Sumbardaily.com, Padang - Cuaca ekstrem yang memicu ancaman bencana hidrometeorologi mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mengambil langkah cepat dengan menyesuaikan sistem pembelajaran di seluruh satuan pendidikan.
Melalui kebijakan resmi yang berlaku mulai 27 hingga 29 November 2025, kegiatan belajar mengajar tatap muka dihentikan sementara dan dipindahkan ke skema pembelajaran jarak jauh.
Penyesuaian tersebut diterapkan sebagai respons darurat terhadap kondisi alam yang kian tidak stabil dalam beberapa hari terakhir.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi menegaskan bahwa keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan keselamatan pelajar, guru, dan seluruh tenaga pendidikan.
Menurutnya, potensi banjir, longsor dan angin kencang meningkat signifikan, sehingga proses belajar harus mengikuti situasi di lapangan.
Ia menilai bahwa penyelenggaraan pendidikan tidak boleh mengabaikan faktor keamanan, terlebih ketika intensitas cuaca ekstrem terus menunjukkan tren memburuk.
Mahyeldi menuturkan bahwa status tanggap darurat bencana memberi ruang bagi pemerintah untuk mengambil tindakan adaptif.
Dalam masa krisis, katanya, kebijakan publik harus berpihak pada keselamatan masyarakat dan meminimalkan risiko yang mungkin muncul selama aktivitas berlangsung.
Ia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, dan mengikuti arahan resmi petugas di berbagai daerah.
Gubernur menambahkan bahwa situasi dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga penyesuaian pembelajaran kemungkinan diperpanjang apabila kondisi belum menunjukkan perbaikan.
Pemprov Sumbar akan terus memantau perkembangan cuaca serta laporan dari daerah-daerah yang terdampak. Ia percaya bahwa kesiapsiagaan bersama dan disiplin informasi dapat membantu masyarakat menghadapi masa sulit ini.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumbar, Habibul Fuadi menjelaskan bahwa kebijakan tersebut telah dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 300.2.1/7371/SEK/DISDIK-2025.
Dokumen itu telah dikirimkan kepada seluruh SMA, SMK dan SLB yang berada di bawah kewenangan Pemprov Sumbar.
Selama masa penyesuaian, seluruh sekolah diwajibkan tetap menjalankan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai bentuk keberlanjutan layanan pendidikan.
Habibul memberikan ruang fleksibilitas bagi kepala sekolah untuk memperpanjang PJJ apabila kawasan mereka masih berada pada tingkat risiko tinggi.
Ia menekankan bahwa keselamatan warga satuan pendidikan tidak boleh dikompromikan. Guru tetap diharapkan menyediakan layanan belajar yang terstruktur melalui platform digital agar hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tidak terganggu.
Ia menilai, keputusan kepala sekolah menjadi bagian krusial dari mekanisme penanganan darurat karena mereka memiliki pemahaman paling dekat terhadap situasi wilayah masing-masing.
Dengan koordinasi yang baik, ia berharap sistem pembelajaran daring dapat berjalan efektif meskipun berada dalam kondisi tidak ideal.
Pemprov Sumbar juga memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil selama masa tanggap darurat berorientasi pada perlindungan warga.
Di tengah ancaman bencana hidrometeorologi yang meningkat, penyesuaian pembelajaran menjadi salah satu langkah untuk mengurangi potensi korban serta menghindari kegiatan luar ruang yang berisiko bagi pelajar dan tenaga pendidik.
Pemprov Sumbar meyakini langkah ini perlu diambil untuk memastikan kegiatan pendidikan tetap berlangsung tanpa mengabaikan keselamatan masyarakat. (adl)
