Sumbardaily.com, Padang - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menyebut Sumbar dan Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi dua provinsi di Indonesia yang hanya memiliki regulasi khusus untuk pariwisata halal.
Mahyeldi menjelaskan, regulasi khusus untuk pariwisata halal di Sumbar itu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal.
Perda tersebut bukan hanya mengatur penyelenggaraan wisata halal bagi wisatawan Muslim, namun juga berlaku bagi seluruh wisatawan.
"Regulasi itu jadi tonggak bersejarah dalam upaya kita mengembangkan pariwisata halal, sekaligus mengakomodir nilai falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato-Adat Mamakai, sebagai landasan pelaksanaannya," katanya saat menjadi narasumber pada Seminar Nasional Potensi Pariwisata Halal Sumatera Barat di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP), Jumat (31/5/2024).
Dia menambahkan, regulasi itu juga diperkuat dengan Roadmap Pariwisata Halal, sebagai penjabaran lebih lanjut dari Perda Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Perda Penyelenggaran Pariwisata Halal.
Beberapa aksi dan rencana aksi yang dilakukan dalam pelaksanaan regulasi tersebut, di antaranya penetapan Masjid Raya Sumbar sebagai Pusat Wisata Religi dan Budaya Sumbar, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 556-201-2022.
Kemudian, menetapkan Daya Tarik Wisata Halal Sumbar Tahun 2021 dengan Surat Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 556-1062-202. Di antaranya adalah Kawasan Istano Basa Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar, Kawasan Islamic Center Kota Padang Panjang, serta Kawasan Danau Kembar Kabupaten Solok.
"Selain itu, sudah ada kesepakatan antara Pemprov Sumbar dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumbar untuk bersama-sama mengembangkan dunia pariwisata Sumbar sebagai Halal Tourism Destination," sebut Mahyeldi. (red)
