Sumbardaily.com - Kabupaten Tanah Datar mulai memasuki tahapan penting dalam pemetaan kondisi perekonomian daerah melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026.
Sebanyak 458 petugas diterjunkan untuk mendata seluruh aktivitas usaha, mulai dari usaha rumah tangga, UMKM hingga perusahaan besar yang beroperasi di daerah tersebut.
Pendataan yang berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 itu diharapkan mampu menghasilkan potret utuh mengenai kondisi ekonomi masyarakat dan menjadi dasar dalam perumusan berbagai kebijakan pembangunan di masa mendatang.
Komitmen menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 ditegaskan dalam Apel Siaga Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanah Datar di halaman Kantor BPS Tanah Datar, Rabu (17/6/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly, S.Psi., dan dihadiri unsur Forkopimda, Kepala BPS Kabupaten Tanah Datar, Plt Asisten Administrasi Umum Dedi Tri Widono, pimpinan organisasi perangkat daerah terkait, jajaran BPS, serta ratusan petugas sensus.
Dalam kegiatan itu juga dilakukan pencanangan resmi Sensus Ekonomi 2026, penyematan atribut kepada petugas sensus, serta penandatanganan komitmen bersama antara pemerintah daerah, BPS, mitra statistik, dan seluruh pemangku kepentingan.
Wakil Bupati Ahmad Fadly menegaskan bahwa kualitas data menjadi faktor utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Menurutnya, data yang dikumpulkan harus benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan dan terbebas dari kepentingan tertentu.
“Kita ingin data ini benar-benar jujur, utuh, dan nyata. Tidak dibuat-buat, tidak ada tekanan, tidak ada pesanan, serta tidak ada kepentingan pribadi maupun golongan. Data yang dikumpulkan petugas sensus nantinya akan menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan. Karena itu, kita harus bekerja berdasarkan data,” ujarnya.
Ia menyebut, hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi acuan pemerintah dalam menyusun program yang lebih tepat sasaran bagi para pelaku usaha di Kabupaten Tanah Datar.
“Jika data yang diperoleh baik dan akurat, maka pemerintah dapat melakukan pendekatan yang tepat kepada pelaku usaha. Pada akhirnya, kita ingin usaha-usaha yang ada di Tanah Datar berkembang lebih maju dan berdaya saing,” katanya.
Ahmad Fadly juga menyoroti perubahan pola aktivitas ekonomi masyarakat yang kini semakin dipengaruhi perkembangan teknologi digital. Menurutnya, kondisi toko fisik yang terlihat sepi belum tentu menggambarkan penurunan aktivitas ekonomi karena sebagian transaksi telah berpindah ke platform digital dan marketplace.
“Kita tidak menghalangi perkembangan usaha seperti itu, dan justru mendukungnya. Kita berharap pedagang dan pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital dan marketplace untuk memasarkan produknya. Kita tidak bisa melawan perkembangan teknologi, tetapi harus mampu memanfaatkannya untuk memperluas pasar,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Tanah Datar, Taufik Amnul Hayat, mengatakan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di daerah itu melibatkan 458 petugas yang akan melakukan pendataan selama kurang lebih dua setengah bulan.
“Sebanyak 458 petugas akan melakukan pendataan selama kurang lebih 2,5 bulan. Pendataan ini mencakup seluruh pelaku usaha, mulai dari usaha rumah tangga, UMKM, hingga perusahaan besar. Kami berharap masyarakat dapat menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar serta jujur karena data tersebut akan menjadi gambaran kondisi perekonomian Kabupaten Tanah Datar ke depan,” katanya.
Menurut Taufik, pendataan yang dilakukan bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. Data yang dihimpun nantinya tidak hanya memotret jumlah dan jenis usaha, tetapi juga perkembangan usaha, aktivitas transaksi ekonomi, hingga perputaran ekonomi masyarakat.
Informasi tersebut selanjutnya akan menjadi bahan penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan di masa mendatang.
Karena itu, partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dinilai menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas hasil sensus. Pemerintah daerah pun mengimbau masyarakat untuk menerima petugas pendata serta memberikan informasi secara benar dan lengkap.
“Partisipasi aktif masyarakat sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan sehingga mampu menggambarkan kondisi perekonomian Kabupaten Tanah Datar secara akurat,” pungkas Ahmad Fadly. (*)
