Sumbardaily.com, Padang – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menekankan pentingnya peran Wali Nagari dalam mewujudkan ketahanan pangan sebagai implementasi program Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
Penekanan tersebut disampaikan dalam Pertemuan Forum Komunikasi Nagari (FKN) Tahun 2025 yang diselenggarakan secara hybrid di Aula Kantor Wilayah (Kanwil) DJPB Sumbar, Kamis (6/2/2025).
"Program Asta Cita yang diusung oleh Pemerintahan Presiden dan Wapres Prabowo-Gibran harus kita wujudkan bersama-sama, terutama sekali dengan kekuatan para petani," ungkap Mahyeldi.
Mahyeldi menekankan bahwa ketahanan pangan bukanlah konsep asing bagi masyarakat Sumbar, mengingat tradisi Minangkabau telah mengenal rangkiang sebagai simbol lumbung pangan tradisional.
Ia menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan benih unggul sebagai komponen kunci peningkatan produktivitas. Para petani didorong untuk memilih benih yang sesuai dengan kondisi lingkungan, memiliki daya hasil tinggi, dan bernilai jual optimal.
"Kita tentu tidak menginginkan nagari-nagari kita hanya menjadi penonton. Sebab, potensi nagari maupun desa di Sumbar sangat luar biasa," tegasnya.
Lebih lanjut Mahyeldi menyoroti beberapa strategi kunci dalam implementasi program ketahanan pangan. Mulai dari pembentukan Lembaga Ketahanan Pangan di tingkat nagari, pemanfaatan Dana Nagari/Desa untuk mendukung cadangan pangan.
Selain itu pengembangan produksi benih bermutu melalui BUMNag Alokasi minimal 20 persen dari Dana Desa untuk program ketahanan pangan.
"Kami melihat, melalui Dana Nagari/Desa, kita dapat membentuk Lembaga Ketahanan Pangan serta mendukung tersedianya cadangan pangan. Dan, ini dapat dimulai dari memproduksi benih dengan mutu terbaik, dengan memanfaatkan BUMNag di Nagari," terangnya.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kanwil DJPb Sumbar, Syukriah HG, memaparkan data signifikan terkait alokasi Dana Desa. Tahun 2025, sebanyak 1.035 Nagari/Desa di Sumbar menerima total alokasi sebesar Rp1,054 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,023 triliun.
"Kucuran dana desa ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Dana ini dikucurkan pemerintah untuk membantu Nagari/Desa dalam mewujudkan program pemerintah, sehingga penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku," jelas Syukriah.
Pertemuan FKN dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kemendes PDTT, Kepala DPKAD Kabupaten/Kota se-Sumbar, Kepala Dinas PMD Kabupaten/Kota se-Sumbar, serta Wali Nagari/Kepala Desa se-Sumbar.
Syukriah berharap pertemuan ini dapat menghasilkan program dan kebijakan yang tepat sasaran untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat nagari.
Melalui sinergi berbagai pihak dan optimalisasi sumber daya yang ada, Pemerintah Provinsi Sumbar berkomitmen mewujudkan ketahanan pangan yang menjamin ketersediaan pangan yang aman, beragam, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. (red)
