Banjir Pessel, 4.240 Jiwa Terdampak, Status Tanggap Darurat Ditetapkan 14 Hari

Sumbardaily.com - Banjir yang melanda Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, berdampak pada 1.183 kepala keluarga (KK) atau 4.240 jiwa di sembilan nagari.

Bencana yang dipicu curah hujan tinggi sejak Sabtu (10/10/2026) itu juga menyebabkan dua rumah warga dan satu warung atau kafe hanyut serta akses menuju Kampung Sako terputus akibat longsor di sejumlah titik jalan nasional.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari, mulai 11 hingga 24 Oktober 2026. Penetapan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mempercepat penanganan bencana serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pesisir Selatan, Zainal Arifin, memimpin rapat tanggap darurat di Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, Senin (12/10). Rapat tersebut dihadiri Kepala Pelaksana BPBD, Staf Ahli Bupati, para asisten, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah kabupaten.

Dalam rapat itu, Zainal menekankan perlunya keterlibatan seluruh OPD agar penanganan bencana tidak berjalan sendiri-sendiri. Setiap perangkat daerah diminta mengambil bagian sesuai tugas dan fungsinya, mulai dari pendataan dampak hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Seluruh OPD harus terlibat aktif dalam penanganan bencana sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Koordinasi lintas sektor perlu diperkuat agar penanganan di lapangan berjalan terpadu dan kebutuhan masyarakat terdampak menjadi prioritas,” demikian rumusan pernyataan Sekda berdasarkan keterangan dalam draf pemerintah daerah.

Zainal yang juga menjabat sebagai Kepala BPBD secara ex officio itu berharap koordinasi yang baik dapat mempercepat penanganan kondisi darurat dan mengurangi dampak bencana terhadap masyarakat.

Ribuan Warga Terdampak Banjir

Berdasarkan laporan perkembangan banjir pada 10 Oktober 2026, sebanyak 1.183 KK terdampak di sembilan nagari dari total 10 nagari di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan. Satu nagari lainnya dilaporkan dalam kondisi aman.

Jumlah warga yang terdampak mencapai 4.240 jiwa. Meski banjir mengakibatkan kerusakan rumah dan fasilitas umum, laporan tersebut menyebutkan tidak ada korban jiwa.

Warga yang harus meninggalkan rumah umumnya mengungsi ke kediaman keluarga yang tidak terdampak banjir. Pola pengungsian ini menjadi salah satu kondisi yang tercatat dalam laporan penanganan bencana di wilayah tersebut.

Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi Ibrahim, bersama Tim Tanggap Cepat Rahul, turun langsung meninjau lokasi banjir sekaligus melihat penanganan darurat. Peninjauan dan penanganan dilakukan pada Sabtu hingga Minggu (10–11/10/2026).

Jalan Nasional Longsor, Kampung Sako Terisolasi

Selain berdampak terhadap permukiman, banjir dan longsor turut mengganggu akses transportasi. Jalan nasional dilaporkan mengalami longsor di sekitar tujuh titik. Kondisi tersebut menyebabkan akses menuju Kampung Sako terputus total sehingga wilayah itu terisolasi.

Laporan juga menyebutkan aliran listrik di Kampung Sako padam. Sementara itu, ruas jalan nasional yang menghubungkan Tapan dengan Sungai Penuh mengalami kerusakan berupa jalan terban di Nagari Talang Balarik, Tapan.

Terputusnya akses jalan menjadi salah satu persoalan yang perlu ditangani dalam upaya pemulihan wilayah terdampak. Kerusakan pada jalur transportasi juga menjadi bagian penting dalam pendataan dampak bencana dan koordinasi antarlembaga.

Sekolah hingga Kantor Pemerintahan Terdampak

Banjir di Ranah Ampek Hulu Tapan juga berdampak pada fasilitas pendidikan. Berdasarkan laporan pemerintah daerah, terdapat enam gedung pendidikan anak usia dini (PAUD), tiga sekolah dasar (SD), dua sekolah menengah pertama (SMP), dan satu sekolah menengah kejuruan (SMK) yang terdampak.

Pada sektor perkantoran dan fasilitas pelayanan masyarakat, banjir berdampak pada satu kompleks kantor camat, dua kantor wali nagari, satu KDMP, satu dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), satu fasilitas Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), serta satu gedung serbaguna.

Selain itu, empat unit masjid atau musala juga tercatat terdampak banjir.

Kerusakan fasilitas tersebut menambah cakupan penanganan yang harus dilakukan pemerintah daerah. Pendataan kondisi bangunan, pemulihan layanan, serta pemenuhan kebutuhan warga menjadi bagian dari upaya penanganan setelah bencana.

Melalui penetapan status tanggap darurat yang berlaku hingga 24 Oktober 2026, Pemkab Pesisir Selatan meminta seluruh OPD dan instansi terkait mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya respons cepat dan koordinasi terpadu agar penanganan di wilayah terdampak berjalan efektif. (*)