetapkan 1 Syawal 1447 H jatuh pada Jumat (20/3/2026).

Perbedaan tersebut dijelaskan oleh Oman Fathurohman dalam siniar (podcast) Jejak Ulama Tarjih yang tayang di Tarjih Channel pada Selasa (17/3/2026).

Ia menguraikan bahwa Muhammadiyah menggunakan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) sebagai dasar penentuan awal bulan Hijriah.

“Untuk Muhammadiyah jelas. Dengan KHGT, 1 Syawal itu Jumat, 20 Maret 2026,” ujar Oman dikutip Kamis (19/3/2026).

Menurutnya, pendekatan hisab yang digunakan Muhammadiyah memiliki keunggulan dalam memberikan kepastian waktu jauh hari sebelumnya.

Dengan metode tersebut, umat Islam dapat merencanakan ibadah dan perayaan Idul Fitri tanpa harus menunggu hasil rukyat.

Sementara itu, pemerintah tetap menggabungkan pendekatan hisab dengan verifikasi rukyat yang mengacu pada kriteria visibilitas hilal MABIMS.

Oman menjelaskan bahwa berdasarkan data astronomi pada malam 29 Ramadan, posisi hilal di Indonesia memang belum memenuhi parameter yang ditetapkan.

“Kalau melihat data, pada Kamis malam itu belum memenuhi kriteria. Maka kemungkinan besar pemerintah menetapkan 1 Syawal pada Sabtu,” jelasnya.

Ia juga menyoroti bahwa dalam praktiknya, laporan rukyat tidak selalu diterima apabila tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

“Sering kali yang terjadi, laporan terlihatnya hilal ditolak karena tidak sesuai kriteria,” ungkapnya.

Hal ini menunjukkan bahwa kriteria visibilitas hilal berfungsi tidak hanya sebagai panduan, tetapi juga sebagai alat verifikasi terhadap validitas hasil pengamatan di lapangan.

Menurut Oman, perbedaan dalam penetapan Idul Fitri merupakan konsekuensi dari perbedaan pendekatan metodologis antara hisab dan rukyat.

“Hisab itu memberi kepastian. Itu sebabnya Muhammadiyah memilih hisab,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa penerapan KHGT juga bertujuan menjawab kebutuhan umat Islam secara global, sehingga tidak lagi terbatas pada wilayah geografis tertentu.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa perbedaan tersebut seharusnya tidak menjadi sumber perpecahan di tengah masyarakat.

“Ini wilayah ijtihad. Yang penting bagaimana kita menyikapinya dengan bijak,” ujarnya.

Dengan adanya perbedaan metode penentuan awal Syawal, masyarakat diimbau untuk tetap saling menghormati dan menjaga persatuan dalam merayakan Idul Fitri 2026. (adl)