50,6 Persen Warga Nilai Kinerja Pemerintah Tekan Harga Sembako Memburuk

Sumbardaily.com – Harga kebutuhan pokok yang dinilai semakin mahal dan pemberantasan korupsi masih menjadi persoalan utama yang mendesak untuk ditangani pemerintah. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan, lebih dari separuh warga menilai kinerja pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam membuat harga kebutuhan pokok terjangkau justru semakin buruk dibandingkan tahun sebelumnya.

Temuan tersebut merupakan bagian dari survei SMRC bertajuk Kinerja Dua Tahun Presiden Prabowo. Survei terakhir dilaksanakan pada 1-10 Oktober 2026. Hasilnya disampaikan Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, melalui kanal YouTube SMRC TV pada Jumat (16/10/2026).

Dalam pemaparan survei tersebut, sebanyak 50,6 persen warga menilai upaya pemerintah membuat harga kebutuhan pokok terjangkau mengalami penurunan kinerja. Sementara itu, hanya 19,7 persen responden yang menilai kinerja pemerintah dalam persoalan tersebut semakin baik.

Persoalan harga kebutuhan pokok juga menempati urutan teratas dalam daftar masalah yang dianggap paling mendesak untuk segera diselesaikan pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterjangkauan harga barang kebutuhan sehari-hari masih menjadi perhatian utama masyarakat.

Harga Kebutuhan Pokok dan Pemberantasan Korupsi Jadi Sorotan

Deni Irvani menjelaskan, sebanyak 30 persen warga menyebut mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai masalah paling mendesak yang harus segera ditangani pemerintah.

Persoalan berikutnya adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang disebut oleh 26,8 persen responden. Sementara itu, upaya mengurangi kemiskinan berada di urutan ketiga dengan persentase 14,7 persen.

Selain tiga persoalan tersebut, warga juga menyoroti masalah judi online. Sebanyak 6,5 persen responden menilai persoalan ini mendesak untuk diselesaikan.

Berikutnya, sebanyak 5,3 persen responden menyoroti masalah kesehatan, khususnya ketersediaan obat-obatan berkualitas dengan harga terjangkau. Adapun pembangunan dan perbaikan jalan disebut oleh 5,1 persen warga.

Sementara itu, masalah-masalah lainnya masing-masing memperoleh persentase di bawah 5 persen.

Data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ekonomi sehari-hari, pemberantasan KKN, dan pengurangan kemiskinan menjadi tiga perhatian utama masyarakat dalam menilai persoalan yang perlu diprioritaskan pemerintah.

Penilaian Kinerja Pemerintah dalam Menekan Harga Memburuk

Selain memetakan persoalan yang dianggap mendesak, survei SMRC juga mengukur penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam menangani sejumlah masalah tersebut.

Untuk persoalan keterjangkauan harga kebutuhan pokok, proporsi warga yang menilai kinerja pemerintah semakin baik tercatat sebesar 19,7 persen. Angka ini menurun dibandingkan hasil survei pada Februari 2024, ketika persentasenya mencapai 32,1 persen.

Sebaliknya, jumlah warga yang menilai kinerja pemerintah dalam membuat harga kebutuhan pokok terjangkau semakin buruk mengalami peningkatan. Pada Februari 2024, persentasenya tercatat sebesar 39 persen. Dalam survei terbaru, angka tersebut naik menjadi 50,6 persen.

Perubahan itu menunjukkan bahwa penilaian negatif terhadap upaya pemerintah menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok semakin dominan dibandingkan penilaian positif.

Penilaian serupa juga terlihat pada persoalan pemberantasan korupsi uang negara. Sebanyak 38,5 persen responden menilai kinerja pemerintah dalam menekan korupsi semakin buruk. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan proporsi warga yang menilai kinerja pemerintah semakin baik, yakni 27,8 persen.

Dengan demikian, penilaian negatif terhadap penanganan korupsi lebih banyak ditemukan dibandingkan penilaian positif berdasarkan hasil survei tersebut.

Penilaian soal Kemiskinan dan Lapangan Kerja Ikut Disorot

Dalam persoalan pengurangan jumlah penduduk miskin, sebanyak 29,4 persen responden menilai kinerja pemerintah semakin buruk. Sementara itu, 25,1 persen warga menilai kinerja pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan semakin baik.

Penilaian positif tersebut juga mengalami penurunan dibandingkan hasil survei pada Februari 2024. Pada periode itu, sebanyak 40,8 persen responden menilai kinerja pemerintah dalam mengurangi jumlah orang miskin semakin baik.

Selain kemiskinan, survei SMRC turut mencatat penilaian masyarakat terhadap upaya pemerintah menyediakan lapangan kerja.

Sebanyak 31,3 persen responden menilai kinerja pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja semakin buruk. Adapun warga yang menilai kinerjanya semakin baik mencapai 27,1 persen.

Persentase penilaian positif tersebut lebih rendah dibandingkan hasil survei Februari 2024, yang mencatat angka 38,6 persen.

Temuan mengenai harga kebutuhan pokok, pemberantasan korupsi, pengurangan kemiskinan, dan penyediaan lapangan kerja memperlihatkan bahwa penilaian warga terhadap kinerja pemerintah cenderung negatif pada sejumlah persoalan yang disorot dalam survei.

SMRC Hubungkan Penilaian Kinerja Pemerintah dengan Kepuasan kepada Presiden

Deni Irvani menjelaskan, penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam menangani berbagai persoalan tersebut berkaitan dengan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Deni, rendahnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden sejalan dengan penilaian negatif terhadap upaya pemerintah menyelesaikan masalah yang paling dirasakan warga.

“Rendahnya kepuasan publik pada kinerja Presiden Prabowo konsisten dengan penilaian yang negatif atas kerja pemerintah menangani masalah-masalah yang paling dirasakan warga: harga kebutuhan pokok, korupsi uang negara, dan kemiskinan,” jelas Deni Irvani, dikutip Minggu (18/10/2026).

Metode dan Margin of Error Survei SMRC

SMRC menetapkan seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum sebagai populasi survei. Kelompok tersebut mencakup warga berusia 17 tahun atau lebih maupun mereka yang sudah menikah ketika survei dilaksanakan.

Dalam pelaksanaannya, populasi dibagi menjadi dua kelompok atau subpopulasi berdasarkan kepemilikan telepon seluler.

Pada subpopulasi warga yang memiliki telepon seluler, sebanyak 1.013 orang dipilih secara acak menggunakan metode double sampling. Para responden dalam kelompok ini diwawancarai melalui sambungan telepon.

Sementara itu, untuk subpopulasi warga yang tidak memiliki telepon seluler, SMRC mengambil sampel sebanyak 200 orang. Pemilihan responden dilakukan secara acak menggunakan metode stratified multistage random sampling, dengan wawancara dilaksanakan secara tatap muka.

Dengan demikian, total sampel yang diwawancarai dalam survei tersebut mencapai 1.213 responden.

SMRC memperkirakan margin of error survei sebesar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, dengan asumsi pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling. (*)