Sumbardaily.com, Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mendorong optimalisasi pelaksanaan program BPJS Kesehatan Gratis bagi seluruh warganya. Namun, keakuratan data penduduk dinilai menjadi tantangan utama dalam mewujudkan layanan kesehatan universal tersebut.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menegaskan perlunya pembaruan data kependudukan secara menyeluruh hingga tingkat RT/RW. Hal ini bertujuan agar tidak ada masyarakat yang tercecer dari jangkauan program unggulan di sektor kesehatan itu.
"Kita perlu pendataan ulang yang akurat, mulai dari tingkat RT/RW, agar tidak ada warga yang terabaikan," ujar Maigus saat membuka kegiatan diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion) dalam rangka evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Gratis di Padang, Rabu (18/6/2025).
Ia juga mengungkapkan bahwa masih ada kasus-kasus kesehatan yang belum tertangani secara maksimal di berbagai fasilitas layanan, baik rumah sakit maupun puskesmas. Kondisi ini menurutnya membutuhkan respons cepat melalui pendekatan kolaboratif, termasuk pelibatan dokter warga di lingkungan masyarakat.
"Saat ini, kita masih menjumpai sejumlah permasalahan kesehatan, ini menjadi perhatian kita bersama. Karena itu, kami mencari solusi alternatif, salah satunya melalui dokter warga," tuturnya.
Menurut Maigus, berbagai penyakit yang muncul di tengah masyarakat menandakan masih adanya keterbatasan layanan keperawatan dan akses fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peran aktif aparatur pemerintahan dari tingkat camat hingga ketua RT dalam memantau kondisi warga di wilayah masing-masing.
"Minimal, adakan pertemuan rutin dengan warga untuk mendengar langsung keluhan mereka. Kita semua punya tanggung jawab besar sebagai pelayan masyarakat," imbuhnya.
Maigus juga menyampaikan bahwa seluruh temuan dan permasalahan tersebut harus dijadikan catatan agar tidak terulang. Ia mengajak semua pihak untuk memperkuat koordinasi, memperluas informasi, dan menyelaraskan kebijakan demi mewujudkan Padang sebagai kota sehat dan cerdas.
"Kita hanya butuh perencanaan yang matang, sistem yang tertib, dan pelayanan yang ramah. Mari benahi Kota Padang dengan semangat Padang Melayani, khususnya dalam sektor kesehatan: melayani dengan hati, bekerja dengan kolaborasi," tutupnya.
Permasalahan di Lapangan
Senada dengan Maigus, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, dr Srikurnia Yati, menyebutkan bahwa program BPJS Kesehatan Gratis merupakan bagian dari program prioritas yang diluncurkan Wali Kota sejak 3 Maret 2025. Namun, dalam implementasinya ditemukan sejumlah kendala administratif yang menghambat ketercapaian layanan secara menyeluruh.
Ia mengungkapkan, salah satu persoalan utama yang ditemukan di lapangan ialah masih banyaknya warga yang belum memiliki dokumen kependudukan Kota Padang, meski secara fisik berdomisili di wilayah ini.
"Peserta telah didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan Gratis, setelah dicek ke kelurahan untuk diterbitkan surat domisili, yang bersangkutan ternyata terdaftar di Dukcapil daerah lain," jelas Srikurnia.
Masalah lainnya adalah bayi baru lahir yang tidak segera dicantumkan dalam Kartu Keluarga sehingga tidak bisa langsung didaftarkan sebagai peserta BPJS. Selain itu, masih ditemukan kasus keterlambatan pembayaran iuran yang menyebabkan kepesertaan terganggu.
Ia berharap, melalui forum evaluasi seperti ini, seluruh instansi terkait dapat segera menindaklanjuti temuan-temuan tersebut agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Padang. (red)
