Sumbardaily.com - Penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
Untuk memastikan mekanisme pembelian hasil panen petani berjalan sesuai ketentuan, Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni melakukan inspeksi lapangan ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Kemilau Permata Sawit Lestari di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Senin (01/06/2026).
Kunjungan tersebut menjadi langkah pemerintah daerah dalam memantau secara langsung kondisi tata niaga sawit di lapangan, terutama di tengah penurunan harga TBS yang berdampak terhadap pendapatan petani dan aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan sentra perkebunan.
Dalam peninjauan itu, Hendrajoni didampingi Ketua DPRD Pesisir Selatan Darmansyah, Wakil Ketua DPRD Dani Sofyan dan Hakimin, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Hamdi, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Saat berdialog dengan manajemen perusahaan, Hendrajoni menegaskan bahwa perusahaan pengolahan kelapa sawit wajib membeli TBS petani sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah melalui mekanisme penetapan harga yang melibatkan perusahaan, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan.
Menurutnya, harga yang telah disepakati bersama tersebut harus menjadi acuan seluruh pihak agar stabilitas ekonomi masyarakat, khususnya petani sawit, tetap terjaga.
Ia menjelaskan bahwa kondisi penurunan harga TBS tidak hanya terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan, tetapi juga dialami sejumlah daerah penghasil sawit lainnya. Situasi tersebut memberikan dampak langsung terhadap pendapatan petani yang selama ini menggantungkan mata pencaharian dari sektor perkebunan kelapa sawit.
Karena itu, pemerintah daerah memandang perlu melakukan pemantauan langsung ke lapangan guna memastikan proses pembelian TBS berjalan sesuai aturan yang berlaku dan tidak merugikan petani.
"Kami ingin memastikan perusahaan membeli TBS sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan, terutama petani yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor sawit," tegas Hendrajoni.
Selain memastikan kepatuhan terhadap harga yang telah ditentukan, Bupati juga mengingatkan bahwa keberadaan perusahaan perkebunan dan pengolahan sawit harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
Menurutnya, hal tersebut dapat diwujudkan melalui penerapan tata niaga yang sehat, transparan, dan berkeadilan sehingga hubungan antara perusahaan dan petani dapat berjalan secara harmonis.
Sebagai tindak lanjut dari hasil inspeksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Pertanian akan segera menggelar rapat lanjutan dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
Pertemuan tersebut direncanakan untuk membahas langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga TBS serta mencari solusi terhadap dinamika harga sawit yang terjadi saat ini.
Pemerintah daerah berharap koordinasi yang intensif antara perusahaan, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dapat menghasilkan kebijakan yang mampu menjaga harga TBS tetap bergerak sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, kesejahteraan petani sawit di Kabupaten Pesisir Selatan dapat terus terjaga, sekaligus mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor perkebunan kelapa sawit. (*)
