Sumbardaily.com – Penggunaan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) yang semakin masif di perguruan tinggi memunculkan pertanyaan mendasar tentang nilai pendidikan di era teknologi. Ketika dosen menggunakan AI untuk membuat materi, mahasiswa memanfaatkannya untuk mengerjakan tugas, hingga proses tanya jawab dan pembelajaran dibantu AI, perguruan tinggi dituntut memastikan teknologi tersebut tidak menggantikan proses berpikir manusia.
Kegelisahan tersebut disampaikan Dr. Derisma, Dosen Departemen Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas (Unand). Ia menggambarkan kondisi penggunaan AI di lingkungan kampus melalui sebuah pertanyaan yang sekaligus menjadi bahan refleksi bagi perguruan tinggi.
“Kuliah sekarang lucu banget. Bayar puluhan juta buat lihat dosen bikin materi pakai AI, mahasiswa bikin tugas pakai AI, tanya jawab dibantu AI, belajar pun akhirnya ke AI. Jadi, yang dibayar mahal itu apa?” ujar Derisma dilansir dari Kepakaran Unand, Rabu (7/10/2026).
Menurutnya, pernyataan tersebut bukan sekadar humor. Di baliknya terdapat pertanyaan serius bagi dunia pendidikan tinggi mengenai nilai yang harus tetap diberikan perguruan tinggi kepada mahasiswa ketika AI semakin mampu mengambil alih berbagai aktivitas akademik.
Pertanyaan tersebut semakin relevan karena AI generatif telah hadir dalam hampir setiap tahapan proses pembelajaran. Mulai dari mencari informasi, membuat materi, menyusun tugas, menjawab pertanyaan, hingga membantu proses penelitian.
Namun, Derisma menilai kehadiran AI tidak dapat dipandang semata-mata sebagai ancaman. Sebaliknya, teknologi tersebut menawarkan peluang besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan layanan perguruan tinggi.
Mahasiswa dapat memanfaatkan AI untuk mengeksplorasi ide, memahami konsep, melakukan simulasi, menulis kode, serta memperoleh umpan balik awal. Dosen juga dapat menggunakan AI untuk membantu menyiapkan materi, mengembangkan metode pembelajaran, membuat variasi asesmen, maupun menganalisis data.
Dalam penelitian, AI bahkan dapat menjadi mitra untuk pengolahan data, analisis citra, pemodelan, eksplorasi literatur, dan pengembangan berbagai inovasi baru.
Persoalan muncul ketika AI yang semestinya membantu proses belajar justru menggantikan proses berpikir. Mahasiswa dapat memberikan perintah kepada AI, menerima jawaban yang dihasilkan, kemudian menyerahkannya sebagai tugas.
Jika kondisi tersebut terjadi, proses pendidikan berisiko kehilangan substansi utamanya.
“Pendidikan tinggi bukan sekadar proses memperoleh jawaban, tetapi proses membentuk kemampuan untuk bertanya, menganalisis, menguji, mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan mempertanggungjawabkan pengetahuan,” ungkap Derisma.
Responsible AI di Perguruan Tinggi
Dalam situasi tersebut, konsep Responsible AI menjadi semakin penting. Responsible AI bukan sekadar menggunakan AI secara etis, tetapi memastikan teknologi tersebut dikembangkan dan dimanfaatkan dengan memperhatikan kemanusiaan, transparansi, keadilan, akuntabilitas, keamanan, privasi, integritas, dan kesiapan pengguna.
Dalam konteks pendidikan tinggi, pendekatan tersebut sejalan dengan Keputusan Bersama Tujuh Menteri Tahun 2026 yang menempatkan pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial dalam kerangka human-centered.
AI diposisikan sebagai alat untuk memperkuat kapasitas intelektual manusia, bukan sebagai pengganti manusia. Keputusan akhir dan tanggung jawab tetap berada pada manusia.
“AI diposisikan sebagai alat untuk memperkuat kapasitas intelektual manusia, bukan sebagai pengganti manusia. Keputusan akhir dan tanggung jawab tetap berada pada manusia,” jelasnya.
Prinsip tersebut seharusnya menjadi fondasi dalam menyikapi penggunaan AI di kampus.
Mahasiswa boleh menggunakan AI sebagai learning assistant, tetapi proses berpikir dan verifikasi tetap harus dilakukan mahasiswa. Dosen boleh memanfaatkan AI sebagai teaching assistant, tetapi peran dosen dalam memberikan konteks, membimbing proses belajar, membentuk karakter, dan menjaga integritas akademik tidak dapat digantikan oleh mesin.
Demikian pula dalam penelitian, AI dapat menjadi research partner. Namun, keputusan metodologis, interpretasi hasil, validasi, dan tanggung jawab ilmiah tetap berada pada peneliti.
Risiko Cognitive Debt dan Ketergantungan AI
Salah satu risiko yang perlu diperhatikan adalah cognitive debt, yaitu ketergantungan terhadap hasil instan AI yang berpotensi menurunkan kemampuan berpikir kritis.
Regulasi pendidikan tinggi tahun 2026 juga mengingatkan adanya risiko bias algoritmik, privasi dan penyalahgunaan data, disinformasi ilmiah, serta keputusan yang terlalu otonom tanpa validasi manusia.
“Karena itu, semakin canggih AI yang digunakan, semakin penting pula kemampuan manusia untuk mempertanyakan dan memverifikasi hasilnya,” ujar Derisma.
Ketergantungan tersebut menjadi penting untuk diperhatikan karena tujuan pendidikan tinggi tidak berhenti pada kemampuan memperoleh jawaban. Mahasiswa juga harus memiliki kemampuan untuk memahami, menguji, mempertanyakan, dan mempertanggungjawabkan pengetahuan yang digunakan.
AI dan Integritas Akademik
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah integritas akademik. Penggunaan AI tidak secara otomatis berarti pelanggaran akademik. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana AI digunakan dan sejauh mana kontribusinya terhadap suatu karya.
Pedoman pendidikan tinggi tahun 2026 tidak menetapkan larangan umum terhadap penggunaan AI generatif oleh mahasiswa. Sebaliknya, penggunaannya diarahkan agar terkendali, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penggunaan AI dalam tugas, karya ilmiah, dan dokumen akademik perlu dinyatakan secara terbuka. Hal tersebut mencakup bentuk pemanfaatan, ruang lingkup penggunaannya, dan batas kontribusi AI terhadap karya tersebut.
“Penggunaan AI dalam tugas, karya ilmiah, dan dokumen akademik perlu dinyatakan secara terbuka, termasuk bentuk pemanfaatan, ruang lingkup penggunaannya, dan batas kontribusi AI terhadap karya tersebut,” tambahnya.
Dengan demikian, persoalan utama bukan sekadar apakah mahasiswa menggunakan AI atau tidak. Yang lebih penting adalah apakah pemanfaatannya tetap menempatkan mahasiswa sebagai pihak yang berpikir, melakukan verifikasi, dan bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya.
Dosen Perlu Mengubah Pola Asesmen
Masifnya penggunaan AI juga membuat dosen perlu mengubah cara merancang asesmen.
Tugas yang hanya meminta mahasiswa menghasilkan teks atau jawaban akhir akan semakin mudah dikerjakan dengan bantuan AI. Karena itu, asesmen perlu lebih banyak mengukur proses berpikir dan kompetensi nyata mahasiswa.
Bentuknya dapat melalui proyek, studi kasus, presentasi, demonstrasi, diskusi, eksperimen, refleksi, dan pemecahan masalah.
Pedoman tersebut bahkan menekankan perlunya asesmen yang tetap mampu mengukur capaian pembelajaran meskipun mahasiswa memiliki akses terhadap GenAI. Gagasan tersebut disebut dengan istilah “GenAIproof”.
“Asesmen perlu lebih banyak mengukur proses berpikir dan kompetensi nyata mahasiswa melalui proyek, studi kasus, presentasi, demonstrasi, diskusi, eksperimen, refleksi, dan pemecahan masalah,” lanjut Derisma.
Dengan pendekatan tersebut, akses mahasiswa terhadap AI tidak serta-merta menghilangkan kemampuan perguruan tinggi untuk menilai capaian pembelajaran.
Lalu, Apa yang Sebenarnya Dibayar Mahasiswa?
Pada titik ini, pertanyaan “Bayar puluhan juta untuk apa kalau semuanya dibantu AI?” justru menjadi bahan refleksi penting bagi perguruan tinggi.
Mahasiswa sesungguhnya tidak membayar hanya untuk mendapatkan informasi. Di era internet dan AI, informasi semakin mudah diperoleh.
Nilai utama perguruan tinggi seharusnya terletak pada proses pembentukan kompetensi. Kemampuan tersebut meliputi berpikir kritis, memecahkan masalah, melakukan penelitian, berkomunikasi, bekerja sama, mengambil keputusan, membangun integritas, dan menerapkan pengetahuan dalam persoalan nyata.
“Mahasiswa sesungguhnya tidak membayar hanya untuk mendapatkan informasi. Di era internet dan AI, informasi semakin mudah diperoleh. Nilai utama perguruan tinggi seharusnya terletak pada proses pembentukan kompetensi,” kata Derisma.
Karena itu, kehadiran AI seharusnya mendorong perguruan tinggi meningkatkan kualitas proses pendidikan, bukan sekadar mengganti pekerjaan manusia dengan mesin.
Jika dosen hanya menggunakan AI untuk membuat materi dan mahasiswa hanya menggunakan AI untuk mengerjakan tugas, maka perlu ada pertanyaan kembali mengenai dampaknya terhadap kualitas pendidikan.
“Jika dosen hanya menggunakan AI untuk membuat materi dan mahasiswa hanya menggunakan AI untuk mengerjakan tugas, maka kita perlu bertanya kembali: apakah AI sedang meningkatkan kualitas pendidikan atau justru membuat pendidikan kehilangan proses pembentukannya?” lanjut Derisma.
Responsible AI Harus Masuk Tata Kelola Kampus
Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa Responsible AI tidak cukup ditempatkan sebagai tanggung jawab individual mahasiswa atau dosen. Responsible AI perlu menjadi bagian dari tata kelola perguruan tinggi.
Keputusan Bersama Tahun 2026 menempatkan tata kelola AI dalam cakupan yang lebih luas, meliputi kebijakan, pengembangan kapasitas institusi, kurikulum dan asesmen, etika dan integritas, keamanan, penanganan insiden, penilaian risiko, monitoring, serta evaluasi dampak.
Dengan demikian, perguruan tinggi perlu bergerak dari sekadar AI adoption menuju Responsible AI adoption.
“Penggunaan AI harus disertai mekanisme untuk mengidentifikasi bias, menjelaskan hasil, melindungi data, menguji keamanan, memantau kinerja, dan memastikan adanya human oversight,” ungkapnya.
AI yang digunakan untuk keputusan penting tidak boleh bekerja tanpa mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban manusia.
Menurut Derisma, regulasi dalam konteks tersebut bukan semata-mata pembatas inovasi. Regulasi justru dapat menjadi fondasi bagi inovasi yang bertanggung jawab.
“Regulasi dalam konteks ini bukan semata-mata pembatas inovasi. Regulasi justru dapat menjadi fondasi bagi inovasi yang bertanggung jawab,” ujar Derisma.
Perguruan tinggi tetap memiliki ruang untuk mengembangkan kebijakan internal sesuai kebutuhan dan karakteristik institusinya, tetapi tetap berada dalam kerangka nasional yang ditetapkan.
Manusia Tetap Menjadi Pusat Pendidikan
Pada akhirnya, perguruan tinggi tidak perlu memilih antara AI atau manusia. Yang perlu dibangun adalah ekosistem ketika manusia dan AI dapat bekerja bersama secara produktif, kritis, etis, dan bertanggung jawab.
Mahasiswa perlu menjadi pengguna AI yang kritis, bukan pengguna yang bergantung. Dosen perlu menjadi pengarah pemanfaatan AI, bukan sekadar pengguna AI untuk membuat materi.
Peneliti juga perlu memanfaatkan AI sebagai mitra ilmiah tanpa menyerahkan tanggung jawab ilmiahnya kepada mesin. Sementara itu, perguruan tinggi perlu memastikan seluruh ekosistem tersebut berjalan dalam tata kelola yang jelas.
“Kita tidak perlu memilih antara AI atau manusia. Yang perlu kita bangun adalah ekosistem di mana manusia dan AI dapat bekerja bersama secara produktif, kritis, etis, dan bertanggung jawab,” Derisma menambahkan.
Maka, pertanyaan “yang dibayar mahal itu apa?” seharusnya tidak dijawab dengan mengatakan bahwa mahasiswa membayar untuk mendapatkan materi atau jawaban.
Mahasiswa membayar untuk mendapatkan proses menjadi manusia yang mampu berpikir, mempertanyakan, mencipta, memecahkan masalah, dan mempertanggungjawabkan keputusan.
AI dapat membantu mempercepat proses tersebut, tetapi tidak boleh mengambil alih tujuan pendidikan.
“AI boleh semakin cerdas, tetapi perguruan tinggi harus memastikan manusia menjadi semakin kritis, kreatif, berintegritas, dan bertanggung jawab,” saran Derisma.
Itulah esensi Responsible AI: bukan menolak kecerdasan artifisial, melainkan memastikan kecerdasan manusia tetap menjadi pusat pendidikan. (*)
