Sumbardaily.com - Upaya memperkuat kemandirian industri farmasi nasional terus didorong pemerintah melalui berbagai langkah strategis.
Salah satunya ditunjukkan dengan pembangunan fasilitas produksi obat modern yang diharapkan mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku farmasi.
Komitmen tersebut terlihat dalam acara peletakan batu pertama pembangunan fasilitas industri farmasi milik PT Mitra Prima Internasional (PT MPI) di Kawasan Industri Taruma Indah, Cakung, Jakarta Timur, pada tanggal 30 April 2026 kemarin.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar.
Melansir halaman resmi BPOM, pembangunan fasilitas tersebut menjadi sorotan karena ditargetkan mengantongi sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) pada 2027.
Selain itu, fasilitas ini dirancang menjadi salah satu yang pertama di Indonesia yang mampu memproduksi oral peptide glucagon-like peptide-1 (GLP-1), sebuah inovasi penting dalam terapi diabetes dan penyakit metabolik.
Kehadiran fasilitas ini dinilai strategis di tengah tantangan global yang memengaruhi industri farmasi, terutama terkait ketergantungan terhadap impor bahan baku.
Saat ini, sebagian besar bahan baku obat di Indonesia, baik yang berbasis kimia sintetis maupun biologis, masih berasal dari luar negeri.
Dalam sambutannya, Kepala BPOM menegaskan pentingnya memperkuat kapasitas produksi dalam negeri guna menghadapi dinamika global tersebut.
Ia juga menyoroti perubahan tren industri farmasi dunia yang kini didominasi oleh produk berbasis biologi seperti vaksin, biosimilar, dan terapi bioteknologi yang menguasai lebih dari separuh pasar global.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia perlu mempercepat pembangunan industri farmasi yang mandiri dan berdaya saing.
“Kami sangat mengapresiasi investasi yang dilakukan PT Mitra Prima Internasional sebagai langkah konkret dalam mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat ketahanan sektor farmasi nasional,” ujar Taruna Ikrar.
BPOM, lanjutnya, juga terus berbenah sebagai regulator dengan mempercepat proses layanan tanpa mengabaikan standar kualitas.
Ia menegaskan komitmen untuk menyederhanakan proses perizinan dan sertifikasi guna mendorong percepatan investasi di sektor farmasi.
“Kami bertekad mempermudah seluruh proses yang dapat dipermudah, baik dalam sertifikasi maupun perizinan, dengan tetap menjaga standar keamanan dan kualitas produk,” tegasnya.
Sebagai bagian dari inovasi kebijakan, BPOM saat ini tengah menyiapkan skema baru berupa conditional approval untuk obat-obatan inovatif yang bersifat esensial.
Skema ini diharapkan dapat mempercepat akses masyarakat terhadap obat baru dengan tetap mengacu pada standar global.
Tidak hanya itu, capaian BPOM sebagai WHO-Listed Authority (WLA) juga menjadi penguat posisi Indonesia dalam sistem pengawasan obat di tingkat internasional.
Status ini dinilai mampu meningkatkan kepercayaan global terhadap produk farmasi dalam negeri.
Taruna Ikrar berharap pembangunan fasilitas ini dapat memberikan dampak luas, tidak hanya bagi sektor kesehatan, tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Semoga fasilitas ini menjadi tonggak penting dalam pembangunan sektor kesehatan nasional yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing global, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan kemandirian obat nasional menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya membangun ketahanan sektor kesehatan sebagai pelajaran dari pandemi COVID-19.
Ia menyebut Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan kesehatan secara mandiri di masa depan.
“Transformasi ketahanan kesehatan menjadi salah satu pilar penting dalam sistem kesehatan Indonesia. Kita belajar dari pandemi, ketika Indonesia sangat bergantung pada impor, mulai dari obat, alat pelindung diri hingga vaksin, di tengah situasi global yang mengalami pembatasan. Ke depan, kita harus memastikan kebutuhan kesehatan masyarakat dapat dipenuhi secara mandiri,” ujarnya.
Dalam pengembangan fasilitas ini, PT MPI juga menjalin kemitraan strategis dengan Dr. Reddy’s Laboratories, perusahaan farmasi global asal India.
Kerja sama tersebut mencakup alih teknologi serta pengembangan produk, yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri sekaligus memastikan kualitas produk sesuai standar internasional.
Chief Executive Officer Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., Deepak Sapra, menegaskan bahwa proyek ini memiliki dampak sosial yang luas, tidak sekadar investasi bisnis semata.
“Ini bukan semata tentang bangunan, bukan tentang angka dalam laporan keuangan, dan bukan pula sekadar statistik. Ini tentang seorang ibu yang dapat membeli obat untuk anaknya. Ini tentang seorang lansia di daerah terpencil yang tidak lagi harus memilih antara menjalani pengobatan atau tidak. Ini tentang seorang perempuan muda yang memiliki hak untuk mendapatkan obat yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan penyimpanan dan proses produksi yang sesuai standar,” ungkapnya.
Sementara itu, Komisaris PT MPI, Kuhan Selvaretnam, menyebut pembangunan fasilitas ini merupakan bentuk kontribusi nyata dalam mendukung kemandirian farmasi nasional. Proyek ini memiliki nilai investasi sekitar Rp300 miliar.
Ia menjelaskan, fasilitas tersebut dirancang memiliki kapasitas produksi hingga 600 juta tablet per tahun serta akan menyerap ratusan tenaga kerja terampil.
“Pembangunan ini bukan sekadar ekspansi usaha, melainkan bentuk kontribusi nyata kami dalam menghadirkan obat yang terjangkau bagi masyarakat,” ujarnya.
Sebagai penutup rangkaian acara, Kepala BPOM bersama Menteri Kesehatan dan para tamu undangan melakukan penanaman berbagai jenis pohon obat. Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan sejuta pohon yang diusung BPOM dengan filosofi “BPOM Planting A Million Trees as BPOM’s Philosophy”.
Aksi tersebut menjadi simbol komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, kesehatan masyarakat, serta kehidupan yang lebih baik di masa depan.(*)
