Sumbardaily.com, Padang - Memasuki masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Barat (Sumbar) 2024, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, Yosefriawan, kembali mengeluarkan imbauan penting kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padang.
Dalam apel gabungan yang digelar di Balai Kota Padang pada Senin (7/10/2024), Yosefriawan menekankan pentingnya menjaga sikap netral selama berlangsungnya proses demokrasi ini.
"Saat ini kita telah memasuki masa kampanye. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh ASN untuk tetap menjaga netralitas. Hindari segala bentuk tindakan yang dapat menunjukkan keberpihakan kepada kandidat tertentu," ujar Yosefriawan di hadapan para peserta apel.
Pj Sekda Kota Padang ini juga mengingatkan bahwa perilaku ASN selama masa kampanye akan menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan masyarakat umum.
Ia menegaskan bahwa setiap tindakan yang diduga melanggar aturan netralitas akan diinvestigasi dan dapat mengakibatkan konsekuensi serius bagi pelakunya.
"Bawaslu dan jajarannya akan terus memantau. Jika ada indikasi pelanggaran, mereka tidak akan segan untuk melakukan pemeriksaan. Sanksi tegas menanti bagi mereka yang terbukti melanggar," tegas Yosefriawan.
Pilkada Sumbar 2024 telah memasuki tahap kampanye yang dimulai sejak 25 September 2024 dan akan berlangsung hingga 23 November 2024. Pemungutan suara dijadwalkan pada 27 November 2024, di mana masyarakat Sumbar termasuk Kota Padang, akan memilih pemimpin baru mereka.
Untuk Provinsi Sumbar, terdapat dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan berkompetisi. Pasangan nomor urut 1 adalah Mahyledi-Vasco Ruseimy, sementara pasangan nomor urut 2 adalah Epyardi Asda-Ekos Albar.
Sementara itu, di tingkat Kota Padang, persaingan akan lebih sengit dengan hadirnya tiga pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pasangan nomor urut 1 adalah Fadly Amran-Maigus Nasir, diikuti oleh Muhammad Iqbal-Amasrul di nomor urut 2, dan Hendri Septa-Hidayat di nomor urut 3.
Dengan adanya kompetisi yang ketat ini, imbauan Yosefriawan menjadi semakin relevan. Netralitas ASN tidak hanya penting untuk menjaga integritas proses demokrasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan dengan baik tanpa terpengaruh oleh dinamika politik yang sedang berlangsung.
"Kami tidak akan pernah bosan mengingatkan pentingnya netralitas ini. Sebagai abdi negara, tugas utama ASN adalah melayani masyarakat, bukan terlibat dalam politik praktis," tutup Yosefriawan. (red)
